ROMA - Pemerintah Italia kembali mengalami krisis politik, kemarin, ketika PM Silvio Berlusconi membantah dia setuju melakukan perombakan kabinet besar-besaran. Perombakan itu merupakan tuntutan menteri-menteri yang membangkang, dan bisa menghindari ambruknya koalisi.

Senin lalu, sejumlah menteri mengatakan Berlusconi menerima tuntutan untuk membentuk pemerintahan baru dan strategi kebijakan tahun lalu bagi masa jabatan pemerintahan - guna menghindari perlunya pemilu awal di mana dia diperkirakan kalah.

Setelah pertemuan koalisi saat beberapa koleganya mengatakan dia menyetujui perubahan-perubahan itu, Berlusconi menemui Presiden Carlo Azeglio Ciampi.

Mereka mengira PM Italia itu akan mengajukan pengunduran dirinya, seperti disyaratkan dalam konstitusi Italia sebelum perombakan kabinet besar-besaran.

Namun setelah pertemuan beberapa jam, dia menjelaskan kepada wartawan dia belum mundur dan tidak ada kesepakatan tentang perombakan kabinet. Hal itu menimbulkan kebingungan tentang apakah krisis, terburuk dalam empat tahun masa bakti Berlusconi, telah berakhir.

Berlusconi hanya berbicara singkat kepada wartawan sebelum pergi ke majelis rendah parlemen Italia untuk bertemu Ketua Parlemen Pier Ferdinando Casini.

"Terkejut? Kali ini saya yang mengejutkan Anda," katanya. Ketika ditanya apakah ada kesepakatan tentang perombakan, dia menjawab: "Kami ingin mengetahui reaksi parlemen."

Krisis itu dimulai Jumat lalu ketika salah satu dan empat partai koalisi, Uni Demokrat Kristen (UDC), keluar dari koalisi itu. Partai tersebut menuntut perubahan besar setelah pemerintahan tengah-kanan itu mengalami kekalahan besar dalam pemilihan regional.

Sulitkan Posisinya

Perundingan tertutup antara partai-partai tampaknya membuahkan hasil Minggu lalu, ketika UDC yakin punya cukup jaminan untuk kembali ke pemerintahan.

Setelah Berlusconi membantah telah mencapai kesepakatan, sebuah sumber UDC mengatakan pada Reuters: "Hal ini menyulitkan posisinya. Jelas kami tidak bisa menang 10:0, namun hal itu membuat semuanya jauh lebih sulit.

Berlusconi ingin menjadi perdana menteri pertama yang mengabdi satu masa jabatan penuh sebagai kepala pemerintahan tunggal dan selalu menolak tuntutan agar mundur dan membentuk pemerintahan baru.

Kini, tampaknya dia ingin berusaha maju tanpa dukungan mayoritas di parlemen. Dia mengharapkan dukungan ad hoc dari UDC.

Berlusconi menyatakan akan menjelaskan situasi itu ke majelis tinggi parlemen, Senat, "mungkin pada akhir pekan ini".

Oposisi tengah-kiri menyatakan Italia menghadapi kekacauan politik. "Krisis ini berubah menjadi sandiwara tidak senonoh," kata Piero Fassino, ketua partai oposisi utama Demokrat Kiri. PM telah berbuat sendirian dengan mengolok-olok pemerintahnya, institusi, dan seluruh negara."

Berlusconi menghadapi perjuangan keras untuk memperoleh suara yang membuatnya berkuasa pada 2001, setelah kalah telak di sebagian besar daerah, Eropa, dan pemilihan sela saat kondisi ekonomi macet.

Tanda segar dari tantangan itu diberikan oleh para pemilih di wilayah kecil Basilicata dalam pemilihan regional yang diadakan Minggu dan Senin, dua pekan setelah dia kehilangan 11 dari 13 daerah pemilihan di seluruh negara.

Kubu tengah-kiri memenangi daerah pemilihan Basilicata dengan sekitar 70 persen suara, menambah mayoritasnya dan membuat perbandingan perolehan di daerah itu 12-2 untuk kemenangan kubu tengah-kiri.

Partai Aliansi Nasional menyatakan akan keluar dari pemerintahan Berlusconi apabila perdana menteri tidak memenuhi tuntutan mereka. Mundurnya sayap kanan Aliansi Nasional bakal membuat ambruk koalisi dan dapat memaksa diselenggarakannya pemilu dadakan. Aliansi Nasional adalah partai terbesar kedua di pemerintahan koalisi.

"Aliansi Nasional tidak setuju dengan keputusan perdana menteri kemarin," kata Menlu Gianfranco Fini, ketua Aliansi Nasional. kepada wartawan usai rapat darurat partai. (rtr-niek-46)