| Rabu, 20 April 2005 | PANTURA |
Proposal Kerja Sama dengan Al Hidayah Diminta DikembalikanTEGAL- Kepala Dinas P dan K Drs Machful meminta Kasubdin SLA, Dra Titi Andarwati, untuk segera mengembalikan pengajuan proposal permohonan izin kerja sama dengan Yayasan Al Hidayah, yang mengelola bekas SMA Nusantara Tegal. Hal tersebut disampaikan Kadinas P dan K, baru-baru ini di ruang kerjanya. Yayasan itu telah membubarkan SMA Nusantara. Dasar pembubaran tersebut karena jumlah muridnya sedikit, sehingga yayasan terus merugi. Tanah sekitar 7.760 m2 yang sebagian didirikan untuk bangunan SMA, statusnya merupakan aset Pemkot Tegal. Tanah itu sebelumnya bekas bengkok Kelurahan Randugunting. Menurut Machful, proposal itu berisi laporan yayasan yang akan menggalang kerja sama pemanfaatan lokasi dengan Yayasan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Haekal Medika (YP2KHM) Cirebon. YP2KHM akan menyewa bekas gedung SMA Nusantara untuk mendirikan sekolah menengah kejuruan program farmasi. ''Namun karena proposal yang dikirim ke kami belum ada surat pengantarnya, terpaksa saya minta untuk dikembalikan. Saya kan tidak tahu proposal ini untuk siapa. Surat pengantar itu perlu agar kami bisa mengagendakan, sehingga kalau nanti ada masalah kami bisa mudah merunutnya,'' tukas Machful. Kadinas mengaku belum membaca proposal yang cukup tebal itu. Namun yang jelas, sesuai dengan aturan setelah bubar seharusnya Yayasan Al Hidayah menyerahkan kembali tanah yang dipakai tersebut ke Pemkot. Itu karena sesuai dengan keterangan, sertifikat tanah bekas SMA Nusantara adalah hak pakai No 54. Yayasan juga harus menyerahkan kembali bantuan sarana pendidikan terlebih dulu ke Dinas P dan K, misalnya sejumlah komputer. Dalam kaitan itu, Machful menandaskan pihaknya hanya akan menyetujui atau tidak menyetujui atas kerja sama pendirian sekolah tersebut. Namun mengenai urusan aset, yang mengurusi adalah Kantor Pengelolaan Kekayaan Daerah (PKD). Karena sekolah yang akan didirikan di gedung bekas SMA Nusantara itu adalah SMK bidang kesehatan atau farmasi, maka harus ada surat izin dari Dinas Kesehatan. Dia juga mempertanyakan, apakah di sekolah itu sudah disediakan laboratorium kesehatan untuk keperluan praktik. (aj-34s) |