BOYOLALI - Ribuan anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Cabang Boyolali akan bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan kepada daerah (pilkada) yang akan berlangsung 27 Juni.

Namun demikian, diharapkan dalam memilih pasangan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) adalah mereka yang berpihak kepada pekerja.

Lebih tepatnya, memilih pasangan yang memperhatikan nasib pekerja dan mampu meningkatkan kesejahteraan.

''Siapa yang dimaksud pasangan itu, saya kira mereka sudah bisa menentukannya,'' kata Ketua DPC SPSI Boyolali Aryoko, kemarin.

Masalah yang dihadapi pekerja sekarang ini adalah berkaitan dengan Jamsostek. Beban atau potongan Jamsostek sangat memberatkan pekerja karena menyebabkan upah yang diterima relatif kecil.

Kalau mau dipilih dan mendapat dukungan pekerja, maka harus memperjuangkan memperkecil potongan Jamsostek.

''Karena itu, siapa yang mau memperjuangkan potongan Jamsostek tersebut, pasti akan mendapat dukungan dari SPSI,'' kata dia. Jumlah anggota SPSI di Kabupaten Boyolali sekitar 3000 orang.

Berkaitan dengan beban Jamsostek, Aryoko menjelaskan, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Boyolali sekarang Rp 413.000.

Dengan upah sebesar itu, pemotongan Jamsostek 2 % atau Rp 8.000 dan untuk pengusaha 3,7 % atau Rp 15.000. Dengan demikian, terjadi pemotongan Rp 23.000.

Egaliter

Beban atau kewajiban yang dibebankan kepada pekerja Rp 23.000 itu harus disetorkan kepada Pemerintah Pusat. Setoran ini merupakan kawajiban karena sudah diatur oleh UU.

Bila jumlah pekerja di Boyolali mencapai 10.000 dikalikan Rp 23.000, nilainya mencapai Rp 2,5 miliar per bulan.

''Ini jumlah yang sangat besar dan mestinya berani tidak menyetorkan ke Pemerintah Pusat,'' katanya.

Salah seorang aktivis buruh Suyatno mengatakan, pasangan cabup dan cawabup harus berani melawan dan menolak setoran Jamsostek.

Uang tersebut sebaiknya digunakan untuk kepentingan pekerja. Misalnya membangun rumah sakit dan lainnya. Dalam era otonomi daerah, bupati mempunyai hak dan kewenangan. Itu sudah dilakukan di daerah lain.

''Bila pasangan cabup dan cawabub bersikap egaliter dan selalu berpihak kepada rakyat kecil, maka akan mendapat dukungan. Pasangan itu sebenarnya sudah ada tetapi belum saatnya menyebut identitasnya,'' kata dia. (shj-16hm)