SEMARANG- Sejumlah LSM pendidikan menyatakan dukungan pada langkah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) untuk memilih kepala daerah yang benar-benar berkomitmen tinggi pada bidang pendidikan.

Bahkan, mereka siap mengawal kontrak politik yang dilakukan kalangan praktisi pendidikan dengan para calon kepala daerah itu.

Ketua Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang Susana Dewi R menyatakan, kontrak politik merupakan cara untuk mengikat para calon kepala daerah sehingga tidak bermain-main dengan komitmennya. Sebagai LSM yang komit terhadap dunia pendidikan, tandas dia, Pattiro mendukung kontrak politik bagi para calon.

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan (LKP2) Sucipto HP menegaskan, kontrak politik merupakan satu-satunya cara untuk memaksa setiap elite dan kepala daerah untuk berpihak pada pendidikan. Bentuk konkret keberpihakan itu, mereka dituntut untuk memikirkan kesejahteraan guru dan memberikan subsidi bagi peserta didik.

Mereka tidak boleh dibiarkan berlama-lama membodohi rakyat dengan mengobral janji-janji kosong. ''Katanya sekolah murah, katanya sekolah gratis. Kenyataannya, untuk masuk sekolah negeri saja perlu menyediakan biaya jutaan rupiah,'' kata dia.

Tidak Diskriminatif

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Wahyudi dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan. Dia mengingatkan, keberpihakan para calon kepala daerah pada pengembangan pendidikan hendaknya tidak diskriminatif. Selain sekolah negeri, institusi pendidikan swasta juga perlu memperoleh perhatian yang sepadan. Gagasan untuk menggelar kontrak politik juga memperoleh dukungan dari Ketua Paguyuban Kepala SMP Swasta Drs Nowo Soesilo BA dan Ketua Paguyuban Kepala SMA Swasta Drs Pramudji Nugroho yang menyerukan untuk memilih kepala daerah yang propendidikan.

Ketua BMPS Kota Semarang Drs Ragil Wiratno MH menyatakan, jika kontrak politik akan dilakukan, pelaksanaannya harus tetap mengacu pada perundang-undangan. Misalnya, berdasarkan amandemen UUD 1945 dan UU Sisdiknas yang mensyaratkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar sembilan tahun dan mengalokasikan dana pendidikan minimal 20 persen dari APBD.

''Pada intinya kami mengajak para calon kepala daerah untuk bersungguh-sungguh memperhatikan pendidikan. Apakah komitmen itu harus dituangkan dalam bentuk kontrak politik atau tidak, itu cuma soal teknis,'' tandasnya.

Di Jateng, tahun ini akan menggelar pemilihan bupati/wali kota secara langsung di 17 wilayah kabupaten/kota. Salah satunya, Kabupaten Kebumen, yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah tahap I pada 5 Juni 2005. "Keterlibatan pemuda secara aktif dalam ikut melaksanakan pilkada menjadi sebuah kewajiban. Karena itu, DPD KNPI Jateng bekerja sama dengan DPD KNPI Kabupaten Kebumen akan menyelenggarakan seminar nasional dan dialog interaktif calon bupati/wakil bupati Kebumen 2005-2010," kata Hendi Hendrar Prihadi, Ketua DPD KNPI Jateng.

Sementara itu, Partai Demokrat (PD) optimistis menang di empat kabupaten/kota di Jateng yang tahun ini akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Keempat daerah itu, menurut Ketua DPD Partai Demokrat Jateng H Subyakto SH MH, yakni Kabupaten Semarang, Purworejo, Kendal, dan Kebumen. ''Beberapa daerah memang potensial. Tapi kami paling optimistis di empat daerah tersebut,'' katanya.

Meski tak ada aturan yang tegas, namun karena merasa memiliki fungsi pengawasan yang melekat, DPRD Jateng akan ikut memantau pemilihan kepala daerah (pilkada) di kabupaten/kota. Hanya anggota Dewan berjanji tidak akan ikut campur dalam proses yang berlangsung di tiap-tiap daerah.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi A DPRD Jateng dengan KPU dan jajaran eksekutif, Selasa (3/5).

Kepala Biro Keuangan Setda Jateng Hadi Prabowo mengatakan, sebenarnya tidak ada masalah mengenai anggaran untuk pemantauan pelaksanaan pilkada di kabupaten/kota. Pemantauan yang dilakukan DPRD Jateng juga tidak akan memengaruhi proses pilkada. (G7,G1,amp,hrn-46t)