TAMBAL LANTAI: Seorang pekerja sedang menambal lantai marmer di depan pintu utama Masjid Agung Jateng yang mropol, Kamis (12/5). Kondisi fisik masjid itu belakangan ini menjadi sorotan publik, karena dituding berpotensi terjadi penyimpangan.(30t)

SEMARANG - Kondisi pembangunan Masjid Agung Jateng yang dituding berpotensi menyimpang terus disorot. Sekjen Masyarakat Antikorupsi (MAK'S) Jateng Boyamin menegaskan, marmer-marmer yang kondisinya jelek harus dibongkar.

Material bangunan itu diminta diganti sesuai dengan standar kualitas. ''Marmer di Masjid Agung Jateng banyak yang mengelupas dan patah. Tidak hanya marmer di halaman masjid tetapi juga di dalam ruangan. Karena itu, marmer-marmer berkualitas jelek harus dibongkar dan diganti yang bagus,'' tandas Boyamin seusai mengamati kondisi bangunan Masjid Agung Jateng di Jalan Gajah Raya, Sambirejo, Gayamsari Semarang, Kamis (12/5).

Dalam pengamatannya, Boyamin menemukan adanya berbagai indikasi penyimpangan. Apabila marmer yang rusak itu tetap dipasang dan biayanya dibebankan kepada pemerintah, maka indikasi penyimpangan itu semakin kuat.

''Kalau marmer yang patah dan mropol (mengelupas-Red) itu tetap dipasang serta penggarapnya tetap dibayar, dimungkinkan terjadi korupsi,'' tegasnya.

Dia menemukan dinding di kanan dan kiri tempat imam terdapat sembilan marmer yang patah dari 60 marmer. Marmer lantai di sebelah kiri imam ke belakang ditemukan lima marmer patah, dan sebelah kanan dua marmer patah. Sebagian marmer yang patah itu ditambal atau direkatkan dengan resin (semacam lem marmer).

''Untuk marmer di bagian tengah relatif bagus semua,'' ujarnya.

Ia mengungkapkan, kemungkinan marmer tersebut patah sejak awal. Ia juga menemukan adanya atap yang bocor, tiang penyangga patah, serta dinding retak-retak. Sementara itu, sejumlah pekerja terlihat menambal lantai di depan pintu utama masjid yang mropol dengan resin. Resin itu berwarna cokelat, selanjutnya dihaluskan. Dinding di bawah tangga yang bocor juga dipoles dengan semen. Kaca bening yang berdekatan dengan tempat wudu diganti dengan kaca blur.

Harus Transparan

Di lain pihak, anggota Komisi E DPRD Jateng Ali Mansyur HD mengungkapkan, eksekutif harus menjelaskan secara transparan soal pembangunan Masjid Agung. ''Eksekutif harus buka-bukaan sejak proses awal pembangunan hingga sekarang. Dengan demikian, persoalan Masjid Agung tidak semakin melebar,'' ujarnya. Anggota Dewan dari FKB itu menekankan, bila perlu Dewan melakukan public hearing (dengar pendapat) yang dihadiri berbagai pihak. Namun, pengawasan Masjid Agung kini di bawah Komisi D.

Ketua Komisi D DPRD Jateng Maulen Sinaga mengatakan, komisinya dibagi dalam beberapa bidang kerja. Ketika ditanya langkah lanjut dari temuan komisinya soal kondisi fisik Masjid Agung, ia berkilah bahwa masalah masjid itu diserahkan kepada Sekretaris Komisi D Taufik Mochtar.

Taufik Mochtar berkali-kali mengatakan, untuk mengetahui seberapa jauh potensi penyimpangan pembangunan masjid harus melihat terlebih dulu besteknya. Namun, hingga kini bestek itu belum di tangan Komisi D.

Kepala Dinas Kimtaru Sudanti mengatakan, bestek itu masih ada. Dia mengaku bestek itu belum pernah diminta Komisi D secara formal. (G1,G7-29v)