PKB-DPR: Ketua DPR RI Agung Laksono (kedua kanan) menerima kedatangan Alwi Shihab (kiri) bersama Saifullah Yusuf (kedua dari kiri) serta AS Hikam (kanan), di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (2/5). Ketiganya merupakan pengurus pusat PKB MLB Yogyakarta. Ketiganya datang untuk menyampaikan kepada Ketua DPR bahwa mereka merupakan pengurus PKB yang sah.(30t)

JAKARTA -Pengurus DPP PKB hasil Muktamar II Semarang semalam dikukuhkan. Ali Masykur Musa yang semula mengundurkan diri dari pencalonan, bergabung dengan Ketua Umum Tanfidz Muhaimin Iskandar dan dipercaya sebagai wakil ketua umum.

Acara pengukuhan di Hotel Sahid Jakarta berjalan meriah. Hadir sejumlah pimpinan parpol dan ormas, di antaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Ma'arif, Ketua Umum DPP PNBK Eros Djarot, dan mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung.

Sebelum pengukuhan, Ali Masykur menyatakan, Muktamar II dan prosesnya adalah fakta politik yang tidak perlu dipermasalahkan, meski ada beberapa kekurangan.

Tim formatur, menurut Ali, sengaja mengosongkan jabatan wakil ketua umum. ''Setelah diajak oleh ketua umum dan dikonsultasikan dengan Ketua Dewan Syuro Gus Dur, dengan membaca basmalah saya bisa memahami dan menerima amanah sebagai wakil ketua umum Dewan Tanfidz.''

Dia bersedia menerima tawaran tersebut dengan syarat diberi ruang gerak untuk melakukan langkah pendekatan kepada pihak yang masih mempertanyakan keberadaan Muktamar II agar bersatu kembali.

''Saya meminta, pembagian kerja dan pengambilan keputusan diletakkan pada prinsip kolektivitas atas dasar sistem dan mekanisme yang sehat dan jelas. Juga meminta Mahfud MD dan Khofifah Indarparanwansa beserta nama-nama lain diakomodasi dalam kepengurusan PKB periode lima tahun ini.''

Pada sambutannya, Muhaimin Iskandar menegaskan, pihaknya tetap menerima mereka yang selama ini berseberangan, termasuk Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf, untuk bergabung. ''Selama 24 jam pintu terbuka, termasuk siapa saja yang ingin bergabung membangun PKB.''

Muhaimin juga secara tegas menyatakan akan menindak kader partai yang melawan dan tidak mengakui keputusan muktamar, termasuk cara-cara tidak benar seperti pemalsuan 14 DPW yang disebut-sebut tidak mengakui muktamar. ''Ternyata itu tidak benar, dan itu cara-cara Orde Baru yang dipraktikkan.''

Lapor ke DPR

Sebelumnya DPP hasil MLB Yogyakarta Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf terus bergerak, dan melaporkan kepengurusan yang dipimpinnya kepada Ketua DPR RI Agung Laksono.

Mereka membicarakan posisi kepengurusan PKB.

''Pengurus PKB dalam keadaan status quo karena proses pengadilan terhadap gugatan kepengurusan PKB belum selesai,'' kata Alwi didampingi anggota Fraksi PKB AS Hikam.

Alwi menjelaskan, pihaknya menganggap Muktamar II di Semarang yang digelar 16-18 April lalu tak dilaksanakan oleh pemimpin partai seperti yang tertera dalam lembaran negara. Itu sebabnya, hasil muktamar tidak sah.

Sesuai dengan UU Parpol, dia melanjutkan, jika terjadi gugatan terhadap kepengurusan partai, maka yang diakui adalah kepengurusan sebelum digugat. Dalam kasus PKB, pengurus pusat hasil muktamar luar biasa di Yogyakarta pada 2001 yang diakui -- yakni Alwi sebagai ketua umum, Saifullah sebagai sekretaris jenderal, dan Abdurrahman Wahid menjabat ketua umum Dewan Syuro. Alwi mengaku sedang menunggu keputusan Departemen Hukum dan HAM soal pengurus ganda dalam satu sampai dua pekan ini.

Saifullah pun berpesan kepada semua pengurus PKB untuk tetap melaksanakan aktivitas partai. Selain itu, selama dalam sengketa, tak ada penggantian dan pembekuan pengurus atau penarikan anggota parlemen. ''Kegiatan partai bekerja sebagaimana biasanya.''

Tapi, Ketua DPR Agung Laksono menolak mencampuri urusan internal partai. Dia berharap, PKB islah (berdamai), meski berjanji membahas surat dari Alwi dan Saifullah pada rapat pemimpin DPR.

Choiry Dicekal

Sementara itu, Effendy Choiry dicekal masuk Jatim oleh kelompok alumni santri Pondok Langitan. Alasannya, dia dinilai telah menghina dan melecehkan kiai-kiai sepuh NU yang tergabung dalam Forum Langitan, pasca-Muktamar PKB di Semarang.

Pencekalan terhadap Gus Choi, panggilan akrab Effendi itu disampaikan oleh Ketua Kelompok Alumni Santri Pondok Langitan KH Ali Machrus di museum NU Jl Gayungsari Timur, Surabaya, Senin (2/5). "Misalnya, Effendy pernah menyatakan bahwa sikap politik kiai-kiai sepuh NU dari Forum Langitan yang mengkritisi hasil muktamar PKB sebagai pernyataan yang direkayasa," kata Ali.

Selain itu, Gus Choi pernah menyatakan kiai-kiai NU di Forum Langitan sekadar diperalat sekelompok orang tertentu di PKB. "Pernyataan itu jelas telah melecehkan wibawa kiai yang sangat dihormati umat dan memiliki pengaruh besar." (di-14t)