KOTA - Usulan tambahan honor daerah bagi ribuan guru bantu, guru tidak tetap, dan tenaga lepas tata usaha, di Solo sebesar Rp 50.000/orang/bulan kabarnya tak bakal direalisasikan dalam APBD 2005. Dengan demikian, harapan pengajar non-pegawai negeri sipil (PNS) itu memperoleh tambahan penghasilan menjadi pupus.

Kalangan guru bantu di Solo menyayangkan kecilnya komitmen Pemkot. Sehubungan dengan kondisi itu, menurut Wakil Ketua Persatuan Guru Bantu Indonesia (PGBI) Jateng, Ayub Joko Purnomo, mereka akan menggelar demo besar -besaran untuk menyikapi hal tersebut.

"Kami masih menunggu penetapan APBD 2005. Kalau kabar bahwa usulan tambahan honor daerah benar, tidak direalisasikan, kami siap beraksi dan mengambil sikap," tegas Ayub kepada wartawan, kemarin.

Dari informasi yang didengar perwakilan guru bantu, usulan tambahan kesejahteraan tersebut ditolak lantaran keterbatasan dana yang dimiliki Pemkot.

Selain itu, juga adanya penilaian bahwa guru bantu bukanlah PNS yang berada di bawah Pemkot Surakarta, melainkan pegawai kontrak dari Pusat.

Menurut Ayub, tak kurang dari 1.300 guru bantu menyatakan siap beraksi jika usulannya ditolak. Selama ini, guru bantu merasa dianaktirikan lantaran mereka digaji dari APBN yang tidak melalui Pemkot. Dengan alasan tersebut, kesejahteraan mereka juga hampir tidak pernah terakomodasi dalam APBD Kota Surakarta.

Telah Dirancang

Ayub menyebutkan, usulan untuk tambahan kesejahteraan telah dirancang jauh-jauh hari, bahkan pada saat DPRD periode 1999-2004.

Kalangan guru bantu juga merasa telah banyak mengabdikan dirinya bagi sekolah di Solo, sehingga wajar jika mereka ingin mendapat perhatian.

"Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) juga telah mengirimkan surat permohonan ke DPRD, maupun usulan dana untuk itu. Namun kabarnya, baru di tingkat eksekutif usulan sudah dipangkas. Makanya kami ingin audiensi dengan Kantor Keuangan Daerah ataupun DPRD," ujarnya. (G18,G13-17ha)