GEGER ganyang Malaysia disertai dengan pembakaran benderanya di berbagai tempat di Tanah Air membuat saya ragu untuk mengunjungi Negeri Jiran. Permintaan maaf Dubes Indonesia untuk Malaysia di depan Pemuda UMNO atas kejadian tersebut yang menuai kecaman berbagai kalangan membuat situasi makin panas. Tak urung Dubes Rusdihardjo harus mempertanggungjawabkan di depan Komisi I DPR.

Banyak teman berseloroh, "ngapain ke Malaysia dalam suasana seperti ini, bisa-bisa ditahan di sana".

Suasana konfrontatif makin mencuat dengan banyaknya TKI dipulangkan. Namun dengan berbagai pertimbangan, di antaranya karena tiket sudah di tangan dan jadwal presentasi saya sudah tersusun, saya memutuskan berangkat.

Forum yang saya ikuti adalah simposium regional tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Selain dari negara-negara ASEAN, hadir pula peserta dari Denmark, Amerika Serikat dan Sudan. Di perjalanan dan selama berada di Ibu Kota Malaysia, terjadi banyak hal yang tidak saya duga sebelumnya.

Adem Ayem

Pesawat yang saya tumpangi hanya terisi 90 orang dari kapasitas 140 orang. Melihat dari penampilannya, saya memperkirakan separuh penumpangnya adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini menjadi indikasi bahwa tenaga kerja Indonesia yang legal masih diterima dan tidak terpengaruh oleh situasi memanas di Tanah Air.

Sepanjang perjalanan dari airport ke Kota Kuala Lumpur, saya banyak ngobrol dengan kolega yang menjemput, seorang konsultan manajemen lingkungan. Ketika saya menyinggung tentang kasus Ambalat, ia mengatakan tidak mengetahui.

Sementara itu, saya merasakan denyut nadi Kuala Lumpur berjalan seperti biasa, tidak ada poster, demonstrasi yang merupakan reaksi atas demo-demo kita di Indonesia.

Rasa penasaran saya makin tinggi untuk mengetahui reaksi Malaysia. Sore itu saya sempat membuka koran New Strait Times dan koran berbahasa Melayu Berita Harian. Tidak ada satu pun berita tentang Ambalat maupun TKI. Satu-satunya berita tentang Indonesia di New Strait Times dan hanya dalam penggalan kecil di kolam ASEAN adalah penolakan para anggota DPR tentang kenaikan BBM.

Pada makan malam bersama empat kolega Malaysia, saya memancing perbincangan tentang Ambalat. Satu orang dengan serius bercerita cukup panjang. Rupanya teman ini seminggu sebelumnya berada di Jakarta untuk menjalin kerja sama dalam pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan Pemerintah Provinsi DKI.

Selama di Jakarta, Ia merasa terkejut dan sedih melihat berbagai demo dan pembakaran bendera negaranya. Ia bisa merasakan bahwa Indonesia tersinggung dengan perlakuan Pemerintah Malaysia terhadap TKI ilegalnya. Tetapi harus diingat, katanya, setelah mereka melengkapi persyaratan administrasinya, mereka bisa kembali ke Malaysia.

Menurutnya, TKI menjadi pilihan utama dibanding tenaga kerja dari negara lain, seperti Vietnam, Bangladesh dan India. Dengan TKI, tidak ada masalah tentang bahasa, sesama muslim dan budaya pun mirip.

Namun sering terjadi ketika TKI yang sudah komplit persyaratannya dan akan kembali ke Malaysia dipersulit dengan berbagai pungutan di Indonesia. Ia merasa heran mengapa hal ini tidak dimuat di media Indonesia. Bahkan Ambalat yang dibesar-besarkan, protesnya. Ia tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Ambalat milik Malaysia.

Namun dalam pandangannya, ketika Mahkamah Internasional memutuskan Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari Malaysia, 12 mil sekitar kedua pulau itu menjadi wilayah perairan Malaysia. Ia kemudian mengusulkan solusi yang tengah-tengah, di mana wilayah itu dikelola bersama oleh kedua negara.

Di kesempatan rehat kopi dan makan siang pada simaposium, saya menyempatkan ngobrol dengan kolega dari berbagai universitas di Malaysia. Selain Universitas Kebangsaan (UKM) sebagai tuan rumah, juga datang para dosen dari Universitas Putra Malaysia (UPM).

Universitas Sains Malaysia (USM). Universitas Teknologi Malaysia (UTM) serta Universitas Malaya (UM). Sebagian besar tidak tahun menahu mengenai Ambalat yang disengketakan.

Menurut mereka, media massa tidak pernah memberitakan. Hanya sekali berita tentang Ambalat muncul di media menurut mereka, dan itu pun bukan sebagai headline, hanya dikolom kecil.

Ketika saya desak mengapa media tidak memberitakan, padahal di Indonesia kasus Ambalat selalu muncul sebagai headline dan terus menerus, dan beberapa stasun TV memberitakan di prime time. Menurut mereka, sikap media massa menjadi cermin sikap pemerintah . Di sini pemerintah mengontrol media massa dengan ketat.

Rupanya memang menjadi kebijakan pemerintah untuk tidak menanggapi gegap gempita demo anti-Malaysia di Indonesia. Hal yang sama juga disampaikan seorang staf di Atase Pendidikan Indonesia di Malaysia di mana Pemerintah Malaysia agaknya lebih memilih silent operation. Protes yang dilakukan Pemuda UMNO pun dilakukan dalam bentuk formal.

Ada seorang teman dosen di UPM, sempat mendengar adanya kapal perang Indonesia dan Malaysia saling berhadapan. Ia tidak menyebut dari mana ia mengetahui hal tersebut. Kemungkinan juga berita dari koran Indonesia, karena beberapa harian Indonesia juga beredar di sini. Pandangan teman tadi agaknya seirama dengan teman konsultan yang melihat Ambalat kemungkinan berada di perairan Malaysia ketika pulau Sipadan dan Ligitan telah diputuskan menjadi bagian Malaysia.

Rasa penasaran saya untuk terus menghimpun pandangan Malaysia tentang Ambalat masih belum reda. Ketika berkesempatan presentasi pleno pada hari terakhir, saya awali dengan menayangkan peta Indonesia. Saya mengatakan di peta ini tidak terlihat blok Ambalat yang sekarang sedang disengketakan antara Indonesia dan Malaysia. Pancingan saya rupanya tidak menghasilkan respons dari audiens. Dari wajah audiens yang sebagian besar Malaysia tergambar bahwa mereka tidak mengetahui atau mungkin tidak tertarik untuk membicarakan Ambalat.

Indonesia Itu Indon?

Dalam perjalanan kembali ke Tanah Air, saya membaca koran The Sun yang memuat berita tentang jalannya perundingan antara Tim Teknis Malaysia dan Indonesia di Denpasar, Bali. Koran itu melukiskan bahwa pertemuan kedua tim berlangsung dalam suasana persahabatan dan saling menghormati posisi masing-masing. Muatan berita di Malaysia bertolak belakang dengan media di Indonesia yang sebagian besar menyajikan berita dengan nada kekecewaan karena pertemuan kedua tim itu dianggap tidak menghasilkan apa-apa.

Menurut berbagai analisis di media massa Indonesia, argumen dua teman Malaysia di atas yang agak mengetahui tentang perkembangan Ambalat dianggap lemah. Karena Malaysia bukanlah negara kepulauan, dan jika para pihak menggunakan United Nations Convention on the Law of Sea (UNCLOS ) sebagai basis, maka argumen yang mendasarkan pada pemilikan Sipadan dan Ligitan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi mengapa Malaysia bersikukuh mengklaim Ambalat?

Mungkin Malaysia punya jurus simpanan lain. Tetapi disadari atau tidak, sebagai sebuah negara, Malaysia merasa lebih established, lebih makmur dan lebih maju. Soal demokrasi, Indonesia bisa berbangga, karena kebebasan mengemukakan pendapat jauh lebih liberal ketimbang Malaysia. Tetapi demokrasi yang dikembangkan di Indonesia belum membuahkan hasil yang nyata terhadap kesejahteraan rakyatnya.

Korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang, konflik antarwilayah, konflik antargolongan masih menggerogoti Ibu Pertiwi ini. Salah seorang teman Malaysia bahkan terang-terangan nyeletuk, ditinjau dari sumber daya alam, Indonesia lebih kaya dari Malaysia. Tetapi karena di Indonesia terjadi banyak salah urus, kamilah yang lebih maju. Pak Lah, panggilan Perdana Menteri Abdullah Badawi, pada pertemuan dengan para wartawan tanggal 22 Maret, dengan bangga mendeklarasikan negerinya dengan go tell the world. Artinya, sudah saatnya di berbagai bidang Malaysia berbicara di skala internasional. Kecemerlangan itulah yang menyebabkan adanya kesan Malaysia memandang rendah negeri kita. Sinyalemen anggota DPR bahwa media Malaysia menyebut orang Indonesia dengan sebutan Indon, sebuah sebutan yang meremehkan, memang saya baca di The Malay Mail, dalam salah satu beritanya tanggal 22 Maret.

Apakah fenomena ini disebabkan karena sebagian besar orang Indonesia di negeri Jiran ini hanyalah menjadi buruh bangunan, buruh perkebunan dan pembantu rumah tangga?

Dalam posisinya yang di atas angin, tanpa harus teriak-teriak, Malaysia mungkin merasa akan bisa memenangkan sengketanya di meja perundingan. Kalau sudah begitu, sikap marah kita memang tidak cukup. Ambalat seharusnya menjadi titik pemicu untuk introspeksi diri, berbenah dan kerja keras supaya bisa keluar dari lingkaran krisis dan tidak diremehkan sebagai bangsa. (29)

-Sudharto P Hadi, dosen Universitas Diponegoro, Semarang.