logo SUARA MERDEKA
Line
Kamis, 28 April 2005 WACANA
Line

Sengketa dengan Negara Lain

Oleh: Sudijono

KONVENSI PBB tentang Hukum Laut Internasional ditandatangani oleh 119 negara peserta pada tahun 1982 di Teluk Montego dan resmi menjadi Konvensi PBB yang disebut United Nation Convention on Law of the Sea atau disingkat "Unclos 1982". konvensi ini telah mewadahi Azas Negara Kepulauan yang pernah dilemparkan delegasi Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut I tahun 1958 di Jenewa. Gagasan asas /Negara Kepulauan ini sebelumnya telah diumumkan oleh Indonesia pada 13 Desember 1957, dikenal dengan Deklarasi Juanda. Tatkala itu Indonesia mengumumkan ketentuan tentang perairan Indonesia. Unclos 1982 berlaku efektif sejak tanggal 16 Nopember 1994 ketika lebih dari 60 negara meratifikasinya.

Dalam Unclos 1982, penentuan laut wilayah ditetapkan tidak melebihi 12 mil dari garis dasar (baseline). Bagi negara kepulauan dapat menarik garis dasar berdasarkan straight baseline yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dan perairan kepulauan berupa laut dan selat yang terletak di sebelah dalam garis pangkal merupakan wilayah negara kepulauan. Sedang negara yang bukan negara kepulauan seperti Malaysia, Australia, Thailand, Vietnam adalah negara kontinental, berarti lebar laut teritorialnya tidak lebih 12 mil dari normal baseline yaitu garis pantai saat air terendah.

Negara yang berbatasan dengan laut dapat menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) selebar 200 mil dari garis dasar dan menentukan landas kontinen (continental shelf) yang merupakan kelanjutan daratan. Wilayahnya sampai jarak 200 mil dari garis pangkal bahkan dalam hal tertentu dapat sampai 350 mil tergantung kelanjutan daratannya, sampai jarak tepian kontinennya (continental margin).

Berdasarkan Unclos 1982, negara pantai yang berdekatan dengan Indonesia seperti India, Australia, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Republik Palau juga mengukur lebar laut teritorial, ZEE dan landas kontinen dari garis pangkal masing-masing dan pasti mengklaim laut dan dasar laut di bawah penguasaan dan kontrol masing-masing negara. Tentu saja terjadi overlapping yang harus diselesaikan melalui perjanjian-perjanjian antarnegara baik secara bilateral maupun multilateral.

Perjanjian Selesai

Perjanjian antara RI-Malaysia tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di Selat Malaka sudah ditandatangani di Kualalumpur 17 Maret 1970. Indonesia telah meratifikasi dengan UU No 2 Th 1972. Demikian juga perjanjian antara RI-Australia tentang batas tertentu antara wilayah Indonesia dengan Papua New Guinea telah ditandatangani di Jakarta 12 Februari 1973. Indonesia telah meratifikasi dengan UU No 6 Th 1973, dan yang terakhir adalah batas laut di Selat Singapura dengan perjanjian Indonesia dan Singapura ditandatangani di Jakarta pada 25 Mei 1973. Indonesia meratifikasi dengan UU No 7 Th 1973.

Persetujuan perbatasan landas kontinen (LK) dengan berbagai negara tetangga ditandatangani dan diratifikasi dengan Keppres. Persetujuan tersebut meliputi (satu), Persetujuan dengan Malaysia tentang penetapan garis batas LK di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan-1969.

Dua, persetujuan dengan Australia tentang penetapan batas laut tertentu di Laut Arfuru-1971. Tiga, persetujuan dengan Malaysia dan Thailand tentang batas LK bagian utara Selat Malaka-1971. Empat, Persetujuan dengan Thailand tentang garis batas LK di bagian utara Selat Malaka dan Laut Andaman-1971. Lima, persetujuan dengan Australia tentang penetapan garis batas dasar laut tertentu di Laut Timor dan Laut Arafuru-1972. Enam, persetujuan dengan India tentang batas LK di antara P. Sumatra dan Kepulauan Nikobar-1974. Tujuh, persetujuan dengan Thailand tentang penetapan garis batas LK di Laut Andaman-1977. Delapan, persetujuan dengan India tentang perpanjangan LK di Andaman-1977. Sembilan, persetujuan dengan Thailand dan India tentang pertemuan tiga garis batas dan penentuan batas ketiga negara di Laut Andaman-1978

Sengketa Perbatasan.

Sengketa perbatasan yang belum diselesaikan adalah dengan Malaysia, Vietnam, Filipina, Republik Palau dan Australia. Dari sengketa perbatasan ini yang terberat adalah dengan Malaysia. Negara jiran itu merupakan negara yang licin dalam berdiplomasi, kelihatannya tenang seperti yang terjadi pada sengketa Ambalat pascakemenangan atas Sipadan dan Ligitan, tetapi di balik itu kita patut waspada terhadap jurus-jurus yang mematikan.

Sengketa dengan Malaysia bermula dari peta yang diterbitkan Malaysia tanggal 21 Desember 1979. Dalam peta tersebut tergambar wilayah Malaysia dan yurisdiksi nasionalnya yang terjadi tumpang tindih dengan negara lain termasuk Indonesia. Tumpang tindih di Selat Malaka disebabkan dalam menetapkan garis pangkal yang menghubungkan Pulau Perak dan Pulau Jarak ( jarak 123 mil, melebihi jarak yang ditentukan Unclos 1982, 100 mil), ZEE Indonesia ditumpangi laut teritorial Malaysia.

Menurut Unclos 1982 Pasal 7, seharusnya dirundingkan terlebih dahulu, menumpangi perairan negara lain tidak diperkenankan.

Pada kasus Pulau Karang Horsburg di utara P. Bintan, di sana ada tiga pulau karang dengan nama Horsburg (sebelah utara), Middle Rock (sebelah tengah) dan South Rock (sebelah selatan). Dahulu pemerintah koloni Inggris menempatkan mercusuar di Horsburg (untuk menjamin pelayaran internasional). Horsburg, sesuai namanya milik Hindia Belanda. Pemerintah koloni Inggris menyerahkan pemeliharaan mercu suar ini kepada Singapura.

Posisi Horsburg jaraknya 40 mil dari Singapura, 14 mil dari Johor dan 14 mil dari pantai utara P. Bintan. Malaysia dengan peta tahun 1979 menamakannya Batu Putih sebagai wilayahnya dengan alasan geographically closed to the coast of Johor dan perbatasan dengan wilayah Indonesia di bawah Karang Selatan. Sedang Singapura menyebutnya Pedra Branca, berdasarkan bukti kepemilikan (occupation) sejak tahun 1840 mengklaim mejadi miliknya.

Indonesia yang berjarak 14 mil dari P. Bintan menyebutnya Horsburg, menyatakan di selatan P. Horsburg tidak bisa dilayari (sangat erat keberadaannya dengan daratan P. Bintan), menjadi miliknya.

P. Sipadan dan P. Ligitan pada tanggal 18 Desember 2002 diputus oleh Mahkamah Internasional menjadi milik Malaysia. Malaysia langsung mengklaim laut teritorial dan ZEE yang menumpangi laut teritorial, ZEE dan landas kontinen Indonesia termasuk karang Unarang dan blok Ambalat. Malaysia tidak memperhatikan Konvensi London 1891 dan Protokol London 1915 serta Unclos 1982, secara pasti Mahkamah Internasional tidak memutuskan mencabut konvensi dan protokol London tersebut dan tidak mengatur batas wilayah Indonesia dan Malaysia.

Batas wilayah yang kita pegang adalah lintang 410U ke timur dari perbatasan P. Sebatik. Batas LK Indonesia-Malaysia di utara P. Natuna dan bagian timur Semenanjung Malaysia sudah ada, yang belum ada adalah batas LK di utara (P. Separatly dan P. Amboina Cay) yang masih dalam sengketa antara Malaysia, RRC, Filipina dan Brunei Darussalam.

Apabila sengketa itu dimenangkan oleh Malaysia akan terjadi sengketa baru perbatasan LK dengan Indonesia.

Tetangga Lain.

Sengketa perbatasan LK antara Indonesia dengan Vietnam di antara P. Sekatung (utara Natuna-Indonesia) dan P. Kondor (Vietnam). Indonesia mengklaim LK adalah median line antara garis pangkal Indonesia dan Vietnam, sedang Vietnam menuntut sistem deep channel (thalweg) atau sistem aliran palung yang akhirnya letak perbatasan sampai jarak 15 mil dari P. Sekatung. buntu.

Sengketa Indonesia dengan Filipina adalah perairan laut antara P. Miangas (Indonesia) dengan pantai Mindanao (Filipina) serta dasar laut antara P. Balut (Filipina) dengan pantai Laut Sulawesi yang jaraknya kurang dari 400 mil. Disamping itu letak P. Miangas (Indonesia) di dekat perairan Filipina, dimana kepemilikan P. Miangas oleh Indonesia berdasarkan Keputusan Peradilan Arbitrage di Den Haag tahun 1928.

Sengketa perbatasan dengan Republik Palau (Republik baru yang lahir tahun 1981) di utara Papua antara P. Fani (Indonesia) dan P. Tobi di kepulauan Helena (Palau), jaraknya hanya 117 mil. Apabila kedua negara menarik ZEE 200 mil, akan terjadi tumpang tindih dan perlu diselesaikan.

Persengketaan perbatasan dengan Australia tentang dasar laut P. Roti (Indonesia) dan P. Ashmore (Australia) belum dirundingkan secara serius oleh kedua belah pihak. Demikian juga kawasan laut antara P. Christmast (Australia) dan pantai Jawa Barat yang jaraknya hanya 118 mil.

Setelah Timor Timur merdeka, pihak Indonesia dan Timor Leste belum merundingkan perbatasan laut teritorial, ZEE pada perairan bagian utara dan timur Timor Leste. Ini juga merupakan sumber sengketa apabila tidak diselesaikan dalam perundingan dengan baik.

Hubungan Internasional.

Kebijakan luar negeri suatu negara tergantung kebijakan nasionalnya, sedang kebijakan nasional tergantung kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional masing-masing negara beragam, ada yang ingin mempertahankan keamanannya, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, ada yang ingin mengembangkan ideologi dan terakhir adalah ekspansi teritorial.

Bagi bangsa Indonesia, yang mendiami negara kepulauan, kepentingan nasional di dan lewat laut adalah satu, terjaminnya stabilitas keamanan di perairan yurisdiksi nasional. Dua, terjaminnya keamanan garis perhubungan laut antar pulau, antarwilayah, antarnegara dan alur laut kepulauan Indonesia, Tiga, terjaminnya keamanan sumber hayati dan nonhayati serta SDA lainnya di laut untuk kesejahteraan bangsa, Empat, terpelihara dan terjaganya lingkungan laut dari tindakan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem kelautan. Lima, stabilitas kawasan area kepentingan strategis yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Enam, terjaminnya keamanan kawasan ZEE Indonesia. Tujuh, meningkatnya kemampuan industri jasa maritim untuk mendukung upaya pertahanan negara di laut.

Masing-masing negara di dunia pasti akan melindungi kepentingan nasionalnya, untuk itu diperlukan instrumen politik LN. Instrumen yang dapat digunakan adalah diplomasi. Pengertian diplomasi adalah "manajemen" bagaimana negara berhubungan satu sama lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Disamping itu kita kenal propaganda dan bantuan ekonomi dalam rangka mempengaruhi negara lain untuk mendukung kepentingan nasionalnya. Setiap bantuan ekonomi pasti ada sasaran yang dikehendaki sesuai kepentingan nasional negara donor.

Apabila diplomasi gagal, melalui cara damai tidak berhasil, maka perang merupakan jalan terakhir. Menurut Clausewitz, pakar strategi perang Jerman, perang adalah alat kebijakan luar negeri, manakala cara damai dalam melindungi kepentingan nasionalnya gagal. Dengan demikian perang dilancarkan setelah diplomasi gagal. Tepatlah dikatakan oleh para pakar strategi, diplomasi merupakan alat untuk mencegah perang. Bangsa-bangsa di dunia tidak menghendaki perang terjadi, karena perang menimbulkan kesengsaraan bagi umat manusia serta dapat merusak peradaban. Ada konsep lain dalam hubungan internasional yang layak disikapi secara positif yaitu "hidup berdampingan secara damai". Mungkin konsep ini dapat digunakan sebagai instrumen politik luar negeri untuk menghindari perang dalam menyelesaikan sengketa perbatasan.

Sengketa perbatasan laut memerlukan perhatian yang serius bagi pemerintah. Kekalahan dalam sengketa perbatasan laut mempunyai dampak yang luas antara lain (satu) prestise negara menurun, (dua) kerugian di bidang ekonomi, (tiga) timbul masalah keamanan perbatasan dan (empat) rakyat sangat mungkin tidak terkendali, dapat menjadi krisis pemerintahan. Instrumen politik luar negeri telah memberikan peluang yang paling baik bagi bangsa Indonesia yaitu : diplomasi dan hidup berdampingan secara damai.

Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Diplomasi merupakan pilihan terbaik, tetapi diplomasi tanpa didukung kekuatan nasional yang tangguh di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer kemungkinan banyak gagalnya. Pengalaman masa lalu, berhasilnya Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi karena keberhasilan diplomasi pemerintahan Sukarno yang didukung seluruh potensi dan kekuatan nasional yang tangguh.

Lepasnya Timor Timur, Sipadan dan Ligitan karena lemahnya diplomasi. Diplomasi kita waktu itu tidak didukung oleh kekuatan nasional yang kredibel. (18)

-Sudijono, S IP,MSi, mantan Komandan Lanal dan mantan Direktur AMNI Semarang


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA