logo SUARA MERDEKA
Line
Jumat, 06 Mei 2005 EKONOMI
Line

Rupiah Bergejolak, Perekonomian Masih Rentan

JAKARTA-Lembaga rating atau pemeringkat internasional Standard&Poor's (S&P) menilai pelemahan dan penguatan kembali rupiah dalam jangka pendek akhir-akhir ini tidak berpengaruh terhadap kualitas kredit dan peringkat valas jangka panjang rupiah yang berada di peringkat B+.

Namun lembaga itu menilai gejolak rupiah tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia masih rentan. Dalam siaran persnya kemarin S&P menegaskan Indonesia rentan terhadap pergerakan kurs nilai tukar dengan beban utang eksternal 53% dari GDP. Untuk itu perlu ada langkah yang lebih proaktif dalam menekan inflasi dan memperbaiki pengelolaan permintaan valas.

''Rupiah melemah hingga 5% terhadap dolar AS tiga bulan terakhir. Itu bertolak belakang dengan fundamental ekonomi yang membaik, penurunan risiko politik, dan pemulihan pelan-pelan kepercayaan investor,'' kata Agost Benard, analis S&P.

Posisi eksternal Indonesia dengan cadangan devisa sebesar 37,2 miliar dolar AS pada akhir April 2005 lalu, lanjut dia, tidak lepas dari surplus negara berjalan sebesar 1,4% dari GDP dan peningkatan posisi neraca modal.

Hal tersebut ditambah lagi oleh investasi asing langsung yang mencapai 1 miliar dolar AS dan peningkatan 25% arus modal yang membuat Indonesia mengalami surplus setelah tujuh tahun defisit.

Dukungan jangka pendek atas necara pembayaran dan likuiditas eksternal menjadi jaminan portofolio yang makin membaik dan arus investasi langsung, termasuk penjualan saham PT HM Sampoerna diperkirakan mencapai 5,2 miliar dolar AS di samping pengurangan kewajiban membayar utang setelah ada moratorium utang dari Paris Club.

Pemangkasan subsidi BBM Maret lalu mendorong inflasi naik menjadi 8,8% dan membawa suku bunga riil ke kisaran negatif yang direspons BI dengan menaikkan suku bunga SBI 25 basis poin.

''Respons itu menunjukkan bank sentral enggan menerapkan kebijaksanaan yang lebih tegas untuk mengatasi inflasi karena khawatir memengaruhi target pertumbuhan 5,5% yang ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun pertama pemerintahannya,'' tambah Benard. (A20-27)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA