KESEDERHANAAN! Begitulah kesan pertama yang muncul di benak para tamu ketika memasuki kompleks Balai Kota Salatiga. Kompleks ini juga mencakup Gedung DPRD yang lokasinya bersebelahan. Bangunannya sama-sama merupakan warisan kolonial.

Kesederhanaan itu pula yang menyelimuti sebagian besar para birokrat di sana, tidak terkecuali Wali Kota H Totok Mintarto. Bayangkan, saban siang ia bersama stafnya hana menyantap nasi bungkus, tanpa menggunakan sendok-garpu.

Apakah kesederhanaan itu sebagai ungkapan keprihatinan mereka, karena pendapatan asli daerah (PAD) tak begitu besar, yaitu Rp 23,9 miliar, atau cuma 13 persen dari total pendapatan daerah yang dalam APBD berjumlah Rp 179 miliar? Berikut wawancara Suara Merdeka dengan Totok Mintarto.

Apa betul angka PAD cuma sebesar itu?

Itu sudah termasuk bagus. Waktu saya masuk beberapa tahun lalu, bahkan PAD hanya Rp 8 miliar. Jadi, ini h meningkat beberapa kali lipat kan. Kalau harus digenjot supaya naik lagi ya sulit, kecuali ada perubahan berbagai tarif pungutan. Padahal perubahan tarif itu akan berarti beban yang makin berat di pundak rakyat.

Meski demikian, kita tetap mengupayakan peningkatan PAD, antara lain dengan merehabilitasi pasar dan pertokoan, merevitalisasi gedung pertemuan Pemkot, pemanfaatan aset-aset Pemkot secara optimal, dan membangun kemitraan dengan swasta. Kita juga mengembangkan BUMD seperti SPBU, PDAM, bank pasar, dan merencanakan aneka usaha seperti perbengkelan, apotek, percetakan, dan pertokoan.

Sebagai Kota Pendidikan, bukankah Pemkot bisa menjadikan sektor itu sebagai sumber pendapatan?

Kontribusi langsung pendidikan ke Pemkab bisa dikatakan hampir tidak ada. Memang kita memiliki perda tentang kos-kosan sejak 1996, yang menghasilkan retribusi bagi kas Pemkot. Tetapi untuk tahun 2005 ini saja target perolehan retribusinya cuma Rp 75 juta. Karena apa, warga yang menjual jasa pemondokan yang memiliki tidak lebih dari lima kamar tidak terkena pungutan. Keuntungan justru lebih banyak dirasakan oleh masyarakat, sedangkan Pemkot boleh dikatakan tidak mengambil untung dari sektor pendidikan itu.

Jika kenyataannya program pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar gratis juga dinikmati oleh warga luar Salatiga, apakah itu juga bentuk pelayanan publik Pemkot?

Memang, karena alasan kedekatan jarak dan kemudahan transportasi banyak warga pinggiran Kabupaten Semarang bersekolah di SD-SD Salatiga. Jika berobat, mereka juga ke Puskesmas milik Pemkot. Kita kan tidak bisa menolak anak sekolah maupun pasien. Sehingga akhirnya mereka kita terima juga dan kita biayai pula dengan anggaran Pemkot, meskipun sebetulnya mereka warga daerah lain. Kita ndak pernah membeda-bedakan asal-usul mereka, alasannya semata-mata kemanusiaan.

Apakah semua kebijakan Pemkot di-back up legislatif ?

Di-back up sih tidak. Tapi hubungan kita dengan DPRD cukup harmonis. Tidak pernah ada gejolak yang cukup berarti berkait dengan berbagai kebijakan Pemkot, kecuali hanya sebatas kritik. Dan itu biasa, sekadar dinamikalah... (48)