DENPASAR-PDI-P benar-benar akan pecah. Kelompok yang menamakan diri PDI-P Pembaruan yang berseberangan dengan Megawati, bertekad untuk membentuk kepengurusan sendiri. Dengan demikian, nanti akan lahir DPP PDI-P kembar.

Kelompok Pembaruan setelah melakukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Denpasar, Rabu kemarin, langsung membentuk tim perumus.

Tim tersebut selanjutnya akan merumuskan bentuk kelembagaan dan langkah-langkah organisatoris yang harus ditempuh dalam rangka mengembalikan martabat PDI-P.

Secara maraton kubu Pembaruan menggelar rapat di Hotel The Patra Bali, Rabu kemarin. Setelah berhasil membentuk tim perumus, malamnya dilanjutkan dengan rapat tim tersebut sampai sekitar pukul 23.00 WITA. Hasilnya terbentuklah semacam formatur yang mendapat tugas membentuk struktur dan personalia kepengurusan DPP atau membentuk wadah lain yang berguna untuk menampung aspirasi pemberi mandat.

''Jadi ini sekaligus untuk menepis adanya anggapan kami membuat kongres tandingan,'' kata Koordinator Gerakan Pembaruan (GP) PDI-P Didik Supriyanto.

Dia mengatakan, rapat tim perumus tersebut menghasilkan pemberian mandat dari 100 orang lebih yang walk out dalam kongres di Sanur, pada 29 orang.

Kedua puluh sembilan orang tersebut yang menurutnya merupakan semacam formatur, nanti akan mendapat tugas memilih satu di antara dua opsi.

Opsi pertama, jelasnya, membentuk struktur dan

personalia kepengurusan DPP PDI-P periode 2005-2010. Adapun opsi yang kedua yakni membentuk wadah lain dan berguna untuk menampung aspirasi para pemberi mandat.

Ditanya kapan penerima mandat akan melakukan pilihan pada kedua opsi itu, Didik belum bisa menyebutkan.

''Yang jelas secepatnya,'' katanya.

Sementara itu, di tempat yang sama, tokoh GP PDI-P Sukowaluyo Mintorahardjo mengatakan, tim perumus yang telah dibentuk salah satu tugasnya yakni mempersiapkan segala sesuatu untuk kembali bisa menyelenggarakan kongres yang bermartabat.

Tim perumus itu dibentuk dalam sebuah rapat tertutup yang dihadiri sejumlah tokoh pembaruan, di antaranya Laksamana Sukardi, Didik Supriyanto, dan Posdam Hutasoit. Sementara di luar ruang rapat, ikut meramaikan pertemuan itu ratusan penggembira pro-Guruh asal Jateng yang dikawal langsung mantan ketua DPD PDI-P Mardijo bersama istri, Ny Nanik. Sukowaluyo termasuk salah satu anggota tim tersebut.

Selain dirinya, ada Didik Supriyanto, Posdam Hutasoit, dan perwakilan dari sembilan provinsi. Kesembilan provinsi tersebut yakni Jateng (diwakili Mawing Goso), Sulsel (Andi Mutazim dan Andi Dariyanto), Sultra (Laode Aca), NAD (M Zulfi Azwan dan Nurahmat), Sumbar (Lazuardi dan Zunaidi), Jatim (Amir), Kaltim (Imam Mundjiat), Jambi (Robert Somasir), dan Sulbar (Arfan dan Bakriadi).Menurut Didik, nama-nama seperti Laksamana Sukardi, Guruh Soekarnoputra, dan Roy BB Janis yang dijagokan kelompok pembaruan, tidak dimasukkan.

''Itu semua untuk menjaga independensi tim perumus,'' jelasnya. Suko menjelaskan, tim yang telah dibentuk bertugas membuat laporan tentang peristiwa dalam kongres yang oleh para utusan yang walk out dinyatakan tidak sah. Nanti akan dibuat kronologi yang terjadi dalam sidang paripurna pertama tersebut.

''Hasilnya akan dibawa dan disebarkan ke daerah-daerah sebagai laporan pertanggungjawaban mereka (para utusan) bahwa kongres yang terjadi di Sanur pada 28 Maret lalu melanggar AD/ART partai.'' Menurutnya pembentukan lembaga tersebut perlu dilakukan. Sebab jika pada akhirnya gugatan yang telah dimasukkan ke PN Denpasar menang, semua hasil kongres di Sanur batal demi hukum, dan terjadi kekosongan kepengurusan DPP.

Karena itu, lembaga yang dibentuk tersebut dipersiapkan untuk memikul tanggung jawab ketika ada kekosongan kepengurusan DPP itu. Dia menambahkan, setelah membentuk dan merumuskan langkah-langkah organisatoris yang diperlukan, selanjutnya melakukan koordinasi intensif antara pusat dan daerah-daerah.

Adapun produk utama yang dilakukan anggota tim adalah mengumpulkan dukungan dari lingkungan struktural dan nonstruktural di tiap daerah seluruh Indonesia. ''Mereka akan mengumpulkan sikap yang tidak percaya terhadap hasil-hasil kongres di Sanur. Itu yang menjadi kesimpulan sementara."

Ketika disinggung soal Guruh Soekarnoputra, Suko berdalih pihaknya tidak membicarakan orang. Namun merumuskan segala sesuatunya berkaitan dengan langkah-langkah organisatoris yang akan ditempuh. Saat disinggung Guruh tetap maju dalam pencalonan sehingga sama halnya mengakui hasil kongres, Suko menyatakan masalah itu hak pribadi seseorang.

''Itu hak pribadi masing-masing,'' ujarnya singkat. Sementara itu, sampai pukul 22.00 WITA tim perumus masih melakukan pertemuan. Salah seorang anggota tim dari Jateng, Mawing Goso, lewat telepon genggamnya mengatakan, pertemuan masih berlangsung dan belum selesai. Di sela-sela pertemuan di The Patra Bali, sejumlah penggembira asal Jateng yang pro-Pembaruan sudah mulai jengah.

Sebab sampai sore kemarin mereka belum pernah dipertemukan dengan tokoh yang didukungnya, yakni Guruh Soekarnoputra. Bahkan, menurut penuturan salah seorang penggembira asal Karanganyar, Ristanto, sejumlah penggembira asal Pekalongan dan Sukoharjo sudah pulang.

''Kami menginginkan Mas Guruh datang langsung.''Dia kecewa jika sampai seorang pemimpin tidak bisa diharapkan. ''Kita ini dapatnya apa Mas, cilaka dan sengsara. Makan enak cuma tadi karena ada pertemuan di hotel.''

Mardijo Menolak

Sebagaimana tokoh-tokoh Pembaruan PDI-P lainnya, mantan Ketua DPD PDI-P Jateng Mardijo menyatakan menolak seluruh hasil keputusan Kongres II PDI-P di Bali. Alasannya, kongres sudah selesai sebelum kegiatan tertinggi partai tersebut dibuka.

"Kami akan menyosialisasikan pada rakyat Jawa Tengah, khususnya kader dan pendukung PDI-P bahwa kongres di Bali kali ini direkayasa," katanya di sela-sela konsolidasi tokoh gerakan Pembaruan PDI-P di Bali, kemarin sore. Menurutnya, rekayasa kongres itu dilakukan oleh Megawati dan orang-orang di sekelilingnya, terutama Gunawan Wirosaroyo, Pramono Anung, dan Sutjipto.

Dalam kongres itu Mega hanya menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Contohnya, pemberian suara dilakukan oleh DPC dan DPD, bukan oleh utusan kongres. Mestinya, tiap DPC memiliki empat utusan atau empat suara. Begitu pula dengan DPD memiliki empat suara sesuai dengan jumlah utusan.

"Yang terjadi, pemberian suara direkayasa dengan sistem voting block, satu DPC satu suara dan satu DPD satu suara." Dia menambahkan, kalau aturannya seperti itu mestinya kongres cukup diikuti DPC dan DPD saja. Tak perlu ada utusan tiap cabang berjumlah empat orang dan tiap DPD juga empat utusan. Menurutnya, pemberian suara dengan voting block tersebut tidak menjiwai ideologi partai.

Dan, hal itu jelas merupakan bentuk perampasan demokrasi utusan kongres. Selain itu, juga banyak keputusan kongres yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi seperti yang selama ini diperjuangkan PDI-P. Contohnya, ketua komisi pembahasan laporan pertanggungjawaban (LPJ) DPP diketuai oleh Megawati. Padahal, Mega merupakan ketua umum periode lalu yang akan dievaluasi.

"Masak, Mega mengevaluasi kepemimpinannya sendiri. Mestinya, ketua komisi tersebut diserahkan kepada DPD atau yang lainnya. Apa di PDI-P tidak ada orang," tuturnya. Mantan Ketua DPRD Jateng itu berpendapat, kekalahan PDI-P pada Pemilu 2004 mestinya dijadikan pelajaran berharga. Berdasarkan catatan, pada Pemilu 1999 PDI-P Jateng mampu meraih 7,4 juta suara (44%). Pada Pemilu 2004, perolehan suara PDI-P Jateng merosot menjadi 5,2 juta (25%) atau turun 19%.

"Ini mestinya menjadi pelajaran PDI-P. Kenapa suara di Jateng turun. Kenapa Mardijo dan kawan-kawan mendukung SBY dalam pilpres lalu, dan seterusnya. Yang terjadi, DPP kan tidak menjadikan itu semua sebagai pelajaran," tandasnya. (G7,D10,nas-78t)