JAKARTA- Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipastikan akan berlangsung sesuai dengan rencana. Percepatan untuk menggelar forum tertinggi partai awal Juni itu diklaim telah mendapat dukungan dari sebagian besar DPW dan DPC.

Jika sebelumnya diklaim telah mendapat dukungan 18 DPW, kini meningkat menjadi 26 DPW. ''Sejauh ini 26 DPW dan 242 DPC dari total 420, sudah dikonfirmasi dan mendukung,'' jelas Irgan Chairul Mahfiz, Ketua Umum Gerakan Muda Pembaruan Indonesia (GMPI) yang dalam muktamar itu menjadi wakil ketua pelaksana, di Kantor Pusat PPP, kemarin.

DPW yang belum pasti memberikan dukungan, lanjut Irgan, adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Maluku, Lampung, dan Bengkulu.

Sementara itu, Muhamad Rodja, Wakil Ketua Majelis Pakar PPP yang ditunjuk sebagai ketua muktamar, memastikan bahwa pengurus-pengurus daerah dari seluruh Indonesia akan hadir dalam muktamar itu.

Rodja menjelaskan, legalitas yang terkait dengan mekanisme muktamar berdasarkan usulan daerah akan dipenuhi pada saat muktamar. ''Wakil-wakil dari daerah pada saat muktamar akan memberikan dukungan resmi dari kepengurusannya," jelasnya.

Ditanya apakah tidak ada kesulitan bagi pengurus daerah sehubungan dengan waktu muktamar yang dekat dengan pemilihan kepala daerah (pilkada), Rodja mengatakan, ''Kalau ketuanya tidak bisa datang karena repot mengurusi itu (pilkada) kan bisa menunjuk wakil atau sekretarisnya.''

Dia memaknai muktamar itu sebagai forum tertinggi partai yang akan dimanfaatkan sebagai forum tobat nasional dan dialog. Agenda muktamar, lanjutnya, akan berbeda dari agenda muktamar terdahulu yang seolah-olah hanya mementingkan pergantian kepengurusan.

Sementara itu, Kelompok Silaturahmi Nasional (Silatnas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap bersikukuh pelaksanaan muktamar dipercepat pada Juni 2005, meskipun DPP PPP melarangnya. Demikian diungkapkan Komandan Divisi Pergerakan Pro-Silatnas PPP, Hindarto, siang kemarin. (di-41t)