SURABAYA - Konflik politik PKB makin memanas. Langkah DPP PKB versi Muhaimin Iskandar membekukan DPW PKB Jatim dan membentuk caretaker dipastikan akan meningkatkan suhu panas konflik yang kelahirannya dibidani PBNU tersebut. Mestinya Gus Dur dan Muhaimin membentuk tim islah, bukan caretaker. Demikian pandangan yang disampaikan pengamat masalah-masalah NU dari Fisip Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Moh Asfar MA, di kampus Fisip Unair, Surabaya, Rabu (11/5).

''Pembentukan caretaker justru memanaskan kondisi konflik PKB. Sebab prinsip politik yang diterapkan adalah the winner take all (yang menang mengambil semuanya). Jelas ini menimbulkan perlawanan keras dari PKB Jatim yang sejak awal tak menerima hasil muktamar II PKB di Semarang,'' kata Asfar. Sebagai kekuatan terbesar PKB secara nasional, kepemimpinan PKB Jatim di bawah KH Anwar Iskandar-H Choirul Anam (Cak Anam) jelas tak begitu saja menerima keputusan politik DPP PKB versi Cak Imin. PKB Jatim sejak awal tak mengakui keabsahan DPP PKB tersebut. ''Dan, konflik PKB yang melibatkan Jatim tak bisa dinafikan. Apalagi selama kiai-kiai sepuh NU yang konsisten berjuang bersama PKB mendukung langkah dan kebijakan PKB Jatim. Suara PKB secara nasional bisa anjlok hingga 50% pada Pemilu 2009 jika tak ada solusi memuaskan semua pihak,'' katanya.

Yang dilakukan DPP PKB versi Cak Imin dalam konteks meluluhkan sikap keras PKB Jatim yang menolak hasil muktamar II di Semarang bukan dengan membentuk caretaker, tetapi menawarkan tim islah. Anggota tim ini bisa diambil dari tokoh dan kiai-kiai sepuh NU yang selama ini tak terlibat konflik. Asfar memandang, figur seperti Khofifah Indar Parawangsa, Mahfud MD, dan lainnya bisa dilibatkan dalam tim islah tersebut. Selain itu, masih banyak kiai-kiai sepuh NU di Jatim yang tak terlibat dalam pusaran konflik PKB. Misalnya, KH Muchit Muzadi dari Jember. Kiai Muchit termasuk deklarator PKB selain KH Mustofa Bisri dan KH Iljas Ruhiyat. ''Tim islah ini yang akan menjembatani antarkubu yang terlibat konflik. ''Saya melihat pembentukan caretaker kepemimpinan PKB Jatim di bawah Nachrawi justru memperuncing konflik.''

Asfar menyatakan, sebenarnya kubu Alwi, Gus Ipul,dan Cak Anam diajak islah untuk membuka kebuntuan politik. Caranya, kondisi PKB harus dibuat status quo. Lantas jika hasil keputusan hukum atas gugatan Alwi-Gus Ipul terhadap DPP PKB dimenangkan Alwi, maka bisa ditempuh pola penyelesaian dengan menggelar muktamar ulang. Di sisi lain, sekiranya gugatan Alwi-Gus Ipul dimentahkan (kalah), maka jalan islah bisa ditempuh dengan mengocok ulang struktur kepemimpinan di DPP PKB hasil Muktamar Semarang. ''Yang kita khawatirkan adalah munculnya kelompok sempalan (tandingan) dengan dukungan kiai-kiai sepuh NU yang jumlahnya signifikan, itu jelas akan menggembosi PKB pada Pemilu 2009 nanti. Perkiraan saya jika itu terjadi, suara PKB bisa turun hingga 50%.'' Dalam konteks ini, Asfar memiliki contoh nyata atas fenomena PKB di Kabupaten Situbondo pada Pemilu 2004 lalu. Dengan hengkangnya KH Fawaid Asíad Syamsul Arifien dari PKB dan balik mendukung PPP pada Pemilu 2004 lalu, kursi PKB di DPRD setempat berkurang 6 sampai 7 kursi. Padahal, pada Pemilu 1999 lalu, PPP Situbondo hanya menempatkan seorang wakilnya di DPRD setempat. ''Itu contoh kecil, bagaimana jika banyak kiai-kiai NU yang pengaruhnya kuat di Jatim melakukan hal yang sama dikerjakan Kiai Fawaid, jelas suara PKB mengalami penurunan signifikan. Makanya, saya menilai langkah kompromi dan islah merupakan jalan terbaik menyelesaikan konflik PKB kendati sekarang ini gugatan Alwi-Gus Ipul sedang dalam proses persidangan di lembaga peradilan.''

Berdasar pengalaman Asfar melakukan penelitian di komunitas NU dan PKB, Gus Dur merupakan tokoh puncak bagi komunitas NU dan PKB. Tapi, otoritas politik, sosial, dan budaya Gus Dur atas nama NU dan PKB tak diperoleh secara mandiri, tapi berjenjang. Gus Dur membutuhkan peran kiai-kiai level tengah dan lokal yang langsung bersentuhan dengan umat untuk memelihara dan mempertahankan otoritasnya. ''Massa akar rumput NU dan PKB tak berani berseberangan dengan kiai-kiai lokal yang selama ini jadi rujukannya. Sebab, kiai-kiai tersebut yang intensif berinteraksi dan berkomunikasi dengan massa akar rumput NU dan PKB,'' jelasnya.

Tak Direspons

Pandangan Asfar dibenarkan Sekretaris PKB Jatim Arief Djunaidy. Politikus muda PKB ini menyatakan, pihaknya tak merespons kebijakan pembekuan PKB Jatim yang diambil DPP PKB versi Cak Imin. ''Apa mau dibekukan dengan surat 8 kali, tetap tak kami respons. Sebab, kami tak mengakui kepemimpinan dan otoritas mereka sebagai pengurus DPP PKB,'' tandasnya. Arief yang kini duduk sebagai anggota DPRD Jatim mengemukakan, pembentukan caretaker oleh PKB Cak Imin tak membuat kepengurusan PKB Jatim risau. ''Apa yang mau dirisaukan? biar itu urusan mereka. Kami tak ada kaitan dengan mereka.''

Kepemimpinan PKB Jatim sekarang ini makin percaya diri dengan turunnya surat keputusan dari Departemen Hukum dan HAM. Dalam surat tersebut secara tersurat menegaskan karena PKB sekarang sedang konflik, maka kepemimpinan PKB yang diakui negara adalah yang terbentuk sebelum muktamar II PKB di Kota Semarang. ''Kami baru ribut dan risau jika yang membekukan PKB Jatim adalah DPP pimpinan Pak Alwi dan Gus Ipul. Kalau PKB Cak Imin dibekukan dengan surat 8 kali dan dibentuk caretaker sekalipun kami tak risau. Kami biasa-biasa saja,'' ungkapnya.

Pembekuan dan pembentukan caretaker kepemimpinan PKB Jatim oleh DPP PKB versi Cak Imin juga tak berimbas pada pengetatan kantor DPW PKB Jatim di Jalan Gayungsari, Surabaya. Arief menyatakan, tak ada peningkatan penjagaan kantor DPW. Pihaknya juga tak khawatir adanya perebutan kantor DPW. ''Mau ada pendudukan, kayak tak ada hukum saja,'' kata Ketua PKB Jatim, Choirul Anam.

Main Mata

Dalam kasus ini, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) disebut-sebut main mata dengan Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Keduanya memperlihatkan secara terbuka kepada publik sedang berseberangan dalam perebutan kekuasaan di tubuh PKB. ''Padahal sesungguhnya mereka berada pada satu garis pemahaman, bagaimana membersihkan pihak-pihak yang menjadi pecundang dan mencari keuntungan pribadi dari partai maupun institusi NU,'' kata Aries Junaidi, orang dekat Gus Dur.

Kemarin, Aris yang asal Kudus dan kini menjadi Bendahara DPP PKB pimpinan Muhaimin Iskandar mengungkapkan, simpulan mengenai kondisi hubungan politik antara Gus Dur dan Gus Ipul tersebut dia peroleh dari beberapa joke (guyonan) politik yang dilempar Gus Dur. ''Dari beberapa joke Gus Dur yang saya dengar langsung itu, saya berani menyimpulkan sebenarnya tidak ada sedikit pun perseteruan antara Gus Dur dan Gus Ipul. Bahkan mereka saling tahu,'' kata Bendahara Gus Dur Fondations yang juga Pemimpin Umum Koran Pro Aksi itu.

Menurutnya, dia juga mengklarifikasi Gus Dur tentang guyonan yang didengarnya tersebut. ''Biasanya kalau tak benar, Gus Dur langsung membantahnya dan bilang ngarang kamu. Tapi kali tidak. Gus Dur tertawa dan bilang, ah kamu bisa aja.'' Bahkan, perseteruan Gus Dur dan Gus Ipul sebenarnya sudah di-setting jauh hari sebelum Muktamar PKB di Semarang. ''Sehari sebelum Muktamar PKB di Semarang, Gus Dur, Muhaimin Iskandar, Syaifullah Yusuf, dan Mbak Yenny duduk satu meja di rumah mantan menteri Luhut Binsar Panjaitan.''

Apalagi setelah muktamar di Semarang, nyataanya Gus Ipul juga masih menjalin komunikasi intensif dengan keluarga Gus Dur. ''Jadi jelasnya, antara Gus Dur dan Gus Ipul tidak ada apa-apa baik secara politik maupun pribadi.''

Dia mengungkapkan, perseteruan Gus Dur dan Gus Ipul sengaja diciptakan untuk mengetahui siapa saja sebenarnya orang-orang yang tidak loyal terhadap institusi PKB dan NU serta Gus Dur secara pribadi. Para petualang memang kemudian bermunculan. ''Ketahuan lah, akhirnya mereka di antaranya Alwi Shihab, KH Mas Subadar, Khoirul Anam, dan Abdurahman Chundlori (Magelang),'' tandasnya.

Hal itu, dalam pandangannya, seperti ''kasus'' Matori Abdul Jalil di PKB dan KH Hasyim Muzadi di NU. Mereka adalah orang-orang yang hanya mencari keuntungan pribadi dan jabatan tanpa pernah memikirkan agar bagaimana PKB dan NU menjadi besar. ''Gus Dur sudah capai di politik dan ingin membangun pondok pesantren serta menulis buku, karena itu nantinya tak ingin meninggalkan PKB dan NU dalam keadaan kedodoran.'' (G14,yit-46v)