- Sejarah benar-benar menjadi isu sensitif, terkait dengan sepak terjang tentara Jepang di zaman perang. Masa lalu memang harus dikubur ketika kita ingin menatap masa depan dengan mantap. Tetapi mengubur masa lalu tidak berarti harus menganggapnya tak pernah ada. Justru beberapa hal tentang masa lalu itu patut dijadikan pelajaran ketika kita melangkah ke masa depan. Sensitivitas inilah yang tampaknya tidak diperhitungkan oleh Jepang ketika menyusun buku pelajaran sejarah. China dan Korea Selatan merasa Negeri Matahari Terbit itu menutup-nutupi kekejaman tentaranya, yang telah meninggalkan luka bagi kedua negara tersebut. Hubungan China dan Korea dengan Jepang pun meluncur ke titik ketegangan setelah disahkannya edisi baru buku pelajaran sejarah 2001.

- Eskalasi ketegangan yang sebenarnya sudah lama ada - juga dipicu oleh isu sejarah - diperparah oleh pengesahan buku pelajaran tersebut. Api lainnya adalah sengketa Jepang dengan Korea menyangkut Pulau Dokdo atau Pulau Takesima, sedangkan China mempermasalahkan izin eksplorasi di wilayah sengketa Laut China Timur yang kaya sumber gas alam. Izin eksplorasi yang dikeluarkan Tokyo, oleh Beijing dianggap sebagai provokasi serius terhadap hak China dan norma-norma hubungan internasional. Nota protes secara resmi sudah dikirimkan. Tetapi Menteri Luar Negeri Jepang Nobutaka Michimura menyampaikan isyarat akan bersikap keras dalam perundingan. Tokyo tidak dapat menerima unjuk rasa anti-Jepang yang diikuti pengrusakan aset-aset mereka di China.

- Pemerintah China - yang selama ini dikenal represif terhadap demo - dianggap sengaja membiarkan, dan dituntut untuk mengutuk unjuk rasa. Namun sikap Jepang yang merasa tidak bersalah itu diperkirakan makin memicu perlawanan. Bukannya meminta maaf atas pengesahan buku sejarah tersebut, Tokyo justru memprovokasi balik terkait dengan aset di laut perbatasan yang selama ini menyimpan bara api. Pelurusan sejarah sebenarnya merupakan isu lama yang dituntut negara-negara Asia, termasuk Indonesia yang juga mengalami penderitaan akibat penjajahan Nippon. Kunjungan tahunan PM Junichiro Koizumi ke Yasukuni untuk menghormati korban tewas perang Jepang, termasuk penjahat perangnya yang dihukum mati, sangat menyinggung perasaan negara-negara yang mengalami kekejaman.

- Di Indonesia, protes-protes di seputar jugun ianfu pernah mengemuka, seperti halnya di Korea Selatan selama beberapa tahun terakhir dengan isu yang sama, yakni penderitaan perempuan-perempuan yang dijadikan budak seks selama masa penjajahan Jepang atas semenanjung Korea pada 1910 - 1945. Maka sebenarnya sangat mengherankan, mengapa Jepang sampai hati mengesahkan buku pelajaran sejarah yang sama sekali tidak menyinggung kekejaman dalam agresi-agresinya. Di Beijing, buku tersebut dikecam karena mengabaikan ''pembantaian Nanjing'' 1937 dan perbudakan seks untuk tentara Nippon. Dengan penuh percaya diri Jepang juga menyatakan tindakan-tindakan mereka semasa perang dimaksudkan untuk membebaskan negara lain di Asia.

- Sikap keras kepala itu hanya akan mempertinggi sentimen nasionalisme di tengah hubungan yang seharusnya saling membutuhkan di antara negara-negara Asia. Kita percaya, perbaikan penulisan buku sejarah secara jujur, jernih, dan objektif akan membantu meredakan ketegangan yang kini meluncur ke titik ekstrem. Dibutuhkan kesadaran dan kelapangdadaan, mengingat apa yang pernah terjadi merupakan fakta sejarah yang tidak boleh diabaikan, meskipun bagi masa depan hubungan antarnegara Asia jelas harus dikubur dalam-dalam sebagai masa lalu. Apa artinya permintaan maaf berkali-kali dari pemerintah Jepang, kalau tidak diikuti dengan formalitas penulisan sebagai bentuk pengakuan yang memadai? Jepang berkewajiban untuk mengubah sikapnya terhadap masa lalu.

- Kalau upaya Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak mendapat dukungan dari China, hal itu tentu dapat dimaklumi. Jutaan warga China menandatangani petisi online untuk menentang upaya tersebut. Sikap Beijing juga tegas untuk memberi dukungan kepada Jerman dan India. Ketika tahun lalu Jepang merevisi garis pedoman pertahanan dengan memasukkan China untuk kali pertama sebagai ancaman potensi, tampaknya kedua negara memasuki babak baru sengketa. Hal itu terus dipersubur dengan berbagai provokasi yang dilakukan kedua negara akhir-akhir ini. Apakah buku pelajaran sejarah itu merupakan bagian dari provokasi, ataukah sedemikian buruk sikap Jepang terhadap masa lalu, itulah yang rasanya harus diprioritaskan untuk diintrospeksi.