- Komitmen pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) seperti yang dijanjikan sejak kampanye, mulai terbukti. Paling tidak itu terlihat dari keseriusannya mendorong pengungkapan dan penanganan kasus-kasus KKN di negeri ini. Mulai dari dugaan suap dan korupsi di Komisi Pemilihan Umum sampai dengan proses hukum atas kasus kredit macet triliunan rupiah di Bank Mandiri. Presiden dengan berani menyilakan aparat yang berwenang untuk mulai dengan ''membersihkan'' KKN di kantornya. SBY juga telah menyerahkan berkas dugaan korupsi 16 instansi pemerintah kepada Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). Jangan dulu bicara efektivitas, karena yang penting telah muncul gebrakan.

- Kepada anggota Timtas Tipikor yang baru dibentuknya, SBY wanti-wanti untuk segera bekerja maksimal dan melakukan langkah nyata. Tidak disibukkan oleh urusan seminar atau talkshow di berbagai daerah. Apakah pernyataan itu hanya normatif dan verbal ataukah memang jelas-jelas menunjukkan keseriusan itu. Lagi-lagi waktu juga yang akan menguji. Kita mengetahui dalam soal-soal ini tidak cukup kita memiliki komitmen tanpa ada keberanian. Pastilah kita masih belum yakin betul. Apakah langkah itu akan mulus ataukah banyak hambatan. Ketika dikabarkan kasus kredit macet di Bank Mandiri juga melibatkan perusahaan milik Wapres Jusuf Kalla dan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, orang pun menjadi ragu, sejauh mana akan berjalan.

- Tetapi kita layak dan sudah seharusnya terus-menerus memberikan dukungan moral serta suntikan keberanian. Khususnya bagi para penegak hukum baik di kejaksaan, kepolisian, maupun di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diberikan kewenangan begitu besar. Kalau terbukti tidak ada perlindungan kepada pejabat yang diduga korup, maka itu pertanda telah ada upaya yang lebih serius dan sungguh-sungguh. Misalnya Direktur Utama Bank Mandiri ECW Neloe yang akhirnya dijadikan tersangka bersama anggota direksi yang lain. Pada waktu dulu sulit bagi kita membayangkan figur puncak di BUMN terbesar harus berurusan dengan kepolisian atau kejaksaan. Banyak yang kebal hukum dan kalaupun ada kasus direkayasa sedemikian rupa sehingga hanya mengena orang-orang di bawah.

- Di daerah betapa banyak wali kota, bupati, dan mantan anggota legislatif yang diadili dan bahkan sudah banyak yang dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi. Lewat media massa baik cetak maupun elektronik kita menyaksikan sebuah fenomena yang baru terjadi saat ini. Mantan wali kota yang dulu begitu kuat dan berkuasa, dengan wajah kuyu digiring aparat memasuki sel tahanan. Di Korea Selatan atau China hal seperti itu sudah biasa. Bahkan termasuk mantan presiden dengan keluarganya. Kita mungkin belum sedrastis ataupun seberani itu. Banyak juga yang rasanya masih sulit tersentuh hukum dengan berbagai pertimbangan. Namun apa yang dilakukan hingga saat ini sesungguhnya sudah merupakan langkah dan kemajuan yang sangat berarti.

- Akan ada gelombang yang makin besar karena pemberantasan korupsi memerlukan energi besar didukung kemauan politik. Kalau sekarang baru sebagian kecil tetaplah menimbulkan efek besar. Ada efek jera karena orang pun makin takut melakukan KKN. Di sisi lain muncul keberanian masyarakat untuk mengontrol. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan. Itulah buah yang akan dipetik dalam jangka menengah dan panjang. Yang penting sekarang harus dijaga momentumnya jangan sampai lepas ataupun cepat mengendur. Apalagi bila terbukti dalam persidangan para jaksa dan hakim kembali lembek sehingga yang bersalah tidak mendapatkan hukuman setimpal. Kontrol masyarakat termasuk LSM dan pers sangat penting untuk mengawal proses ini.

- Kepeloporan Presiden SBY menjadi kekuatan penggerak. Kalau mulai dari presiden sudah siap buka-bukaan dan bersih, maka relatif akan mudah menindak yang di bawah. Tetapi masih saja ada keraguan karena presiden bukan lagi satu-satunya kekuatan sentral. Masih ada kekuatan politik dan kapital dengan segala konflik kepentingannya yang berada di sekelilingnya dan akan bisa mengintervensi hukum. Demikian juga moralitas aparat penegak hukum di segala lapisan yang masih memprihatinkan. Uang masih dapat berbicara. Maka perang melawan korupsi masih sangat berat. Tekanan dan kontrol publik yang akan menjadi salah satu faktor pendorong. Ketika kontrol itu menurun pastilah upaya yang dilakukan dengan segala cara itu akan melemah.