logo SUARA MERDEKA
Line
Selasa, 10 Mei 2005 SEMARANG
Line

Penanganan Rob Perlu Masuk RPJP

BALAI KOTA-Penanganan rob sebaiknya menjadi salah satu agenda khusus pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Semarang.

Anggota Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kota Semarang, AY Sujiyanto, kemarin menuturkan persoalan rob di Kota Semarang cukup unik. Di kota pantai lain, seperti Surabaya dan Jakarta juga ada rob, tetapi persoalan yang muncul tidak seserius di Semarang.

Menurut dia, permasalahan rob cukup fenomenal, sehingga penting ditonjolkan ke tingkat nasional. Presiden sambung dia, telah menginstruksikan kepada setiap daerah agar membuat rancangan pembangunan jangka panjang.

"Tentunya, Kota Semarang juga harus menindaklanjuti instruksi tersebut. RPJP di bidang pengairan, terutama penanganan masalah rob bisa menjadi contohnya," tutur dia.

Pemecahan yang dapat dikaji dan diselesaikan, di antaranya bagaimana hubungan rob dengan pengambilan air bawah tanah, dan hubungan pengambilan air bawah tanah dengan penyediaan waduk atau embung.

Berapa besar pengaruh pengambilan air bawah tanah berkurang, kalau bendungan waduk atau embung dibangun. Sebab menurut pendapat para pakar, terjadinya rob tidak terlepas dari penurunan permukaan tanah. Penurunan permukaan tanah ini, karena pengambilan air bawah tanah besar-besar untuk kepentingan air bersih. "Jadi kalau bendungan itu dibangun seberapa besar pengaruhnya."

Penanganan masalah ini, sambungnya belum dapat diatasi secara maksimal. Soal pengambilan air bawah tanah, pengaruhnya cukup besar terhadap penurunan permukaan tanah, sehingga rob mudah menggenang di daratan Semarang.

Sementara itu, terkait pengambilan air bawah tanah secara besar-besaran, Pemkot sudah mengeluarkan surat peringatan dan larangan agar beberapa perusahaan yang memanfaatkan air bawah tanah segera menghentikannya.

Penjabat Wali Kota Drs Saman Kadarisman mencontohkan, pengambilan air bawah tanah di Pelabuhan Tanjung Emas yang dilakukan besar-besaran, Pemkot sudah melarang. Alternatifnya membeli dari PDAM dan perusahaan air bersih itu mengedrop kebutuhan air bersih. "Sayangnya larangan itu tidak diindahkan," kata dia.

Musrenbang RPJP

Bappeda Kota Semarang, sambung Saman, Rabu (11/5) besok melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun RPJP. Dalam musyawarah itu, Pemmot menerima masukan dan saran terhadap draft RPJP.

Adapun dalam rancangan RPJP Kota Semarang 2005-2025, penanganan rob masuk dalam sub penanganan drainase. Arah pembangunan drainase perkotaan diarahkan bagi terwujudnya keterpaduan pengelolaan kawasan hulu dan hilir dalam suatu tangkapan air yang berfungsi dalam penanganan banjir dan rob.(G17-33)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA