JAKARTA - Direktur Eksekutif Centee for Electoral Election (Cetro) Hadar Navis Gumay menyatakan, persiapan pelaksanaan pilkada akan makin sulit, karena saat ini KPU dililit kasus yang melibatkan Mulyana.

Selain itu, faktor kesulitan juga disebabkan oleh isu mutasi di jajaran eselon I Depdagri. Juga, lantaran beberapa pejabat eselon I Depdagri saat ini merangkap jabatan sebagai penjabat (pjs) gubernur di beberapa daerah.

''Kita tahu kegiatan pilkada itu besar. Sulit kiranya kalau mereka rangkap jabatan. Bagaimana dan siapa yang akan melakukan sosialisasi dan monitoring misalnya,''papar Hadar Gumay kepada wartawan, di Jakarta, kemarin.

KPU, lanjut Hadar, saat ini sedang konsentrasi pada kasus anggota KPU Mulyana W Kusumah. Padahal, sesuai PP No.6/2005, KPU menjalankan peran supervisi terhadap KPUD.

''Saya kira kerja KPU sulit dengan kasus Mulyana. Mereka akan sulit melayani konsultasi dan supervisi daerah-daerah,'' papar Hadar.

Dia menyarankan, pimpinan dan anggota KPU harus bisa memilah-milah mana perannya sebagai induknya KPUD, dan mana perannya dalam kasus Mulyana. ''Kalau tidak bisa memilah-milah secara tegas, maka sama halnya membiarkan dirinya terombang-ambing. Artinya, masalah pilkada akan terbengkalai,''ungkap Hadar.

Sebagaimana diketahui, sejak kasus Mulyana mencuat, para anggota KPU sudah tak pernah lagi berkomentar tentang pilkada. Padahal, sebelumnya mereka 'rajin' berkomentar lewat konferensi pers.

Di sisi lain, di Depdagri sebagai penanggung jawab, beberapa pejabat eselon I-nya saat ini menduduki posisi pjs gubernur di beberapa daerah.

Misalnya, Dirjen Administrasi Kependudukan Sodjuangan Situmorang sebagai Pjs Gubernur Kalsel. Padahal, Sodjuangan bertanggung jawab di bidang pemutahiran data P4B.

Juga, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dardjo Sumardjono yang kini juga Pjs Gubernur Kepri.

Dirjen Pembangunan Daerah Seman Widjoyo Pjs Gubernur Bengkulu, dan beberapa dirjen lain, termasuk staf ahli Mendagri yang duduk sebagai pjs gubernur. Sebagai pjs gubernur, mereka juga punya tanggung jawab menyukseskan pilkada di wilayah masing-masing.

Seperti sudah diberitakan, Wapres Jusuf Kalla sudah menandatangani hasil rapat tim panilai akhir, yang menyebutkan akan ada pergantian beberapa pejabat eselon I Depdagri, termasuk Sekjen Siti Nurbaya yang kini Ketua Harian Desk Pilkada Pusat.

Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Timbul Pudjianto, masih menurut dokumen, juga akan dimutasi ke jabatan lain. Padahal, selama ini Timbul yang merancang mekanisme pembiayaan pilkada.

Saat mengomentari hal itu, Hadar mengatakan, apa mungkin semua masalah pilkada dipegang beberapa orang tertentu, padahal pilkada itu kegiatan besar.(bn-58t)