JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta lembaga pendidikan swasta tidak menciptakan kesenjangan baru, dengan memungut biaya pendidikan tinggi yang hanya bisa dijangkau orang-orang kaya. Lembaga pendidikan hendaknya tidak dijadikan lahan atau untuk mencari untung semata-mata, tetapi tetap mempertahankan idealisme.

Pesan tersebut disampaikan Presiden pada puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2005 yang dipusatkan di Sekolah Luar Biasa A Pembina Tingkat Nasional, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin (2/5). Hadir pada acara itu antara lain Menteri Pendidikan Nasional Bambang Soedibyo, Menteri Dalam Negeri Mohamad Ma'ruf, dan Menteri Agama Maftuh Basyuni.

Presiden mengemukakan, pemerintah memberikan ruang seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk menyelenggarakan pendidikan. Namun lembaga pendidikan swasta tetap harus memenuhi kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, mereka harus memegang teguh idealisme.

Dia menyadari penyelenggaraan pendidikan memang membutuhkan biaya yang tidak kecil. ''Namun jangan karena hal itu biaya pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan swasta kemudian berubah menjadi lahan usaha, dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan,'' katanya.

Lembaga pendidikan swasta hendaknya tidak menciptakan kesenjangan baru di tengah-tengah masyarakat. ''Jangan timbul kesan seperti itu. Harus kita hindari seolah-olah lembaga pendidikan swasta hanya orang-orang kaya, sedangkan sekolah pemerintah hanya untuk orang miskin. Ini harus kita cegah dengan kebijakan dan langkah yang tepat.''

Memegang Idealisme

Presiden mengakui, banyak sekolah swasta yang masih memegang idealisme dalam menyelenggarakan pendidikan. Namun banyak juga yang kondisinya memprihatinkan akibat kekurangan dana.

Tapi dia meminta mereka tidak putus asa atas kondisi seperti itu. Sebab, keputusasaan tersebut hanya akan merugikan pencapaian cita-cita nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dia mengharapkan, persoalan seperti ini menjadi perhatian bersama, bukan hanya Departemen Pendidikan Nasional, tetapi pihak-pihak lain. Dia mengakui adanya keterbatasan keuangan negara untuk menyelenggarakan pendidikan. Karena itulah, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada swasta untuk ikut menyelenggarakan pendidikan.

Presiden juga mengimbau pihak swasta untuk turut berpartisipasi menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang cacat. Sebab, jumlah sekolah luar biasa saat ini masih jauh dari mencukupi.

Mendiknas Bambang Sudibyo menegaskan, pemerintah betul-betul berkomitmen untuk menciptakan pendidikan bagi semua, termasuk bagi para penyandang cacat. ''Pemerintah ingin pendidikan betul-betul memberdayakan anak-anak, bahkan yang cacat,'' kata dia.

Karena itu, puncak peringatan Hardiknas yang dipusatkan di SLB A itu hendaknya menjadi momentum bagi semua pihak untuk lebih memberikan perhatian pada pendidikan anak-anak penyandang cacat. Menurut Bambang, program ''pendidikan bagi semua'' yang telah diprakarsai sejak 15 tahun lalu sudah memberikan hasil yang cukup menggembirakan. ''Hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana anak-anak yang bermasalah tersebut tampak seperti anak-anak yang normal,'' ujarnya.

Dalam pada itu, pemerintah diimbau berani menerbitkan obligasi pendidikan. Obligasi itu sebagai sumber pembiayaan bagi rehabilitasi ratusan ribu gedung sekolah yang kondisinya memprihatinkan. "Sebaiknya tahun ini juga. Kalau tidak cepat, kondisinya makin memburu, lagipula kebutuhannya hanya Rp 18 triliun," kata Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi usai mengikuti puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional di SLB A, Lebak Bulus. (A20,dtc-46t)