JEPARA - Ketua Lembaga Penelitian Sosial Budaya (Lemlit Sosbud) Undip Mudjahirin Thohir mengemukakan, perlu mengajak kerja sama para pengusaha untuk mengurangi angka drop out (DO) siswa di Jepara.

''Selain persoalan sosial budaya yang masih perlu riset mendalam, secara praktis setiap komponen termasuk pengusaha di Jepara perlu diajak bicara untuk menangani masalah DO siswa,'' paparnya saat dalam Diskusi ''Problematika Drop Out di Jepara'', akhir pekan kemarin di pendapa kabupaten.

Acara yang terselenggara atas kerja sama Forum Studi Pengembangan Daerah (FSPD) dengan Bappeda tersebut juga diisi pembicara lain, yaitu Prof Dr Mungin Eddy Wibowo MPd dari Unnes, Drs L Sunoto MPd (pengawas SMP dan SMA Provinsi untuk wilayah Jepara), dan Drs Bambang Santoso MM (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jepara).

Dia mengungkapkan, para pelamar kerja di perusahaan-perusahaan mebel di Jepara perlu diteliti, kebanyakan mereka dari lulusan jenjang pendidikan apa.

''Perlu kerja sama komprehensif, antara lain mengajak perusahaan untuk menerima lamaran kerja dengan syarat pelamar harus minimal lulus SMP atau SMA. Barangkali itu bisa mengurangi angka DO, jika mereka bersekolah dengan orientasi kerja,'' ungkapnya menyinggung indikasi ada lulusan SD yang bisa diterima di perusahaan termasuk pelamar yang tidak melampirkan ijazah.

Meski demikian, dia mengakui, faktor sosial budaya juga menentukan termasuk persepsi masyarakat (orang tua) yang masih menganggap banyak cara untuk menjadi ''orang'' selain bersekolah.

Juga, faktor ekonomi (seandainya menjadi salah satu sebab). ''Persepsi sekolah ngetokke duwit, kerja ngentokke duwit masih muncul. Dengan demikian, menyekolahkan anak bisa menjadi beban biaya keluarga,'' katanya.

Riset

Prof Mungin Eddy Wibowo menyarankan, perlu tindakan dari semua stakeholder pendidikan untuk bersama-sama mengatasai masalah DO siswa termasuk melakukan riset soal penyebabnya.

''Partisipasi masyarakat perlu diperluas. Tak hanya di bidang pendanaan tapi juga pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan pembelajaran,'' tutur L Sunoto.

Kadinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs Bambang Santoso mengemukakan, instansinya telah mengupayakan pemerataan memperoleh pendidikan bagi masyarakat kurang mampu ataupun masyarakat terpencil.

Pada 2004, bantuan beasiswa diberikan kepada 7.062 siswa dari tingkat SD/MI sampai SMA/SMK/MA.

Dia menyebutkan, faktor sosial, ekonomi, dan budaya sangat berpengaruh terhadap angka DO siswa.

''Untuk pendidikan mereka yang bekerja di perusahaan, Pemkab telah memberikan kesempatan untuk masuk program Kejar Paket B setara SMP. Juga, program SMP Terbuka,'' katanya. (mds-52j)