DI Tengah-tengah aksi masyarakat menghadapi kesulitan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dan perlawanan sebagian anggota DPR RI dengan pemerintah makin memanas, nyaris adu jotos pada rapat paripurna DPR membahas soal kenaikan harga BBM. Namun di tengah-tengah itu muncul wacana kenaikan gaji anggota Dewan yang terhormat.

Tentu memunculkan reaksi dari sebagian pihak, bahkan muncul spekulasi yang tak enak didengar. Sebab, bisa saja itu membuka peluang untuk tawar-menawar, persetujuan Dewan atas kenaikan harga BBM. Bahkan, masalah ini menjadi pro dan kontra di antara anggota Dewan.

Adalah bos Soegeng Sariadi Syndicate (SSS), Soegeng Sariadi, secara terang-terangan menuduh bahwa bertele-telenya pembahasan harga BBM di DPR itu dalam rangka meningkatkan bargaining soal kenaikan gaji DPR.

Toh akhirnya akan setuju juga dengan keputusan kenaikan yang diumumkan pemerintah.

Aroma tidak sedap dari Gedung DPR RI bisa saja terjadi. Sebab, dalam pekan depan menjadi momentum yang ditunggu-tunggu masyarakat. Sebab, Dewan akan melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan dilanjutkan sidang paripurna untuk membicarakan kebijakan itu. Benarkah DPR akan menolak atau mengamini kenaikan harga BBM itu, masih menunggu hasil rapat-rapat berikutnya.

Usul BURT

Data penduduk Indonesia menyebutkan, pendapatan per kapita per tahun Indonesia adalah US$ 710-data Bank Dunia 2004). Jadi, gaji anggota Dewan yang diterima sekitar RP 16-Rp 19 juta/bulan, jauh lebih tinggi. Tapi para wakil rakyat mempunyai kalkulasi kebutuhan yang membuat gaji sebesar itu tidak cukup. Maka Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mewacanakan usulan kenaikan gaji Rp 10-15 juta per anggota.

Wajar usul itu memancing reaksi dari berbagai penjuru. Maklum, keinginan para wakil rakyat itu muncul di tengah api kemarahan masyarakat yang tersulut oleh kenaikan harga BBM. Apalagi ditambah upaya rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara dari bencana gempa dan tsunami belum genap sejengkal.

Tak mengherankan bila suara kurang nyaman pun terdengar dari dalam Dewan. Fraksi Partai Demokrat, misalnya, menilai usul tambahan tunjangan operasional dalam skema gaji anggota menunjukkan DPR tidak peka terhadap kesusahan masyarakat. Ketua Fraksi Partai Demokrat Soekartono Hadiwarsito bahkan berpendapat gaji yang diterima anggota DPR masih memadai.

Gaji sebagai anggota DPR yang dibawa pulang ke rumah sekitar 20-30 persen dari total upahnya yang Rp 16 juta. Sisa gaji tadi memang masih cukup untuk hidup. Apalagi Permadi termasuk anggota Dewan yang kreatif menjala rupiah. Dia punya hobi melukis. Hasil coretan kuasnya bisa menghasilkan Rp 10 juta per bulan.

Mengulurkan bantuan buat tamu tak dikenal bukan hal asing bagi anggota Dewan. Setiap hari ada saja tamu datang meminta bantuan dengan berbagai alasan. Ada yang diberi dan ada pula yang tidak. Akibatnya, gaji bulanan para wakil rakyat ini ikut tersedot. Sebab, mereka harus mengeluarkan iuran wajib bagi fraksi dan partai serta merawat konstituen di daerah pemilihannya. Permadi harus "merawat" Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Bojonegoro, Gresik, Lamongan, dan Tuban di Jawa Timur. Sebab, dari daerah inilah dia mendulang suara untuk menjadi wakil rakyat.

Dalam kalkulasi, sekitar 70 persen gaji anggota Dewan saat ini mengalir ke partai. Dari gaji, uang kehormatan, plus tunjangan telepon dan listrik, seorang anggota menerima setiap bulan Rp 19.791.000. Dipotong untuk fraksi Rp 1 juta, pembinaan konstituen Rp 3,5 juta, dan partai Rp 7 juta, tersisa Rp 9,2 juta. Dari sisa ini, dia menyisihkan dana operasional, termasuk membayar staf.

Pemerintah hanya menyediakan 5 staf ahli untuk 45 anggota Dewan. Idealnya satu anggota Dewan memiliki satu orang staf ahli. Itu artinya tiap anggota DPR harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar gaji sekitar Rp 5 juta per bulan. Ini tentu saja agak memberatkan anggota Dewan, karena harus dipotong juga untuk keperluan partai dan pembinaan konstituen daerah pilihan mereka. ''Belum lagi jika ada yang meminta untuk sumbangan pendidikan, masjid dan lainnya yang jumlahnya tidak sedikit,''katanya. Dari Rp 19,7 juta yang diterima Untung, yang masuk ke koceknya cuma Rp 9,2 juta.

Untuk keperluan partai dan konstituen saja, mencapai 70 % dari dana yang diterima anggota DPR. Karena itu, Untung Wahono, Ketua Fraksi PKS, mengaku gaji pokok anggota Dewan tidak perlu naik tetapi tunjangan operasional yang naik. Tujuannya untuk membayar biaya staf ahli yang dibutuhkan setiap anggota Dewan. ''Maka kinerja anggota Dewan akan meningkat karena mereka dapat lebih menguasai materi.''

Jumanhuri termasuk yang tak ingin tergesa gajinya sebagai anggota Dewan segera dinaikkan. Dia setuju kenaikan gaji meski harus ditunda. ''Kita lihat kondisi masyarakat, perekonomian carut-marut. Tak etis menaikkan gaji sekarang," katanya. Kini dia harus berhemat agar kantongnya tetap terisi.

Intinya, momentum usulan kenaikan gaji anggota Dewan kurang tepat, di saat harga kebutuhan masyarakat meningkat akibat naiknya harga BBM. Selain itu, citra dan kinerja Dewan dirasa kurang maksimal oleh masyarakat. Undang-undang yang mengatur mengenai kenaikan gaji juga belum jelas. Ini juga menjadi perhatian bagi anggota Dewan. Karena mereka tidak ingin bernasib sama seperti anggota Dewan di daerah yang dituduh korupsi.

Padahal, suara pendukung kenaikan gaji anggota Dewan cukup banyak. Hanya aspirasinya tertahan oleh perasaan soal waktu yang tidak menguntungkan. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Untung Wahono menyodorkan setumpuk alasan penambahan dana operasional.

Gaji seorang anggota Dewan memang cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi untuk kebutuhan pengembangan sumber daya, jelas kurang. Kondisi ini tentu berbeda dari anggota Dewan yang punya usaha lumayan besar seperti Abdillah Thoha, Alvin Lie, Setya Novanto, dan sederet pengusaha yang kini duduk di Senayan. Apalagi jika ditambah warisan keluarga yang bisa menghidupi anak-cucu untuk tujuh turunan.

Menepis

Rencana kenaikan gaji DPR RI itu masih menjadi pro dan kontra antaranggota, karena masih ada yang menolak dan menerima. Adalah pernyataan yang cukup "beradab" jika Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo secara tegas menolak diusulkan pembahasan internal kenaikan gaji anggota DPR.

''Kami tetap menolak meski pembahasan bersifat internal. Fraksinya masih memprioritaskan melalui panitia anggaran untuk gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS, TNI/Polri, pensiunan) dan tunjangan tugas di daerah serta upah buruh dinaikkan,''ujar Tjahjo.

Itu yang menjadi prioritas karena untuk biaya hidup akibat kenaikan harga BBM sudah tidak terjangkau lagi. Apalagi kenaikan itu berakibat pada kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. ''Itu yang diprioritaskan,''ujar Tjahjo.

Fraksinya hanya meminta adanya kemandirian anggaran DPR yang dikontrol dan diaudit oleh BPK dan masyarakat secara terbuka. ''Usulan kenaikan gaji anggota DPR belum menjadi prioritas FPDI-P, prioritasnya usulan kenaikan gaji pegawai negeri sipil, TNI/Pori, dan upah buruh terlebih dulu.'' Pernyataan itu sekaligus menepis anggapan bahwa sikap ngotot sebagian fraksi soal kebijakan BBM sebagai upaya bargaining semata.

Abdillah Toha dari Fraksi PAN setuju terhadap usul tambahan tunjangan. Tujuannya, untuk memperbaiki kualitas anggota Dewan dalam menghadapi mitranya di pemerintahan. Abdillah mencontohkan, dia duduk di Komisi I DPR RI yang bermitra dengan TNI, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi.

''Saya tak mungkin ahli di semua bidang itu. Di TNI saja ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara," kata Abdillah. Karena tidak punya staf ahli pribadi, Abdillah mengaku selalu kalah dalam hal informasi dengan pemerintah. Maklum, untuk 53 anggota Fraksi PAN yang tersebar di 11 komisi, kata Abdillah, hanya disediakan enam staf ahli.

Demi mengimbangi pemerintah, Abdillah harus merogoh koceknya sendiri untuk membeli buku, majalah, koran, dan lain-lain. DPR memang punya perpustakaan. "Tapi ya jangan berharap banyaklah, karena sarana dan koleksinya juga tidak cukup," kata Abdillah.

Bagi Abdillah yang juga seorang pengusaha, tidak masalah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Tapi bagi mereka yang hanya mengandalkan gajinya sebagai anggota Dewan? ''Jelas, kasihan mereka," kata Abdillah, seraya menguraikan bahwa di fraksinya, gaji setiap anggota dipotong satu juta rupiah. Memang ada risiko tambahan itu tidak digunakan untuk kebutuhan operasional dan dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi si anggota. Tapi, menurut Abdillah, itu bisa diatasi dengan pengawasan yang ketat.

Di PAN, untuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) harus setor Rp 4,2 juta/orang. Lalu Fraksi PAN di DPR minta bagian Rp 1 juta. Dari yang tersisa sekitar Rp 10 juta itulah Latifah mengatur kebutuhan membina konstituen, termasuk biaya perjalanannya, dan membayar staf.

Tawar-menawar

Satu sisi anggota Dewan harus berhadapan dengan pemerintah dalam soal kenaikan harga BBM, dan sekarang sedang bersitegang agar mau mencabut kebijakan itu. Bahkan, sedang mempersiapkan rapat paripurna DPR untuk menolak.

"Bau anyir" yang muncul adalah adanya spekulasi momentum itu digunakan untuk tawar-menawar dengan pemerintah. Karena itu, Ketua Fraksi Partai PAN Abdillah Toha buru-buru mengecam pihak-pihak di lingkungan Dewan yang ingin menjadikan kenaikan gaji DPR sebagai alat tawar-menawar persetujuan Dewan atas kenaikan BBM.

''Kalau gaji dibuat tawar-menawar untuk menyetujui putusan pemerintah menaikkan harga BBM, ini gila namanya. PAN pasti akan menolak cara-cara kasar dan tidak bermoral itu.''

Bursah Zarnubi dari FPBR DPR RI membantah pihaknya menyepakati kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM dengan catatan gaji mereka dinaikkan. "Tidak ada kesepakatan seperti itu. Kalau memang ada anggota Dewan seperti itu, maka ini benar-benar sudah tidak bermoral. Yang demikian jelas tidak layak di kursi terhormat ini.''

Kecaman juga datang dari pakar ekonomi LIPI Widjaya Adi. Dia melihat permintaan anggota Dewan soal kenaikan gaji sungguh disesalkan karena tidak melihat kepentingan rakyat. Sebagai wakil rakyat, tidak etis menuntut kenaikan gaji di saat rakyat sedang tertekan oleh kenaikan harga BBM.(A.Adib-78t)