TEGAL - Proses pembahasan mekanisme penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun anggaran (TA) 2004 Wali Kota Tegal, Adi Winarso SSos, kemarin sempat diwarnai tarik ulur antara DPRD dan Tim Pemkot. Itu terjadi, karena aturan perundang-undangan yang baru belum jelas.

Menurut Ketua DPRD, H A Ghautsun SSos, bentuk penyampaian laporan tahun ini berbeda dengan masa sebelumnya.

"Jika sebelumnya fraksi-fraksi bisa memberikan penilaian apakah LKPj Wali Kota itu bisa diterima atau tidak, sekarang hal itu tidak diberlakukan. Makanya, dalam pembahasan mekanisme muncul persepsi yang berbeda-beda," katanya.

Dia menjelaskan, UU 32 2004 yang dijadikan acuan penyampaian LKPj belum dilengkapi dengan peraturan pemerintah. Sementara itu dalam UU tersebut, terdapat klausul LKPj bisa disampaikan setelah ada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan(BPK).

"Sementara itu dalam LKPj yang telah disampaikan beberapa waktu lalu itu, belum dilengkapi dengan laporan hasil audit BPK. Itu yang sebenarnya jadi persoalan," tandas dia.

Adopsi

Kendati hasil audit BPK sampai sekarang juga belum turun, menurut Ghautsun, pihaknya bersama dengan Tim Pemkot menyepakati, secara teknis menerapkan UU 32/2004. Adapun formatnya mengacu kepada PP 108/2004, dengan catatan tidak bertentangan dengan UU terkait.

Konkretnya, fraksi-fraksi yang memberikan tanggapan nantinya hanya sekadar memberikan catatan-catatan.

Secara terpisah, Wali Kota Adi Winarso mengatakan, penyampaian LKPj itu sesuai dengan UU 32/2004. adapun pelampiran hasil audit BPK sesuai dengan Surat Mendagri 120 2004 tentang pertanggungjawaban wali kota, disertakan pada LKPj Tahun Anggaran 2006 yang disampaikan pada 2007. "Apalagi, hasil audit BPK hingga kini juga belum kami terima. Oleh karena itu, mekanisme LKPj untuk 2004 hanya bersifat progress report," tegasnya. (G12-34a)