SURABAYA- Pencairan anggaran untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) di beberapa daerah di Jatim seret. Kondisi tersebut dikhawatirkan menghambat proses pilkada.

Siaran pers Dinas Infokom yang mengutip keterangan Ketua KPU Provinsi Jatim Wahyudi Purnomo, Rabu (11/5) petang, menyebutkan, pelaksanaan pilkada di Jatim pada bulan Juni 2004 dikhawatirkan akan terhambat, jika seretnya alokasi anggaran untuk kepentingan pelaksanaan demokrasi di daerah tersebut tak segera dipecahkan.

Hingga akhir Juni 2004, ada 8 kabupate/kota di Jatim yang menggelar pilkada, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Ponorogo.

Wahyudi mengemukakan, masalah terberat di daerah-daerah tersebut yang terkait dengan pilkada adalah soal pencairan anggaran. Kendati DPRD dan Pemkab setempat telah menyetujui alokasi anggaran kepada KPUD setempat guna kepentingan pilkada, tapi mekanisme pencairannya masih rancu, sehingga KPUD setempat kesulitan mencairkannya. "Kami harap persoalan ini segera diselesaikan," katanya.

Persoalan seretnya alokasi anggaran yang paling mengemuka adalah di Kabupaten Banyuwangi. Antara Bupati Banyuwangi Syamsul Hadi, DPRD, dan KPUD daerah itu sempat terjadi tarik ulur soal mekanisme persetujuan dan pengucuran anggaran kepada KPUD untuk kepentingan pilkada.

Bahkan, para calon bupati (cabup)/calon wakil bupati (cawabup) sempat membuat kesepakatan untuk urunan dari dana kantong pribadi guna kepentingan pembiayaan pilkada. Besar urunan sekitar Rp 1 miliar tiap calon.

Pecahnya PKB

Proses pilkada yang ruwet di Banyuwangi tersebut diperparah dengan pecahnya PKB sebagai kekuatan politik dominan di sana. Ada dua cabup yang mengajukan diri sebagai calon PKB, yakni Bupati lama Syamsul Hadi dan Ketua PKB Banyuwangi yang dibekukan DPP PKB sebelum Muktamar Semarang di bawah kepemimpinan Ir Wahyudi dan KH Abdulllah Faqih selaku Ketua Dewan Syuro.

Wahyudi mengemukakan, akibat seretnya pencairan anggaran di daerah, pencetakan surat suara dan poster gambar para calon tak bisa segera dilakukan. Kondisi ini jelas menghambat proses pilkada.

"Meskipun nama calon sudah terdaftar, bukan berarti calon tersebut sah sebelum ditetapkan dengan keputusan oleh KPUD setempat. Kita harapkan KPUD masing-masing kabupaten/kota segera memproses dan mengesahkan pasangan calon tepat waktu, sehingga semua tahapan pilkada berjalan baik," katanya.

Nilai anggaran pilkada untuk masing-masing kabupaten/kota di Jatim bervariasi. Kota Surabaya membutuhkan anggaran sekitar Rp 31 miliar. Lalu, Kabupaten Gresik sekitar Rp 10 miliar sampai Rp 11 miliar, sedangkan Kabupaten Lamongan telah dikucurkan anggaran Rp 2 miliar.

"Yang jelas anggaran sebesar itu untuk pilkada Kabupaten Lamongan sangat kurang, ya jelas harus kita tambah," kata Pejabat Sementara Bupati Lamongan Agus Syamsuddin. (G14-46t)