JAKARTA-Badan Intelijen Negara (BIN) meminta Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir hanya mengajukan pertanyaan tertulis kepada pihak-pihak yang akan diperiksa. Alasannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Hal itu, menurut Asmara Nababan, Wakil Ketua TPF, tertuang dalam koreksi rancangan kerja sama antara TPF dan BIN. Namun, TPF menolak keinginan itu. "TPF maunya pertanyaan langsung saja agar lebih efektif," ujar Asmara di Kantor Kontras, Selasa (19/4).

Sebelumnya TPF mengajukan rancangan kerja sama pada BIN untuk memberi bantuan mengungkap kasus Munir. Rancangan tersebut dikembalikan oleh BIN dengan sejumlah koreksi.

Selain itu, kata Asmara, dalam koreksi rancangan, BIN juga meminta TPF untuk melakukan pemeriksaan di markas besar BIN. Sedangkan TPF menghendaki pemeriksaan dilakukan di Sekretariat TPF, Gedung Komnas Perempuan.

Karena itu, TPF Kasus Munir tidak dapat menerima revisi dari BIN atas proposal mekanisme kerja sama TPF-BIN dalam pengungkapan kasus pembunuhan Munir. Usulan revisi dari BIN itu dinilai tidak didasari oleh pertimbangan yang tepat. "Revisi tidak dapat kami terima. Dalam waktu dekat, kami akan sampaikan lagi langsung kepada Kepala BIN Syamsir Siregar," katanya.

Disebutkannya juga, dalam satu dua hari ini TPF akan bertemu langsung dengan Kepala BIN untuk membahas revisi-revisi itu. Menurut Nababan, proposal yang diajukan pekan lalu itu tidak pernah sampai ke tangan Syamsir, dan hanya sampai ke tingkat deputi.

Seperti diketahui, pekan lalu TPF mengirimkan proposal kepada BIN tentang mekanisme kerja sama dalam kasus Munir sebagai tindak lanjut pertemuan kedua lembaga.

BIN mengembalikan proposal tersebut pada Jumat (15/4) dengan sejumlah revisi, berkaitan dengan teknis pemeriksaan oleh TPF pada anggota BIN yang diduga punya keterkaitan dalam kasus kematian Munir.

Pertemuan Segi 4

Pada kesempatan itu Asmara Nababan mengusulkan adanya pertemuan segi empat antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), TPF, BIN, dan Kapolri untuk mencari solusi agar kinerja TPF efektif. Menurutnya, deputi BIN yang ditugaskan untuk membantu TPF belum optimal dan terlalu protokoler.

Kerja sama dari BIN itu diharapkan dapat ditingkatkan untuk dapat mempercepat dan memperlancar proses pencarian fakta. Hal itu berkaitan dengan masa kerja TPF yang akan berakhir Juni mendatang. Pada Juni nanti semua proses pencarian fakta harus selesai, apa pun hasilnya.

Menurut Asmara, jika BIN tidak mau meningkatkan kerja samanya, maka dikhawatirkan pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir tidak bisa tuntas. "Kalau nanti hasilnya tidak mengungkapkan apa-apa, artinya tidak ada perubahan sebagaimana janji Presiden," tegasnya.

Dengan adanya pertemuan segi empat antara Presiden SBY, TPF, BIN, dan Kapolri itu diharapkan semua pihak dapat berbicara secara terbuka. "Sehingga bisa diketahui langsung bagaimana komitmen Presiden agar institusi pemerintah bersikap terbuka dan mau bekerja sama dengan TPF," jelas Asmara Nababan.(bu-69t)