PURWOKERTO- Forum Masyarakat Banyumas Peduli Penegakan Hukum (Formas Linkum) dalam siaran persnya, kemarin menyatakan Kejari diminta proaktif menanyakan kepada badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng.

Saat ini BPKP sedang mengaudit laporan keuangan KPUD Banyumas yang diduga dikorupsi. Sebab, lembaga pemeriksaan keuangan itu sampai sekarang juga belum memberikan sinyal kapan laporan hasil auditnya diberikan.

Koordinator Formas Linkum Suradi Al Kharim SH mengatakan, audit laporan keuangan KPUD oleh BPKP yang terlambat bisa berdampak tidak baik bagi proses penegakan hukum. Sebab, masyarakat di Banyumas saat ini terus menunggu kasus itu segera dituntaskan. Menurut Suradi, keterlambatan tersebut juga bisa menimbulkan kecurigaan atau spekulasi negatif, apakah kasus itu masih berlanjut atau berhenti di tengah jalan.

Dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi di KPUD, lanjutnya, kejaksaan diminta tidak main-main. Kasus tersebut harus dituntaskan. ''Jangan ada permainan di belakang. Sebab pertaruhannya menyangkut kredibilitas lembaga penegakan hukum,'' katanya.

Koordinasi Awal

Sambil menunggu hasil audit BPKP, kejaksaan, saran Suradi, bisa melakukan koordinasi awal dengan pengadilan untuk menyamakan persepsi tentang penuntasan kasus korupsi.

Selain menangani dugaan korupsi dari dana APBN dan APBD, kata Suradi, kejaksaan mestinya mulai mengembangkan pada dugaan kasus-kasus penyimpangan yang lain. Sebab informasi yang masuk ke dia, kasus lain yang sekarang ramai dibicarakan adalah adanya indikasi suap terhadap anggota KPUD. Yakni saat proses pencalegan anggota legislatif tertentu.

Menurut Suradi, masalah suap kini mencuat setelah adanya pengakuan seorang saksi mata di hadapan polisi dalam kasus lain, baru-baru ini. Masalah pengelolaan logistik yang terkait dengan tender-tender pengadaan atau penjualan barang mestinya juga harus disorot.

Kajari Suprapto mengatakan, untuk kasus dugaan korupsi KPUD, pihaknya saat ini juga masih menunggu hasil audit dari BPKP. Melalui Kejati, pihaknya juga sudah menanyakan kembali kapan rekomendasi akan dikeluarkan. (G22-20s)