SUARA MERDEKA
 
INDEKS WACANA Kamis, 12 Mei 2005

- Komitmen pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) seperti yang dijanjikan sejak kampanye, mulai terbukti. Paling tidak itu terlihat dari keseriusannya mendorong pengungkapan dan penanganan kasus-kasus KKN di negeri ini. Mulai dari dugaan suap dan korupsi di Komisi Pemilihan Umum sampai dengan proses hukum atas kasus kredit macet triliunan rupiah di Bank Mandiri.

- Para tokoh kunci olahraga Jawa Tengah, akhirnya mendengar secara langsung sikap Gubernur Mardiyanto terhadap pro-kontra pembelian atlet yang beberapa waktu lalu menjadi polemik. Intinya, tidak akan ada kebijakan pembelian atau transfer atlet dari daerah lain untuk kontingen PON Jateng di Kalimantan Timur 2008 mendatang! Forum untuk menjelaskan sikap itu, selain cukup representatif juga tepat dari sisi timing, momentum, dan tempat.

PERNYATAAN Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim Garuda Nusantara (2005), benar bahwa "Negara menelantarkan sejumlah pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pemerintah dan DPR, dalam hal ini, belum menunjukkan komitmen kuat menyelesaikan pelanggaran HAM itu.

PUPUK merupakan salah satu sarana produksi utama yang sangat diperlukan petani, utamanya petani tanaman pangan. Sarana produksi ini telah terbukti mampu meningkatkan produksi pangan secara signifikan, sehingga keberadaannya selalu dicari petani, meskipun harganya mencekik leher.

MARAKNYA usaha biro jasa skripsi akhir-akhir ini tentu merupakan perkembangan yang mengkhawatirkan dalam dunia pendidikan. Kehadirannya bukan menjadi "penerang" dunia pendidikan yang kini sedang berada dalam kegelapan. Justru keberadaannya menjadikan kegelapan itu menjadi gulita berkepanjangan.

PIMNAS (Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional) ke-XVII yang digelar di STT Telkom, Bandung, 19-24 Juli 2004, menjadi cacatan tersendiri bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Perjuangan panjang para mahasiswa dan jajaran petinggi universitas yang bermarkas di Pabelan, Sukoharjo itu, membuahkan hasil.

Kasus pengadaan buku pelajaran di beberapa daerah di Jateng diindikasikan penuh dengan korupsi. Bekasa kepala Dinas P dan K Kabupaten Semarang saat ini sudah menjadi pesakitan dan menghuni hotel prodeo di rutan Semarang. Beberapa kepala Dinas P dan K lainnya menunggu giliran diproses.

  Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA