GAGASAN Konferensi Asia-Afrika (KAA) mencapai bentuk konkret pada pertengahan April 1954. Cuma satu tahun sebelum penyelenggaraan KAA itu sendiri. Yaitu dalam diskusi antara Presiden Soekarno pada waktu itu, dengan PM Mr Ali Sastroamidjojo yang dihadiri juga oleh Dr Ruslan Abdulgani selaku Sekjen Deplu, di Istana Merdeka.

Pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo sedang bersiap-siap untuk menghadiri pertemuan lima perdana menteri dari lima negara Asia di Kolombo. Pertemuan itu adalah atas undangan PM Sri Lanka John Kotelawala yang diselenggarakan akhir bulan itu.

Dalam diskusi itu, Bung Karno (BK) mengingatkan gagasannya tentang Pan Asianisme. Yaitu gerakan nasionalisme yang mulai bangkit di negara-negara Asia, untuk memperjuangkan kemerdekaan. Gerakan itu bahkan sudah meluas ke benua Afrika.

Mempertemukan bangsa-bangsa yang sedang berjuang meraih kemerdekaan tentulah akan sangat menguntungkan. Bisa memperkuat perjuangan dan mempercepat terwujudnya cita-cita bangsa.

Hasil diskusi dan gagasan-gagasan BK tentang Pan-Asianisme, dibukukan oleh Ruslan Abdulgani dalam bukunya berjudul "The Bandung Connection". Gagasan BK itu konon sudah muncul sejak 30 tahun dari saat itu, diilhami oleh tulisan pengarang Inggris Lothrop Stoddard berjudul "The Rising Tide of Colour". Dalam buku itu Stoddard antara lain mengemukakan pendapat bahwa gerakan kemerdekaan di hampir seluruh benua Asia secara spiritual saling bergandeng tangan.

Ilham itu kemudian ditulis dalam artikel berjudul "Indonesia dan Pan-Asianisme". Artikel itu antara lain bisa dibaca dalam buku tebal "Di Bawah Bendera Revolusi" Jilid I.

Dalam diskusi, Presiden I RI itu mengemukakan gagasan untuk memperluas pertemuan, tidak hanya 5 kepala pemerintahan yang digagas oleh PM Sri Lanka. Tetapi lebih luas lagi, dengan melibatkan banyak pemimpin Asia dan Afrika. Yaitu dengan mengundang semua bangsa yang sudah merdeka maupun yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya di Asia dan Afrika. Yang terakhir ini pada waktu itu banyak terjadi pada bangsa-bangsa di Afrika, yang sedang berjuang melawan penjajah kulit putih dari Eropa.

Di Asia, perang sedang berkecamuk di jazirah Korea dan Indochina. Keadaan itulah yang terutama mendorong John Kotelawala mengundang PM India Nehru, PM Burma (sekarang Myanmar) U Nu, PM Pakistan Mohammad Ali dan PM Indonesia Ali Sastroamidjojo ke Kolombo. Mereka diundang untuk bersama-sama membahas keadaan di kedua jazirah itu yang bagaimanapun berpengaruh terhadap Asia.

Di samping itu juga gejala agresi komunisme yang makin gencar ke negara-negara Asia dan perkembangan persenjataan nuklir.

Sampaikan Gagasan

Tugas Mr Ali adalah mengemukakan gagasan KAA itu dalam forum Kolombo. Mengajak para pemimpin terkemuka itu untuk bersama-sama menyelenggarakan pertemuan yang lebih luas.

Pulang dari Kolombo, PM Ali memberikan kesimpulan tentang bagaimana tanggapan empat pemimpin Asia itu.

PM Pakistan Moh Ali dan PM Burma U Nu agak ragu-ragu. Namun tidak cukup berani untuk menolak. PM Kotelawala lebih ragu lagi.

PM India Jawaharlal Nehru berpendapat, menyelenggarakan konferensi sebesar itu mengandung banyak kesulitan dan risiko. Banyak gagasan semacam itu yang abortif. Sangat jelas kalau banyak pemimpin yang bersikap skeptis dan pesimistik.

Namun berkat ketelatenan diplomasi Mr Ali, yang selalu ingat pesan BK, akhirnya konferensi Kolombo menghasilkan komunike yang bernada positif. Komunike itu antara lain menyatakan:

- Para perdana menteri telah membahas gagasan penyelenggaraan KAA.

- Menerima usul agar PM Indonesia menjajagi kemungkinan penyelenggaraan konferensi tersebut.

Setelah itu kerja keras dan gerak cepat harus dimulai. Melaksanakan pesan komunike Kolombo bukan kerja gampang. Terutama kalau mengingat pendapat PM Nehru.

Yang paling sibuk adalah Ruslan Abdulgani selaku Sekjen Deplu. Tugas paling berat ada di pundak Sukardjo Wirjopranoto, yang pada waktu itu mengepalai Direktorat Asia dan Timur Tengah. Ia segera mengirim gagasan KAA itu ke negara-negara yang bakal diundang. Baik langsung kepada kepala pemerintahan maupun lewat KBRI di negara yang bersangkutan.

Tugas berat juga masih ada di pundak PM Ali. Ia harus ke New Delhi untuk meyakinkan manfaat gagasan tersebut kepada PM Nehru. Ia harus berjuang untuk memperoleh dukungan pemimpin terkemuka di Asia itu.

Berkat kegigihannya pula, dukungan itu akhirnya diperoleh. Setelah pertemuan, sebuah pernyataan bersama dikeluarkan. Isinya antara lain menyatakan KAA diperlukan dan akan bisa membantu mewujudkan perdamaian dan kebersamaan pemikiran dalam masalah-masalah tersebut. Konferensi itu agar diselenggarakan dalam waktu cepat.

Pernyataan itu berisi butir lebih konkret lagi. Yaitu pertemuan lima PM Konferensi Kolombo diperlukan dan sangat penting sebagai pendahulu. Tempatnya diharapkan di Jakarta.

Istana Bogor

Lima perdana menteri akhirnya bertemu di Istana Bogor yang bersejarah itu. Berbeda dari suasana di Kolombo, dalam Konferensi Bogor para pemimpin Asia itu justru menunjukkan semangat dan optimisme. Bahwa KAA yang digagas oleh Bung Karno akan berhasil dan memberi sumbangan besar bagi terwujudnya kemerdekaan dan perdamaian di kedua benua: Asia dan Afrika.

Materi yang dibahas dalam pertemuan tanggal 28-29 Desember 1954 itu menyangkut butir-butir rumusan tujuan konferensi, agenda, tempat konferensi, tingkat delegasi, negara yang akan diundang. Pembahasan materi, tujuan konferensi, agenda, delegasi dan lain-lain berjalan lancar. Ke lima kepala pemerintahan sudah tahu masalah-masalah besar yang dihadapi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika.

Masalah krusial dihadapi ketika menentukan negara-negara yang akan diundang. Bagaimanapun di sana mulai mengemuka perbedaan-perbedaan kepentingan ke lima negara sponsor. Yang paling krusial dan memancing debat panjang adalah masalah undangan bagi China, Taiwan dan Israel.

Taiwan akhirnya di-drop. China sebagai negara besar di Asia dipandang lebih penting dan lebih besar pengaruhnya dalam percaturan antarbangsa. Undangan bagi Israel juga dihapus. Mengundang negara itu dikawatirkan akan menyebabkan ketidakhadiran negara-negara Arab yang jumlahnya jauh lebih banyak dan penting.

Sejarah kemudian mencatat, KAA berhasil diselenggarakan di Gedung Merdeka Bandung tanggal 20-24 April 1955. Seluruhnya 29 negara, termasuk lima sponsor, menghadiri konferensi yang sangat penting itu.

Negara yang hadir adalah sebagai berikut, sesuai urutan abjad: Afghanistan, Kamboja, China, Mesir, Ethiopia, Gold Coast, Iran, Irak, Jepang, Jordania, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Nepal, Filipina, Arab Saudi, Sudan, Suriah, Thailand, Turki, Vietnam (Utara), Vietnam (Selatan), Yaman.

Lima negara sponsor: Birma (seakarang Myanmar), Pakistan, India, Indonesia, dan Sri Lanka.

Hasil yang dicapai, selain Dasa Sila Bandung yang sangat terkenal, juga dokumen mencakup 12 prinsip kerja sama di bidang ekonomi, 6 prinsip kerja sama bidang budaya, dua pokok konsep HAM dan penentuan nasib sendiri.

Dokumen lainnya antara lain mencakup persoalan-persoalan bangsa yang masih tergantung kepada bangsa atau lembaga lain, perkembangan senjata nuklir dan kolonialisme. KAA juga sepakat untuk bekerja keras mewujudkan perdamaian dunia dan kerja sama bangsa-bangsa.

Menuju GNB

Sejarah juga kemudian mencatat, KAA hanya terjadi sekali di Bandung. Setidak-tidaknya hingga beberapa dekade kemudian. Apa sebabnya? Tak ada pemimpin Asia atau Afrika yang berminat menjadi tuan rumah? Forum itu dipandang tidak bermanfaat? Atau ada sebab lain?

Yang pasti, BK sebagai pemrakarsa konferensi itu kemudian sangat disibukkan oleh urusan dalam negeri. Pergolakan PRRI-Permesta, persoalan di Konstituante sangat menyita waktu dan pikiran.

Faktor penting yang lain, Soekarno kemudian terlibat gagasan yang jauh lebih besar, baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun dari pemimpin bangsa-bangsa lain. Gagasan besar yang muncul kemudian adalah menyelenggarakan Conefo (Conference of the New Emerging Forces), konferensi negara-negara yang baru berkembang. Conefo disusul Ganefo,Games of The New Emerging Forces. Pekan olahraga bangsa-bangsa yang baru berkembang. Yang terakhir itu dimaksudkan untuk menandingi Olimpiade.

Gagasan-gagasan besar itu meluncur setelah BK marah terhadap AS yang diikuti langkah keluar dari PBB. Dua peristiwa yang banyak dianggap sebagai proyek mercu suar itu terjadi pada awal 60-an.

Sebelumnya, hanya satu tahun setelah KAA Bandung, BK telah terlibat dalam gagasan untuk menyelenggarakan KTT Negara-negara Nonblok. Gagasan itu mula-mula dicetuskan oleh Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Kemudian dimatangkan dalam pertemuan Brioni 18-19 Juni 1956 dalam pertemuan dengan Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser dan PM India Nehru.

Pertemuan Brioni merancang pertemuan lebih besar di Kairo 25-26 Juni 1961. Di sanalah BK mulai terlibat dalam gagasan tersebut. Indonesia bersama Yugoslavia, India, dan Mesir menjadi sponsor penyelenggaraan KTT tersebut. Afghanistan menyusul kemudian menjadi co-sponsor.

Pertemuan Kairo dihadiri oleh utusan dari 21 negara Asia-Afrika, yang pada dasarnya adalah alumni KAA Bandung. Brazil, satu-satunya yang hadir dari Amerika Latin, datang sebagai peninjau.

Beograd

Konferensi Tingkat Tinggi GNB untuk pertama kali diselenggarakan di ibu kota Yugoslavia, Beograd, pada tanggal 1-6 September 1961.

Di sana hadir para kepala negara dan kepala pemerintahan. termasuk Bung Karno yang konon, lagi-lagi, menjadi salah seorang bintang konferensi karena keberaniannya dalam menyampaikan gagasan dan mengeritik tajam Blok Barat dan Blok Timur, sumber perang dingin.

Penyelenggaraan KTT GNB dipandang sangat tepat waktu untuk menjawab tantangan mondial waktu itu. Yaitu meruncingnya konflik Blok Barat yang disponsori AS lawan Blok Timur dengan Uni Soviet sebagai bosnya.

Perang dingin telah menyebabkan keresahan bangsa-bangsa di hampir seluruh dunia, terutama negara-negara Asia dan Afrika.

Hal itu antara lain akibat negara-negara kecil nonblok menjadi ajang perebutan pengaruh faham liberal AS melawan komunisme Uni Soviet.

Sedangkan di Eropa, terjadi garis demarkasi antara kedua blok yang terus memanas dan tegang.

KTT Beograd meletakkan dasar-dasar kerja sama antara negara nonblok di banyak sekali bidang, tekad untuk hidup berdampingan secara damai, mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia dan lain-lain.

Bung Karno masih terlibat dalam KTT kedua yang diselenggarakan di Kairo pada tanggal 5-10 Oktober 1964.

Pada tahun 1966 Presiden RI pertama itu lengser, digantikan oleh Jenderal Soeharto.

Sejak itu, saat KTT GNB di Lusaka, Gambia tanggal 8-10 Oktober 1970, peran serta Indonesia dalam wadah itu menurun. Tidak lagi dalam tingkat kepala negara/ kepala pemerintahan, tetapi cuma tingkat Menlu.

Baru dalam KTT ke-9 GNB di kota kelahirannya, Beograd tanggal 21-27 Oktober 1989, Indonesia kembali berperan secara penuh. Presiden Soeharto hadir. Ada beberapa hal yang mendorong hal itu.

Pertama, dorongan negara-negara anggota GNB yang menghendaki Indonesia memimpin gerakan itu. Hal itu diharapkan karena RI sebagai salah satu negara utama yang turut membidani kelahiran gerakan itu belum pernah menjadi tuan rumah dan memimpinnya.

Kedua, tampilnya Indonesia diharapkan akan mampu menghidupkan kembali gerakan tersebut untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Dalam perjalanan pulang dari Beograd, yang diteruskan dengan kunjungan kenegaraan ke Uzbekistan, Leningrad dan Rusia, Pak Harto mengemukakan alasan ketidakhadiran dalam beberapa konferensi sebelumnya. Yaitu hendak konsentrasi mengatasi masalah-masalah dalam negeri terlebih dahulu.

Tahun 1966, ketika Pak Harto memasuki Istana Negara, bangsa ini tengah mengalami kemelut politik, instabilitas akibat perpecahan, dan ekonomi morat-marit. Hal itu terjadi setelah masa gelap peristiwa G.30S/PKI.

Tahun 1989 ketika Pak Harto bertolak ke Beograd, bangsa ini telah menikmati kehidupan yang lebih stabil, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dan suasana sehari-hari yang lebih nyaman. Bangsa ini pada tahun 1985 bahkan telah mencapai swasembada beras, prestasi besar yang dalam sejarah belum pernah diraih.

Pada tahun 1992 Jakarta menjadi tuan rumah KTT Ke-11 GNB.

Keaktifan kembali Indonesia di GNB sebenarnya banyak dipandang sudah tak ada manfaatnya lagi. Gerakan itu telah kehilangan maknanya. Blok Barat dan Blok Timur sejak tahun 1986 praktis sudah tidak ada lagi. Yaitu setelah pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev melancarkan pembaharuan (perestroika) di negaranya. Lewat pembaharuan, bangsa itu meninggalkan sistem diktatur komunisme, meletakkan dasar-dasar demokratisasi dan keterbukaan. Perang dingin pun berakhir.

Berakhirnya perang dingin ditandai simbul bersejarah: runtuhnya Tembok Berlin, yang mempersatukan kembali Jerman Barat dengan Jerman Timur.

Kecuali itu, KTT GNB banyak dikritik cuma menjadi ajang demagogi. Ajang kontes pidato para pemimpin Asia, Afrika dan Amerika Latin. Malah saling kecam antara pemimpin gerakan itu sendiri yang terlibat dalam konflik. Misalnya negara-negara Afrika, jazirah Arab, dan Asia Selatan. Wadah GNB tak berdaya membantu menyelesaikan konflik antaranggotanya sendiri.

Kembali ke KAA

Tanggal 20-23 April 2005, 50 tahun setelah KAA Bandung, bangsa ini kembali akan menjadi tuan rumah konferensi serupa. Tanggal 24 April, para kepala negara dan kepala pemerintahan yang hadir akan berkunjung ke Bandung untuk "napak tilas" KAA 1955 yang bersejarah itu. Antara lain berkunjung ke Gedung Merdeka, tempat para pendahulu mereka mengukir sejarah setengah abad yang lalu.

Pertanyaannya adalah, apa yang hendak dicapai oleh Jakarta dengan menyelenggarakan acara besar dan mahal itu? Selagi bangsa ini masih dalam cekaman krisis ekonomi? Ketika bangsa ini dicap sebagai "koruptor" nomor wahid di Asia? Mengenang kebesaran masa lalu?

Sedangkan ASEAN pun sedang dihadapkan kepada krisis yang sangat menyedihkan. Myanmar yang bakal menjadi ketua periode mendatang, banyak dikecam karena gagal melaksanakan demokratisasi. Aung San Suu Kyi, pejuang demokrasi pemenang hadiah Nobel Perdamaian, tetap meringkuk dalam tahanan rezim militer.

Jika ASEAN memaksa diri menerima kepemimpinan Myanmar, sangat mungkin para pemimpin Barat yang selama ini menjadi mitra akan ramai-ramai mundur. AS dan Uni Eropa menjadi sponsor kemungkinan itu.

Telah terbukti bahwa konsep ASEAN, pendekatan konstruksif untuk menyelesaikan masalah Myanmar telah gagal. Meskipun sudah berjalan tiga tahun. Rezim militer di sana tetap ngotot dengan pendirian mereka sendiri. Namun untuk menerima gagasan AS, melakukan pendekatan konfrontatif, tidak mungkin karena hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip organisasi itu sendiri.

Sungguh dilematis. Akankah wadah bangsa-bangsa Asia Tenggara berantakan? Wadah regional yang dahulu dipandang paling efektif dan paling berhasil itu kini sedang diuji. Dihadapkan kepada tantangan sangat pelik.

Kita berharap para pemimpin ASEAN bisa menemukan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Namun kita lebih berharap lagi, para pemimpin negeri ini lebih konsentrasi untuk bekerja keras menyelesaikan terlebih dahulu persoalan-persoalan bangsa sendiri. Puluhan juta rakyat telah kembali melarat. Kapan mereka terentas. (29)

-Drs Sutrisna, Redaktur Senior Suara Merdeka.