KOTA-Keraton Surakarta Hadiningrat tidak akan pernah ikut dalam percaturan politik praktis termasuk dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Solo yang sebentar lagi diselenggarakan.

Hal ini dikemukakan KP Satryo Hadinagoro, kemarin. Kenetralan keraton dalam kancah politik praktis itu seperti yang berkali-kali ditegaskan dalam berbagai kesempatan oleh Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan (SISKS) Paku Buwono (PB) XIII.

"Dalam berbagai kesempatan, Sinuhun memang selalu menegaskan tentang hal tersebut. Termasuk ketika belum lama ini ada sejumlah calon wali kota dan calon wakil wali kota menemui beliau," ungkapnya kepada Suara Merdeka, Senin (18/4) kemarin.

Seperti diberitakan, belum lama ini ada dua pasangan calon menemui Sinuhun. Mereka adalah pasangan Joko Widodo - FX Hadi Rudiyatmo dan pasangan Dr Ahmad Purnomo - dr Istar Yuliadi.

"Namun perlu diketahui, kedatangan mereka itu bukan untuk meminta dukungan. Karena seperti yang disampaikan Sinuhun, dalam kapasitas kenetralannya keraton tidak akan mungkin memberikan dukungan," ungkap Satryo.

Bukan Institusi

Dengan kondisi yang demikian, jika kemudian ada keluarga keraton yang berkecimpung dalam politik itu, itu tidak mewakili institusi keraton. Namun, mereka hanya sebatas mewakili pribadi masing-masing dengan menanggalkan kelembagaan keraton.

"Jadi, Sinuhun memang ingin mempertegas kembali tentang keberadaan keraton dalam kaitannya dengan politik praktis. Jangan sampai masyarakat jadi salah mengerti, jika sampai ada anggota keluarga keraton yang terjun dalam dunia tersebut," paparnya.

Mantan anggota DPRD Kota Surakarta yang juga sedherek dalem tersebut kemudian mencontohkan keterlibatannya dalam dunia politik bersama dengan GRAy Koes Moertiyah.

"Misalnya seperti yang saya lakukan dengan Gusti Mung (GRAy Koes Moertiyah) ketika pernah sama-sama menjadi anggota Dewan, itu juga bukan dalam kerangka mewakili keraton. Sebab, saat itu memang kami sebatas mewakili partai saja," ujarnya.

Sementara itu, di samping menemui Sinuhun, kedatangan sejumlah calon wali kota dan calon wakil wali kota di keraton belum lama ini juga memberikan bantuan terkait dengan acara ritual Gunungan dalam perayaan Sekaten.

"Karena APBD belum disahkan, mereka memandang keraton membutuhkan bantuan untuk pelaksanaan acara ritualnya. Karena itulah, mereka kemudian berkenan membantu dana pelaksanaannya."(G19, won-17j)