HELSINKI - Delegasi Indonesia dan utusan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah mencapai kesepakatan tentang hubungan ekonomi masa depan, Kamis kemarin. Perundingan perdamaian akan membahas kembali isu politik tentang pemerintahan sendiri (self-government) dan persoalan keamanan.

Menurut Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, pembicaraan tersebut berlangsung santai dan bersahabat. Kedua belah pihak telah mencapai banyak kemajuan.

"Kita telah saling memahami poin-poin yang berkaitan dengan isu-isu ekonomi," kata juru bicara GAM Abdullah Bakhtiar kepada Reuters.

Dia mengatakan, pembahasan itu meliputi topik-topik seperti pemungutan pajak, cukai, distribusi kekayaan dan pendapatan minyak dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

"Atmosfernya sangat kondusif dan kami telah membuat kemajuan," tambah Bakhtiar.

GAM telah melakukan pemberontakan selama hampir 30 tahun, untuk memisahkan Aceh dari wilayah Indonesia. Sedikitnya 12.000 orang tewas selama konflik tiga dekade tersebut.

Sementara itu, Menko Polhukkam Widodo AS mengatakan, RI tidak akan menerima opsi gencatan senjata yang ditawarkan oleh pihak GAM. Menurut Widodo AS, misi Pemerintah Indonesia sudah bulat, yakni penerimaan otonomi khusus bagi Aceh serta penghentian konflik secara menyeluruh dan permanen.

Hal itu diungkapkan oleh Widodo untuk menjawab permintaan GAM dalam perundingan ketiga antara RI dan GAM di Helsinki, agar Indonesia mau melakukan gencatan senjata.

Penyelesaian Permanen

"Apa yang menjadi pandangan soal terminasi konflik itu harus betul-betul permanen. Kalau gencatan senjata itu kan tidak permanen, jadi kita harus benar-benar mencari solusi," papar Widodo usai mengikuti sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, salah satu ukuran terminasi konflik permanen adalah senjata. "Paling tidak salah satu ukurannya adalah senjata. Nah, kalau senjatanya sudah diserahkan atau diblok, itu baru bisa dikatakan permanen. Tapi kalau cease fire, itu hanya bersifat sementara," ujarnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Widodo, menginginkan penyelesaian permanen. Dalam perundingan informal ketiga di Helsinki yang dimulai sejak Selasa lalu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin. Menkominfo Sofyan Djalil juga masuk dalam delegasi tersebut.

Widodo yang juga menjadi salah satu anggota delegasi menjelaskan bahwa saat ini pembicaraan informal itu sudah masuk ke masalah substansi, termasuk penyamaan persepsi tentang otonomi khusus yang ditawarkan oleh Indonesia kepada GAM.

Saat ditanya mengenai istilah self-government yang ditawarkan oleh pihak GAM, Widodo berpendapat konsep itu sudah diakomodasi dalam sejumlah undang-undang Indonesia, seperti UU Otonomi Daerah, UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta UU Otonomi Khusus. (rtr-dtc-ben-52)