JAKARTA - Mantan fungsionaris PDI Perjuangan (PDI-P) Kwik Kian Gie khawatir, langkah DPP PDI-P memecat tokoh-tokoh yang tergabung dalam Gerakan Pembaruan PDI-P justru akan mempertajam konflik di tubuh partai itu. Jika itu dibiarkan, partai berlambang banteng gemuk itu akan makin terpuruk pada Pemilu 2009.

Kwik yang dicegat seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Rabu (11/5) kemarin, semula tampak malas mengomentari pemecatan 12 rekannya itu. Tetapi dia yakin pemecatan itu akan berdampak buruk, karena konflik internal partai akan meluas hingga ke daerah-daerah.

''Sebetulnya saya tidak mau bicara. Kalau menurut saya ya sudah pasti (melebar), karena mereka (yang dipecat) tidak duduk diam. Mereka kan juga sumber dana, punya kekuatan, sehingga mereka bisa menggugat ke pengadilan,'' kata mantan Menko Ekuin.

Sementara itu, kader-kader PDI-P yang tergabung dalam Gerakan Pembaruan (GP) PDI Perjuangan agaknya tidak peduli terhadap pemecatan tersebut. Ketua Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) Gerakan Pembaruan PDI-P, Roy BB Janis, beserta rekan-rekannya terus berkonsolidasi dengan membentuk kepengurusan GP PDI-P di daerah-daerah. Rabu kemarin mereka melantik GP PDI-P Sumatera Barat.

Roy BB Janis menilai, Megawati Soekarnoputri telah mempersonifikasikan PDI-P sebagai partai milik keluarga Soekarno. ''Akibatnya, perbedaan pendapat di tubuh partai ini selalu diselesaikan dengan cara otoriter dan cenderung membunuh perkembangan demokrasi di dalam partai,'' katanya usai pelantikan pimpinan kolektif provinsi, kabupaten/kota Gerakan Pembaruan PDI-P Sumatera Barat, di Hotel Pangeran Beach, Padang, kemarin.

Karena Takut

Menurut Kwik Kian Gie, jika kedua belah pihak saling gugat, tidak bisa dimungkiri akan ada proses pengadilan yang melelahkan. Dan pemberitaan mengenai konflik internal di PDI-P itu akan memengaruhi citra partai. Bahkan, imbasnya bisa sampai pada kegagalan partai itu memenangi pemilihan kepala daerah (pilkada). ''Saya mengantisipasinya, bila pada pilkada terjadi ketegangan. Kalau begini terus, tahun 2009 nanti PDI-P bisa lebih terpuruk lagi,'' lanjutnya.

Kwik juga mengatakan, belum tentu semua fungsionaris PDI Perjuangan patuh terhadap keputusan partai itu, baik yang duduk di DPP, DPD, maupun DPC. Mereka yang tampak patuh terhadap pimpinan partai sebenarnya terpaksa patuh, karena takut dipecat. Sebab, mereka telah menjadikan PDI-P sebagai sumber nafkah.

''Saya tahu persis. Karena sebelum penutupan Kongres PDI-P di Bali, mereka mengeluh pada saya. Ketika saya tanyakan mengapa kemarin setuju semua aklamasi (memilih Megawati sebagai ketua umum PDI-P), mereka menjawab, ya untuk kami nafkah Pak. Kalau kami dipecat, tidak punya nafkah lagi. Jadi, ini rumit,'' jelasnya.

Salah satu tokoh GP PDI-P yang dipecat DPP PDI-P, Laksamana Sukardi, menjelaskan, Megawati Soekarnoputri telah lupa bahwa partai politik itu ranah publik, yang menjadi tempat bersemayamnya demokrasi.

Pemecatan itu membuktikan bahwa demokrasi telah mati di partai itu. Padahal, siapa pun anggota PDI-P memiliki hak yang sama untuk melakukan pembaruan dan perubahan dalam tubuh partai. ''Dengan pemecatan 12 kader GP PDI-P itu, kami makin yakin bahwa PDI-P memang membutuhkan pembaruan,'' katanya. (A20,nas-34,49t)