KABAR terjadi perpecahan di tubuh PDI-P Jateng ternyata bukan isapan jempol. Mereka yang memilih walk out dalam Kongres II PDI-P di Sanur, Denpasar, ternyata juga dilakukan oleh kader Jateng. Salah satunya adalah Sekretaris DPC Banjarnegara Mawing Goso.

Dia bersama satu rekan sesama utusan dari Banjarnegara, Hartanto (Wakil Ketua DPC), memilih untuk tidak meneruskan mengikuti kongres karena menilai ada hal yang telah dilanggar. ''Kenapa kami walk out, karena pasal 7 rancangan tata tertib kongres menyalahi AD/ART, tapi pimpinan sidang memaksakan kehendak agar disetujui,'' katanya, di sela-sela pertemuan dengan para utusan yang juga walk out dari berbagai provinsi dengan sejumlah tokoh Gerakan Pembaruan PDI-P di Hotel Patra (The Patra Bali), Rabu (30/3) sore kemarin.

Pria kelahiran Banjarnegara 10 April 1966 tersebut akhirnya meninggalkan dua rekannya sesama utusan yang sampai kemarin masih bertahan di kongres. Keduanya yakni Ketua DPC Sri Ruwiyati dan Depercab Bambang Suseno.

Dia berangkat ke kongres dengan maksud mengevaluasi dan membenahi partai. Landasan digelarnya kongres adalah anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Namun kalau AD/ART itu justru dilanggar, dia harus berani menentang.

Dia menyebutkan, pasal 7 tatib merupakan pelanggaran pada Ayat 2 Pasal 21 ART hasil Kongres 2000 di Semarang. Sebab, sesuai dengan ART, setiap utusan berhak atas satu suara. Namun dalam rancangan tatib yang telah ditetapkan, satu DPC dan DPD hanya memiliki hak satu suara atau disebut dengan voting block.

Sesuai dengan hasil konfercabsus, lanjutnya, setidak-tidaknya ada empat jenis usulan dari Banjarnegara yang dibawa ke forum kongres. Keempatnya yakni usulan program PDI-P, sikap politik, perubahan AD/ART, dan nama-nama nomine DPP masa bakti 2005-2010.

Dalam usulan sikap politik, jelasnya, pihaknya mempersoalkan hak prerogatif. Diusulkannya, hak tersebut seharusnya diberikan pada DPP partai, bukan berdasarkan kekuasaan otoriter ketua umum.

Sementara menyangkut nomine, berdasarkan pengamatan Suara Merdeka di lembar usulan, ada sepuluh nama yang diusulkan, salah satunya Megawati Soekarnoputri. Tak ada nama Guruh Soekanoputra di dalamnya.(G7-78t)