JAKARTA- DPR RI berjanji akan menyelenggarakan rapat gabungan Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X dengan Mendiknas, Menneg PAN serta Menkeu untuk membicarakan nasib guru bantu, menyusul desakan aksi demontrasi di gedung DPR/MPR RI Jakarta kemarin.

''DPR akan rapat gabungan pekan depan,'' kata anggota Fraksi PAN DPR Munawar Sholeh bersama Ketua Fraksi PAN Abdillah Toha di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin, saat menerima delegasi guru bantu yang melakukan unjuk rasa.

Pakar pendidikan yang juga anggota Komisi X DPR Munawar menjelaskan, DPR sebenarnya telah meminta pemerintah agar memperhatikan nasib guru bantu dengan mengangkat mereka menjadi PNS. ''Permintaan itu telah disampaikan kepada Mendiknas, sayangnya Mendiknas tidak bisa berbuat apa-apa karena pengangkatan guru menjadi PNS tergantung Menneg PAN dan Menkeu,'' katanya.

DPR berusaha membicarakan nasib guru bantu secara komprehensif yang melibatkan seluruh fraksi bersama menteri terkait. Dengan demikian, persoalannya bisa segera tuntas. Munawar mengungkapkan, rapat gabungan ini juga dalam rangka penyelesaian RUU tentang Guru. Persoalan guru bantu dan guru honor diharapkan akan bisa tuntas apabila RUU tersebut selesai dibahas dan disahkan. Sedang anggota panitia kerja (Panja RUU) tentang Guru, H Komar yang juga anggota Komisi X DPR dari F-PD menegaskan, Komisi X DPR sedang membahas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang guru bantu agar segera bisa diselesaikan.

Komisi X, kata artis pelawak itu, bertekad menuntaskan pembahasan RUU ini agar dapat diundangkan pada Juli 2005, sehingga jika RUU menjadi UU, tidak ada lagi guru bantu dan guru honor di tanah air. Mereka diusulkan menjadi guru negeri.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPR Zainal Maarif. Dia juga mendesak pemerintah segera mencari solusi bagi guru bantu. Alternatif yang paling mudah dalam rekruitmen guru baru adalah mengangkat status guru bantu menjadi PNS.(di-46v)