PERJALANAN proses pemekaran yang kini tengah diperjuangkan masyarakat Brebes selatan, harus murni sebagai kepentingan politik masyarakat, bukan kepentingan praktis kalangan politisi. Karena itu, dominasi sekelompok figur dalam setiap langkah dan kebijakan presidium, harus diminimalisasi sekecil mungkin.

Atas iktikad itulah, H Agus Santoso SH SpN bersama sejumlah tokoh Brebes selatan, Rabu (27/4), membentuk Tim Pemantau dan Pengawas Presidium.

Kemunculan lembaga yang hanya berselang beberapa hari setelah pembentukan presidium pemekaran itu, tak pelak mengundang tanya di kalangan masyarakat, tak terkecuali anggota presidium.

"Terus terang kami membentuk tim pemantau karena melihat ada gejala penyimpangan dalam tubuh presidium," kata Agus yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah dalam tim pemantau dan pengawas presidium pemekaran. Penyimpangan yang kini tengah disorotinya adalah keberadaan lembaga Dewan pengarah presidium.

Ibarat nakhoda dalam sebuah kapal, Dewan pengarah yang beranggotakan orang-orang partai, tak ubahnya seperti nakhoda lain yang mempunyai wewenang sama dengan ketua presidium. Lembaga yang beranggotakan orang-orang partai ini juga kental dengan nuansa kepentingan praktis.

Politik Kerakyatan

Diungkapkan, seandainya presidium merupakan perjuangan politik, maka politik itu haruslah politik kerakyatan, bukan politik praktis untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Karena itu, demi menjaga kemurnian perjuangan, keberadaan lembaga dewan pengarah harus dihapus.

Agus menyarankan, jika para politisi ingin bergabung dalam perjuangan pemekaran, maka semestinya mereka masuk dalam lembaga presidium.

"Bukannya membuat lembaga lain yang menumpuki wewenang presidium," imbuh- nya.

Agus juga mempertanyakan klaim yang menyatakan seluruh anggota DPRD Brebes selatan masuk dalam dewan pengarah. Pernyataan itu jelas merupakan pembohongan publik. Sebab, dari 13 anggota Dewan asal selatan, ternyata sebagian besar menolak dalam keanggotaan dewan pengarah.

Pada akhirnya, Agus menegaskan tim pemantau adalah mitra presidium. Jika diperlukan, timnya siap mendukung penuh kerja-kerja presidium, termasuk di antaranya menggalang dukungan masyarakat melalui poling.

"Kami siap membantu jika presidium meminta kami mengadakan polling pemekaran," ujarnya.

Timnya bahkan siap menggalang partisipasi masyarakat luas dalam bentuk tenaga maupun material. (Suwandono-37)