JAKARTA - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengungkapkan, pengeluaran keuangan Departemen Pertahanan RI (Dephan) sejak 20 tahun terakhir ini boros, sehingga menyebabkan departemen tersebut tidak mampu bersinergi dengan industri alat-alat pertahanan negara untuk membuat peralatan canggih.

"Akibatnya, dalam perubahan geopolitik di lingkup angkatan di TNI, Indonesia akan banyak bergantung terhadap negara asing. Dana Dephan boros sejak 20 tahun lalu," kata Juwono Sudarsono ketika berbicara dalam diskusi bertajuk "Menuju Industri Strategis Bidang Pertahanan Keamanan" di DPP Golkar Slipi Jakarta, Rabu. Dia mengatakan, masalah pertahanan merupakan masalah yang sangat vital bagi negara. Karena itu, pemerintah dan swasta harus melakukan kerja sama yang baik dalam rangka menyiapkan pengadaan alat-alat tempur untuk melindungi kedaulatan negara.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Andung Nitimihardja mengatakan, ada dua item yang harus disiapkan pemerintah bila ingin membangun industri pertahanan secara berkelanjutan, antara lain menyiapkan kemandirian pembiayaan dan kemandirian produksinya. Dengan demikian industri tersebut bisa beroperasi secara profesional dan dapat menunjang perekonomian negara. "Pemerintah harus menyiapkan konsep kemandirian biaya operasional dan menunjang produksi," kata Andung Nitimihardja.

Meneg BUMN Sugiharto mengatakan pemerintah harus membuat master plan industri pertahanan dan hendaknya melalui sebuah UU khusus. Bahkan, pemerintah ke depan harus memasukkan rencana pembangunan industri pertahanan negara yang ditopang APBN.

Kalau cluster and road map-nya jelas, bank-bank pemerintah maupun swasta tertarik mengucurkan kredit dengan bunga rendah dalam rangka menunjang operasional industri bersangkutan. "Kalau industri pertahanan diba-ngun dan ditopang APBN, perbankan pasti bersedia mengucurkan kredit pembiayaan operasionalnya."

Ketua DPR Agung Laksono mengatakan dalam konteks industri pertahanan dan keamanan jangan dilihat semata-mata sebagai pembangunan ekonomi. Namun harus dilihat sebagai upaya menciptakan kemandirian bangsa dan negara sehingga memiliki martabat dan kedaulatan yang hakiki. "Kita jangan hanya memikirkan profit (untung) tetapi harus berpikir membuat kemandirian bangsa demi martabat dan kedaulatan Indonesia," kata Agung Laksono.

Pengamat pertahanan Ninok Leksono mengatakan, industri pertahanan Indonesia terlupakan sejak 10 tahun terakhir, terkait hiruk-pikuk berbagai permasalahan politik dan hukum.

Padahal negara berkembang seperti Indonesia tidak boleh lengah sedetikpun terhadap pertahanan negaranya. Menurut Ninok, membangun industri pertahanan strategis memang tidak mudah melaksanakannya. Masalahnya, selain memerlukan SDM berkualitas, pemerintah harus mampu menyediakan dana yang cukup benar. Dengan kata lain bila pemerintah tidak mampu menyiapkan dana, Indonesia selamanya tergantung kepada negara lain yang kerap berimplikasi terjadinya kerawanan politik.(ant-46v)