SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan dana pendidikan sebanyak Rp 17,179 miliar. Dana itu terbagi atas bantuan beasiswa bagi murid tidak mampu dan bantuan prasarana dan sarana pendidikan. Sebelumnya pemprov juga telah menyalurkan bantuan serupa sebesar Rp 17,5 miliar pada Maret 2005.

Hal itu ditegaskan Gubernur H Mardiyanto seusai meresmikan Gedung Serbaguna SD Islam Hidayatullah, Kamis (5/5). ''Hingga tahun 2005 anggaran pendidikan baru mencapai 12,57% dari APBD. Dibandingkan tahun sebelumnya, anggaran ini ada peningkatan sebesar 0,17%. Kami mengusahakan ada peningkatan secara bertahap,'' katanya

Gubernur mengimbau, penyaluran dana bantuan tersebut harus benar-benar transparan. Terutama oleh lembaga-lembaga pendidikan penerima bantuan. Artinya, lembaga pendidikan penerima bantuan harus memberikan laporan yang tepat. Sehingga bantuan yang diberikan tersebut bermanfaat, tepat sasaran dan tepat waktu.

''Bantuan itu untuk mewujudkan harapan peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan prasarana, sarana serta fasilitas kelengkapan bagi kelancaran belajar mengajarnya.''

Lebih jauh dia akan mengupayakan agar anggaran pendidikan dari APBD Jateng bisa mencapai 20 persen. Ia juga berharap keberadaan Dewan Pendidikan Provinsi yang telah dibentuk bisa membantu pengembangan pendidikan dengan melakukan kerjasama Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. Sehingga lembaga-lembaga tersebut, termasuk Komite Sekolah mampu berkoordinasi dengan baik.

''Lembaga pendidikan yang belum mempunyai Komite Sekolah diharapkan sesegera mungkin membentuknya,'' tandasnya.

Di samping itu, dia menekankan pelajaran budi pekerti hendaknya juga mampu ditanamkan pada anak didik. Sehingga muncul rasa unggah-ungguh dalam jiwa mereka. Pendidikan ini tentunya tidak hanya menggantungkan pada sekolah saja, melainkan juga dukungan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial. ''Kepribadian anak tidak lepas dari pengaruh lingkungan dekatnya.''

Berkesinambung

Gubernur Mardiyanto juga mengomentari lembaga pendidikan berkesinambungan. Di antaranya, memudahkan pengamatan kepada anak didik, komunikasi antara guru dan murid bisa dilanjutkan di jenjang sekolah berikutnya, serta hubungan emosional anak didik dengan almamater lebih tinggi.

''Hal ini karena siswa dapat menempuh pada lembaga pendidikan yang sama yang dikelola secara berkelanjutan,'' ujarnya.

Di sisi lain, sekolah berkesinambungan ada juga sisi negatifnya. Maka, ia berharap keberadaan lembaga pendidikan berkesinambungan ini jangan sampai terjadi eksklusivisme. ''Jalinan komunikasi yang baik dengan dunia luar sekolah perlu dikembangkan,'' lanjutnya dalam pembukaan Seminar Urgensi Pendidikan Berkesinambungan di tempat yang sama.

Seminar itu menghadirkan pembicara Rektor UIN Malang, Prof Dr Imam Suprayoga, Dr Ing Gina Puspita dari IPTN Bandung, dan Ketua PD PGRI Jateng Drs H Sudharto MA.

Imam Suprayoga berpendapat pendidikan berkesinambungan tidak hanya dimaknai kumpulan jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMA. Melainkan juga kemampuan untuk mengembangkan suasana pendidkan, kultur akdemik, kurikulum, sarana prasarana. ''Profil guru juga harus dipenuhi untuk mewujudkan konsep pendidikan integratif ini,'' tandasnya. (mhr-50 )