SERAP ASPIRASI: Empat anggota DPD Jateng kembali melakukan kunjungan ke daerah untuk menyerap aspirasi dari pemda dan elemen masyarakat setempat. Dalam kunjungan ke Wonogiri, Kamis (14/4), ada usulan dari masyarakat untuk memecah kabupaten tersebut menjadi dua. Bupati Begug Poernomosidi dalam kesempatan itu menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi Wonogiri. (G4-t) SM/Sutomo

WONOGIRI-Sebuah wacana dilontarkan ketika Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jateng melakukan kunjungan kerja ke Wonogiri, Kamis (14/4). Seorang warga kabupaten setempat, Pringgo Sudono, mengusulkan Wonogiri dipecah menjadi dua kabupaten. Hal itu disampaikannya ketika dibuka dialog antara Pemkab beserta elemen masyarakat Wonogiri dan anggota DPD Jateng.

Menurutnya, kabupaten dengan luas wilayah 182.236,0236 hektare itu memiliki potensi dipecah menjadi dua untuk menyelesaikan persoalan di daerah tersebut. Dengan kondisi Wonogiri yang memiliki wilayah terluas di antara kabupaten/kota lain se-eks Karesidenan Surakarta, dan banyaknya persoalan, dia mengusulkan kabupaten dengan jumlah penduduk 1.118.012 jiwa itu dipecah menjadi dua. ''Bagaimana kalau dikembangkan menjadi dua? Dengan sekarang ada 25 kecamatan, nanti dipecah menjadi 12 dan 13 kecamatan,'' katanya, seraya menambahkan, kedua kabupaten itu nanti bernama Wonogiri dan Baturetno.

''Ini wacana. Mohon anggota DPD bisa mempertimbangkan,'' tambahnya.

Usulan tersebut tentu menarik perhatian empat anggota DPD Jateng, yakni Ir H Budi Santoso, Dra Hj Nafisah Sahal, Drs H Sudharto MA, dan KH Achmad Chalwani yang hadir dalam acara penyerapan aspirasi di pendapa kabupaten tersebut.

Saat menanggapi usulan tersebut, Koordinator DPD Jateng Drs H Sudharto MA menyatakan, ada peluang bagi daerah untuk dimekarkan menjadi dua, atau dijadikan satu. ''Tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain potensi ekonomi, industri, dan sumber daya alam.''

Lebih lanjut dia mengatakan, prosedur yang harus dilakukan adalah melakukan pemaparan atas potensi yang ada. Usulan disampaikan ke kabupaten, provinsi, dan selanjutnya pemerintah pusat. ''Kemudian pusat akan melihat, daerah itu mampu atau tidak,'' kata anggota DPD yang masuk dalam keanggotaan panitia ad hoc (PAH) bidang otonomi daerah itu.

Dia menggambarkan, pada 2004 Wonogiri memiliki pendapatan asli daerah (PAD) Rp 35,2 miliar.

Sementara dari paparan yang disampaikan Pemkab setempat diketahui perkembangan total pendapatan daerah pada 2004 mencapai Rp 416,67 miliar. Dengan kondisi demikian, Pemkab memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan bupati, para anggota Dewan, dan sebagainya.

''Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana dengan pendapatan sebesar itu digunakan untuk ngragati bupati loro, ketua DPRD loro, dan sebagainya,'' katanya.

Pendidikan

Dalam acara yang dibuka Bupati Wonogiri H Begug Poernomosidi dan dihadiri Wabup dr Y Sumarmo, Sekda Mulyadi, Muspida, dan elemen masyarakat itu juga muncul sejumlah aspirasi menyangkut bidang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.

Bupati menyampaikan sejumlah persoalan yang sampai saat ini masih dialami Wonogiri. Di antaranya, kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan masyarakat, sumber daya manusia, kekeringan, dan rendahnya pendapatan daerah.

Anggota DPD Jateng Ir H Budi Santoso menyatakan, kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi, ada upaya yang bisa dilakukan. Pada saat dia menjadi ketua Kadin Jateng, membentuk Manggala Manajemen yang kerjanya membina usaha kecil agar bisa tertib administrasi cukup lima menit sehari.

''Sebab administrasi usaha kecil biasanya kacau. Dengan cukup lima menit sehari, diharapkan mereka bisa memisahkan uang pribadi dan perusahaan.'' (G7,P27-69t)