Meski belum sampai menggeser posisi Yogyakarta, sebutan Salatiga sebagai Kota Pendidikan --setidaknya di Jawa Tengah-- terasa makin melekat di hati masyarakat Indonesia. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) menjadi ikon utama pendidikan di kota kecil berhawa sejuk itu. Bukan hanya mahasiswa, Salatiga juga menjadi tujuan para siswa dari daerah lain yang ingin meneruskan studinya di SMP atau SMA/SMK. Bisa dibilang, Salatiga benar-benar menggarap pendidikan untuk rakyat, tak peduli dari daerah mana pun.

SEBUTAN sebagai Kota Pendidikan bagi Salatiga memang tidak keliru. Sebagai kota kecil, dengan luas wilayah hanya 5.678,11 ha, kehadiran sekitar 25.000 mahasiswa jelas bukan angka yang kecil. Apalagi mengingat jumlah penduduk kota itu yang hanya 146.467 jiwa.

Selain meneruskan studinya di UKSW, sebagian mahasiswa juga kuliah di STIE, STAIN, dan Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa (Stiba). Beberapa lulusan SD maupun SMP di Boyolali dan Kabupaten Semarang pun memilih meneruskan sekolahnya ke Salatiga, khususnya sekolah yang dekat dengan UKSW.

Kasmijan (51), yang tinggal di Bawen, Kabupaten Semarang, memilih menyekolahkan anaknya ke Salatiga agar bisa mengikuti pola pembelajaran yang khas dan kualitas pendidikan yang lebih baik.

Kesan sebagai Kota Pendidikan juga terpancar kuat di kampung-kampung di seantero wilayah kota. Lihatlah rumah-rumah pondokan yang tersebar di sudut-sudut jalan. Warung-warung makan yang disesuaikan dengan kantong para perantau pun ada di mana-mana.

Pada akhirnya, sektor pendidikan di Salatiga telah menimbulkan multiplier effect yang tak terhingga, khususnya bagi perekonomian warga setempat. Lihat pula kemunculan berbagai usaha jasa yang berkaitan dengan anak-anak kuliah seperti fotokopi, penjilidan, rental komputer, dan sebagainya.

Di benak orang luar, tentu terbayang jika semua itu merupakan sumber penghasilan tersendiri yang sangat potensial guna menunjang pelaksanaan otonomi. Pemkot Salatiga dibayangkan memiliki pos pendapatan dari sektor pendidikan, yang hasilnya tidak kecil.

Kesan itu sangat wajar, mengingat pendidikan (baca: mengelola sekolah/perguruan tinggi--Red) di mana-mana juga bisa menjadi lahan bisnis yang menggiurkan. Apalagi mengelola daerah yang menjadi tempat keberadaan banyak sekolah dan perguruan tinggi.

Untung Kecil

Namun sungguh mencengangkan, kesan itu segera terbantahkan manakala kita mendalami masalah itu dari sumber-sumber yang berkompeten. Adalah Sekda Salatiga Drs H Sutedjo yang tegas-tegas berucap: ''Tak ada kontribusi langsung ke kas Pemkot dari sektor pendidikan. Untuk dunia pendidikan, kita justru banyak membantu.''

Angka-angka yang bisa dibaca di buku APBD pun memperkuat pengakuan orang ketiga di jajaran eksekutif pemerintahan setempat itu. Misalnya, pemasukan dari retribusi rumah pemondokan tahun ini hanya dipatok Rp 75 juta. Retribusi yang ditarik berdasarkan perda kos-kosan (sejak 1996) itu disebut sebagai kontribusi tak langsung dari sektor pendidikan.

Muncul pertanyaan, mengapa kontribusi dari sumber yang mestinya menjanjikan itu justru bertolak belakang dari bayangan banyak orang? Jawabannya makin membuat kita tercengang. Ternyata Pemkot mengambil sangat toleran terhadap warganya yang memiliki atau mengelola usaha pemondokan.

Pemkot hanya menarik retribusi dari rumah pemondokan yang mempunyai lebih dari lima kamar. Sementara yang punya kamar kurang dari itu bebas dari kewajiban ''menyumbang'' pundi-pundi ke Pemkot.

Menurut Sutedjo, semangat ''membangun pendidikan untuk rakyat'' harus tetap melekat di benak aparatur pemerintah daerah. Pemkot boleh saja untung kecil dari sektor pendidikan, asal rakyat tetap mendapatkan keuntungan besar dari situ. ''Dan, itulah bentuk lain pelayanan Pemkot kepada masyarakat''.

Melayani Tetangga

Semangat membangun pendidikan untuk rakyat juga terasa sentuhannya dalam kebijakan beasiswa murid SD/MI negeri dan swasta di seluruh wilayah kota. Juga pelayanan kesehatan dasar gratis di puskesmas-puskesmas.

Menilik pelaksanaan otonomi di sejumlah daerah, sebagaimana telah diekspose sebagian oleh harian ini, pendidikan murah dan pengobatan gratis sudah menjadi tren positif. Artinya, otonomi kalau dikelola benar-benar justru dapat memberdayakan dan menyejahterakan masyarakatnya.

Yang unik, kata Wali Kota H Totok Mintarto, Salatiga tidak bersikap eksklusif dalam memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Artinya, kebijakan pendidikan murah dan pengobatan gratis tak hanya dinikmati warga Salatiga saja. Para siswa dari luar kota pun menikmati kebijakan ini.

Begitu pula pasien dari luar kota, yang proporsinya mencapai sekitar 60 persen dari total pasien, tetap bisa menikmati pelayanan kesehatan gratis di puskesmas-puskesmas. ''Bagi kami, pelaksanaan otonomi itu tak harus mendahulukan ego daerah,'' tuturnya.

Kebijakan SPP gratis itu dianggarkan dalam APBD 2005 senilai Rp 2 miliar. Namun baru akan berlaku pada tahun pelajaran 2005/2006 mendatang. Setiap siswa SD/MI negeri dan swasta akan mendapat subsidi Rp 6.000 per bulan selama satu tahun.

Bagi sekolah negeri, subsidi itu berarti telah membebaskan siswa dari kewajiban membayar SPP. Tapi bagi sekolah swasta, kebijakan itu sekadar meringankan biaya pendidikan. Di Salatiga saat ini terdapat 86 SD negeri dan 10 SD swasta. Jumlah SMP negeri dan swasta masing-masing 10 sekolah. Untuk SMA, jumlah sekolah swasta lebih banyak daripada negeri (7:4), sedangkan SMK 10 berbanding dua.

Saat ini, Pemkot baru bisa menyelenggarakan pendidikan murah untuk SD/MI. Diharapkan pada tahun-tahun kebijakan ini juga bisa dinikmati siswa-siswi SMP, SMA dan SMK. Yang menarik, dari 16.000 siswa SD/MI yang mendapat subsidi itu, 20 persen di antaranya berasal dari Kabupaten Semarang.

Bahkan demi melayani rakyat, termasuk dari wilayah tetangga, para pejabat teras di kota itu rela untuk tidak bermewah-mewah dalam soal fasilitas. Maka jangan heran jika pejabat setingkat Ketua DPRD masih setia dengan tunggangan lamanya, Toyota New Corolla tahun 1997.

''Mobil itu kan hanya sarana mobilitas. Kalau yang lama masih bisa menunjang mobilitas, mengapa harus ganti baru,'' tukas Ketua Dewan Sutrisno Supriyantoro SE. Padahal di daerah lain, pejabat setingkat dia sudah berganti dengan Toyota Camry keluaran terbaru.

Perlu dicatat, demi mendukung kebijakan pendidikan murah itu, DPRD juga menolak pengadaan mobil baru untuk para camat. Memang, ketika pendidikan benar-benar untuk rakyat, kesederhanaan menjadi pilihan para pejabat. (48)