logo SUARA MERDEKA
Line
Jumat, 13 Mei 2005 WACANA
Line

Plus-Minus Pilkada Langsung

Oleh: Amirudin

CIRI utama dari pilkada yang akan berlangsung -yang sekaligus merupakan keunggulan dari semua sistem pilkada yang pernah kita jalankan- adalah terletak pada pergeseran pola pemilihan, dari model elites vote ke model popular vote yang berarti menggeser medan permainan politik dari yang semula ada di ruang tertutup ke ruang terbuka, yang dulu dipilih di ruang DPRD menjadi dipilih di ruang publik.

Inilah suatu model pemilihan yang memasuki era liberalisasi politik, karena dalam sistem pemilihan itu memungkinkan hadirnya jumlah kontestan (pasangan balon) yang banyak dalam ruang pasar pemilih yang sangat banyak pula. Di Kota Semarang tercatat, pemilihnya tidak kurang dari 1.000.000 orang, dengan empat pasangan balon, yang berarti untuk menjadi wali kota Semarang, minimal memerlukan 251.000 pemilih. Ingat, ketentuan 25 % menjadi batas ambang bagi jadi tidaknya sang calon. Pasti lebih repot bagi pasangan balon untuk bersaing dalam pilkada sekarang dibandingkan dengan dulu yang hanya memerlukan minimal 23 suara.

Sisi Positifnya

Pilkada dalam konteks liberalisasi politik, mengandung dua implikasi sekaligus: positif dan negatif. Menurut penulis, implikasi positif terlihat dari sistem ini yang justru memberi peluang bagi lahirnya penguatan demokratisasi lokal yang tengah berlangsung dalam pemerintahan di daerah. Bukankah Schumpeter pernah mengatakan, proses demokratisasi lokal itu terjadi manakala di daerah lahir perangkat atau pranata politik, yang memungkinkan terciptanya tiga situasi: (1) political equality, (2) local accountability, dan (3) local response.

Padahal yang pertama, political equality, pilkada dengan menggunakan sistem perwakilan sebagaimana dulu yang diatur dalam UU No 22/1999, ternyata tidak berhasil membangun suasana itu, baik suasana kesetaraan politik secara vertikal antara sang pemimpin dengan rakyatnya, maupun secara horizontal antara eksekutif dengan legislatif.

Bahkan posisi masyarakat pada kala itu menjadi "mengecil", sementara komunikasi politik di antara mereka menjadi tidak terbangun dengan sempurna. Itu semua terjadi karena posisi kepala daerah yang tidak seimbang dengan posisi DPRD. Bahkan kekuatan parlemen berhasil jauh melampaui batas kekuatan eksekutif . Akibat berikutnya, sistem check and balance menjadi sulit sekali terbangun secara sempurna, dan justru yang ada adalah hadirnya pola-pola korporatisme baru yang banyak menonjolkan aspek pemenuhan kepentingan politik daripada kepentingan publik.

Dalam konteks itu, hadirnya pilkada langsung sesungguhnya dapat memberi celah bagi lahirnya suasana kesetaraan politik secara vertikal maupun horizontal, karena pilkada langsung dapat mendorong lahirnya sistem check and balance dalam menjalankan pemerintahan di daerah secara lebih optimal.

Kedua, local accountability. Dulu akuntabilitas lokal dalam hal pengambilan keputusan politik menjadi sangat sulit diwujudkan. Bagaimana mungkin dapat mewujudkan akuntabilitas lokal, sementara keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik tidak dikerangkai dalam sistem yang jelas. Pemerintah daerah kala itu dapat menolak kewajiban untuk melibatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik karena memang mekanisme pelibatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik tidak diatur dengan pasti. Begitu pula ia bisa menolak kewajiban melaporkan secara transparan kepada masyarakat akan jalannya proses pemerintahan dan proses pembangunan, sebab ia hanya memiliki kewajiban melaporkan itu semua ke hadapan DPRD sebagai institusi wakil rakyat yang diatur dalam UU, dengan sistem LPJ dan LAJ.

Tranparansi terhadap masyarakat dengan demikian tidak mendapatkan tempat yang proporsional. Menurut penulis, di titik itulah sesungguhnya letak arti pentingnya sistem pilkada langsung. Ia dapat menjadi pemecah kebekuan sistem politik yang lebih memungkinkan terbuka akuntabilitasnya secara vertikal maupun horizontal. Bukankah dengan sistem populer vote, "kontrak politik" yang ditunjukkan oleh kesediaan pemilih untuk mencoblos salah satu pasangan calon di bilik suara, sebagai perwujudan penerimaan visi, misi dan program kerja pasangan kepala daerah, mengandung konsekuensi bahwa kepala daerah harus memiliki kewajiban untuk menjaga kontrak politik itu dan mempertanggungjawabkannya kepada mereka.

Ketiga, local response. Jelaslah dalam sistem pilkada langsung senses of local response terhadap keseluruhan agenda publik dalam keputusan politik menjadi lebih mungkin teraktifkan. Itu terjadi karena kepala daerah yang dihasilkan dari pemilihan rakyat secara langsung mengandung konsekuensi suara rakyat harus senantiasa menjadi pertimbangan bagi setiap keputusan politik yang akan diambil. Ketertundukan pada suara rakyat adalah jaminan bagi selamatnya kontrak politik yang terbangun melalui sistem ini.

Menurut hemat penulis, dalam konteks itu, kehadiran figur pemimpin yang memiliki sifat "kebapakan", yakni mereka yang bersedia mendengarkan, mengayomi, mengarahkan, mendidik, bijak, dan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang dihadapi rakyatnya, menjadi sangat penting. Begitu pula figur pemimpin yang memiliki sifat "teman", artinya yang bersedia menjadikan rakyat dan stakeholder lainnya sebagai patner dalam menggali ide-ide.

Sisi Negatifnya

Itulah sisi positif dari sistem pilkada langsung walau bukan berarti tidak mengandung sejumlah kelemahan. Penulis mencatat, ada sejumlah kelemahan menonjol yang bisa direnungkan sebagai bahan kewaspadaan.

Pertama, pilkada dalam era liberalisasi politik dengan kekuatan partai politik yang masih dominan, memungkinkan sekali yang bisa bertempur di sana adalah mereka yang memiliki kapital ekonomi dan politik yang kuat. Para pengusaha yang sekaligus dekat dengan partai politik, atau para incumbent yang kaya, adalah yang paling besar mendapatkan peluang masuk dalam bursa pencalonan pilkada.

Jadi, bukan figur-figur yang kompeten dalam kacamata kepemimpinan modern yang bisa masuk di sana, tetapi justru mereka yang berkategori orang-orang kaya yang berpeluang besar ikut masuk dalam bursa pilkada. Sementara orang-orang kaya itu, dulu adalah yang justru selalu menjadi bagian dari objek kebijakan pemerintah. Artinya, mereka yang selalu diatur, yang didisiplinkan dan ditata dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Tetapi sekarang, mereka adalah yang akan tampil sebagai pengatur. Sisi inilah yang merupakan salah satu aspek kelemahan yang menonjol.

Kapitalisme politik, dalam kerangka menyempurnakan kapitalisme ekonomi, kemungkinan akan menemui momentumnya, dan di kemudian hari tidak mustahil akan menjadi problem baru kita. Hal itu senada dengan teori "MPM" yang merupakan kepanjangan dari Money - Power - More Money. Teori itu mengingatkan kepada kita akan arti pentingnya pengaruh kapital dalam proyek demokrasi yang ujung-ujungnya kelas menengah yang diuntungkan. Di titik itulah kewaspadaan publik tetap harus terjaga, agar pilkada yang agak berbau kapitalistik ini tidak menimbulkan ekses bagi melunturnya interest kepala daerah ke publik.

Kedua, pilkada langsung memang bisa melahirkan problem kelembagaan baru yang di suatu titik nanti bisa menodai demokrasi lokal. Itu terjadi karena kepala daerah yang dihasilkan dari sistem pilkada langsung, posisinya akan semakin kuat, begitu pula dalam hal legitimasinya. Bukankah penelitian di beberapa negara Amerika Latin membuktikan bahwa ketika posisi eksekutif menjadi semakin kuat, justru potensial sekali kembali melahirkan otoritarianisme. Itu terjadi karena eksekutif merasa memiliki legitimasi yang sama-sama kuat dengan DPRD, sementara eksekutif tidak bisa dijatuhkan parlemen.

Itu sebabnya, menjaga keseimbangan agar otoritarianisme tidak lahir pascapilkada mesti selalu menjadi kewajiban bagi siapa pun yang menjadi bagian dari kekuatan masyarakat sipil. (24)

-Amirudin, dosen FISIP Undip dan Ketua Mapilu PWI Jawa Tengah.


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA