SUKOHARJO - Momen pilkada dan Hari Pendidikan Nasional dimanfaatkan para penyandang cacat untuk memperjuangkan hak-haknya. Hal itu dilakukan 20 penyandang cacat yang tergabung dalam Paguyuban Penyandang Cacat Sehati dengan menyampaikan aspirasi di KPUD, kemarin.

Para peserta datang dengan sepeda motor yang dimodifikasi menjadi roda tiga. Seperti layaknya aksi, mereka juga melakukan orasi. Mereka juga membawa poster menuntut para calon bupati-wakil bupati untuk meningkatkan pendidikan bagi kaum cacat. Setelah orasi, mereka menyerahkan tuntutan ke KPUD untuk diserahkan kepada semua pasangan calon bupati-wakil bupati.

Korlap aksi Edi Supriyanto mengatakan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Sayangnya, diakui atau tidak, para penyandang cacat masih menerima perlakuan berbeda. Buktinya, kini pemerintah hanya menyediakan ruang sempit melalui Sekolah Luar Biasa (SLB). Selebihnya harus mengikuti pendidikan umum seperti anak lainnya.

''Kami tidak patah semangat memperjuangkan persamaan hak penyandang cacat,'' katanya.

Dia berharap, momen pilkada yang dijadwalkan berlangsung 27 Juni mendatang, bisa menjadi wahana pendidikan demokrasi dan politik bagi kaum cacat. Selain itu, juga menjadi tempat untuk menyuarakan kepentingan kaum cacat, yakni para calon pemegang kekuasan tertinggi di Sukoharjo harus memiliki komitmen untuk menyediakan pendidikan yang lebih memadai.

''Saat ini, kaum cacat mendapat perlakuan berbeda. Contoh nyata di sekolah umum, tak ada fasilitas sedikit pun yang bisa digunakan penyandang cacat. Padahal kalau mau, bisa saja dibuatkan jalan kecil sekadar dipakai lewat kursi roda siswa penyandang cacat. Namun sekarang, mana sekolah yang dilengkapi fasilitas sangat sederhana itu?''

Ditemui usai pernyataan sikap tersebut, anggota KPUD Amri Syarif Hidayat menyambut positif penyampaian aspirasi itu.

''Ini tantangan bagi para calon bupati dan wakil bupati untuk meraih simpati penyandang cacat. Tentu saja, bukan hanya sebatas kampanye dan janji-janji belaka. Yang paling penting, implementasi janji itu setelah terpilih nantinya.'' (G10-16m)