SOLO- Praktik-praktik monopoli dan KKN dalam industri perbukuan di Jateng, menurut Sekjen Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Robinson Rusdi, sudah cukup parah. Pemerintahan baru memerangi praktik seperti itu. Hal tersebut dikatakannya kepada wartawan seusai membuka pameran buku di Grha Wisata Niaga, Jalan Slamet Riyadi, Solo, kemarin.

Menurut dia, yang melakukan praktik monopoli dan KKN sebenarnya bukan penerbitnya, melainkan oknum yang ada di Jateng. "Dia itu agennya."

Dalam memasarkan produk buku pelajaran itu, oknum tersebut menggunakan kekuasaan dengan cara-cara bisnis yang biasa dilakukan Orde Baru. Dia menegaskan, praktik monopoli dan KKN seperti itu harus dihilangkan.

Rusdi mengakui, aturan yang ada memungkinkan untuk dilakukan monopoli. Karena itu, peraturan yang ada perlu deregulasi. "Aturannya harus diubah, harus ada deregulasi. Ikapi pusat akan mengusulkan deregulasi, terutama pada hal-hal yang menyebabkan terjadinya monopoli," tegasnya.

Bentuk monopoli dan KKN yang terjadi di Jateng, menurut dia, misalnya buku seseorang digunakan untuk seluruh sekolah. Pengurus Ikapi sepakat, monopoli harus diperangi dan dihilangkan. "Itu praktik yang buruk, dan jangan digunakan lagi," katanya.

Pelarangan praktik monopoli oleh pemerintah, selain untuk menumbuhkan kompetisi yang sehat dalam bisnis ataupun kualitas, juga untuk melindungi pengarang buku agar bisa berkembang. Menghadapi kondisi itu, pengurus Ikapi Pusat akan menghadap Mendiknas untuk membicarakan masalah tersebut.

Ikapi juga akan menghubungi ahli hukum, apakah langkah yang dilakukan oknum yang bermain di Jateng itu wajar atau tidak. Dia mengimbau anggota DPR dan para pejabat pemerintahan, terutama di daerah agar melihat peraturan.

"Ibarat makanan, produk buku itu kalau sudah kedaluwarsa, mbok jangan digunakan. Kalau itu bisa dilakukan, saya optimistis misi Ikapi mencerdaskan bangsa akan berjalan baik." (bt-17hs)