- Di depan peserta kursus singkat angkatan ke-13 dan kursus reguler angkatan ke-38 Lemhanas tahun 2005 pekan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan pernyataan sangat keras sehubungan dengan kinerja sebagian badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai masih amburadul. Bahkan dia meminta menteri ekonominya menutup atau merestrukturisasi perusahaan-perusahaan negara yang terus merugi sehingga tidak makin membebani anggaran negara yang sejauh ini masih terus berkutat menghindari defisit berkepanjangan. Kecaman pedas terhadap perusahaan ''pelat merah'' itu sebenarnya bukan hal baru. Sejak bertahun-tahun yang lalu sudah ada. Berbagai cara pun telah ditempuh untuk memperbaiki, tetapi hasilnya belum sesuai dengan harapan.

- Secara terus terang bahkan Presiden menunjuk BUMN yang dianggap tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan, yakni Pertamina, Telkom, PLN, dan Garuda Indonesia. Perusahaan-perusahaan milik negara termasuk kategori raksasa dengan pasar yang besar dan sudah pasti. Pertanyaannya, mengapa selama bertahun-tahun mereka tidak mampu bangkit dari cap berkinerja buruk? Apa yang dilakukan oleh manajemen yang dalam periode tertentu disegarkan, bahkan ada yang dirombak ketika masa pengabdiannya belum selesai? Itulah salah satu dari sekian banyak pekerjaan rumah yang terkait dengan keberadaan BUMN kita. Pekerjaan rumah tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pemilik, melainkan tanggung jawab semua stakeholder.

- Hingga kini tercatat ada 158 BUMN dengan total aset senilai Rp 1.313 triliun. Meski jumlahnya banyak dengan nilai aset sangat tinggi tahun lalu BUMN-BUMN tersebut hanya menghasilkan laba bersih Rp 25 triliun. Jelas angka itu belum memenuhi target yang diinginkan oleh pemerintah, terutama untuk mendukung upaya pengurangan defisit anggaran. Tahun lalu defisit anggaran 1,3% atau telah turun dari tahun sebelumnya. Tahun ini defisit anggaran ditargetkan sebesar 0,8%, sedangkan tahun depan turun lagi menjadi 0,6%. Jika BUMN-BUMN tersebut tidak juga mampu menunjukkan kinerja yang baik, maka target-target defisit itu kemungkinan akan meleset. Kerugian mereka bahkan akan menyedot anggaran negara dan peluang untuk memperbaiki perekonomian menjadi berkurang.

- Agar kerugian BUMN-BUMN yang berkinerja buruk tersebut tidak berlangsung terus-menerus dan akhirnya cenderung menjadi semacam benalu atau kanker yang menggerogoti negara, kaji ulang terhadap keberadaan mereka mesti dilakukan. Ada tiga terapi yang ditawarkan oleh Presiden berdasarkan hasil pengajian itu, yakni merger, likuidasi, atau restrukturisasi. Merger atau penggabungan usaha dilakukan dengan BUMN sejenis lebih bertujuan untuk memperbaiki kinerja. Restrukturisasi sangat tepat diterapkan bagi BUMN yang sebenarnya prospektif tetapi salah kelola. Restrukturisasi perlu dilakukan secara menyeluruh dari manajemen hingga neraca keuangannya. Sementara itu likuidasi cocok untuk perusahaan negara yang memang sudah payah dan tidak lagi memiliki prospek.

- Persoalan utama yang dihadapi BUMN di Indonesia kelihatan lebih pada bagaimana mengubah budaya yang barangkali telah telanjur terpola sejak lama. Kita sering mendengar istilah BUMN sebagai ''sapi perah'' atau ''kasir'' bagi partai politik yang kebetulan tengah memegang kekuasaan. Celakanya hasil perahan dan pengumpulan dana itu bukan dipergunakan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, melainkan untuk melumasi mesin politik supaya kekuasaan mereka bisa bertahan lama, bahkan kalau bisa langgeng dalam beberapa generasi. Tak aneh jika penyimpangan itu kemudian menular ke dalam manajemen BUMN-BUMN subur atau berkelimpahan dana. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme tak terhindarkan merambah ke mana-mana, dari pegawai level rendah hingga direksi.

- Kita setuju kaji ulang secara mendalam dan komprehensif dilakukan segera terhadap keberadaan BUMN-BUMN yang bergerak di berbagai kegiatan bisnis. Hasil kaji ulang itu harus dimanfaatkan untuk membangun postur BUMN yang efisien dan sehat. Tidak perlu banyak, jika sebagian besar hanya menjadi beban negara karena tak pernah membukukan laba akibat salah urus atau dikelola ala kadarnya. Rakyat pun dirugikan karena secara tidak langsung terus menomboki lewat beragam pajak yang harus dibayarkan. Penting pula diperhatikan supaya menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan profesional di bidangnya untuk menangani perusahaan-perusahaan milik negara itu. Dan jangan lupa menjauhkan kepentingan politik dan kelompok dalam masalah BUMN ini!