logo SUARA MERDEKA
Line
Kamis, 17 Maret 2005 PANTURA
Line

Ketua RT Wanita, Why Not?

Oleh: Toto Subandriyo

PARA pembaca mungkin menilai judul tulisan di atas terlalu bias gender. Memang demikianlah adanya. Koran lokal yang terbit di Tegal beberapa waktu lalu pernah memberitakan terjadinya reshuffle pengurus rukun tetangga (RT) besar-besaran di Kota Tegal. Satu hal yang menarik dari pemberitaan itu, ternyata hadirnya ketua RT wanita masih dipandang aneh oleh sang reporter sehingga merasa perlu menjadikannya sebagai judul berita.

Selama ini lembaga RT memang identik dengan lembaga sosial, orang Tegal menyebut lembaga sinoman. Namun sebagai lembaga kemasyarakatan terendah dalam hierarki pemerintahan sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 127 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lembaga RT mempunyai peran sangat strategis.

Lembaga RT merupakan lembaga terdepan yang mengurusi hak-hak sipil dan kependudukan. Dari lembaga RT pulalah upaya-upaya pertahanan dan keamanan masyarakat bermula. Jika seluruh lembaga RT di republik ini berfungsi dengan baik, tidak perlu bertahun-tahun untuk menangkap buronan Dr Azhari dan Nurdin Moh Top.

Memang, jabatan ketua RT selama ini merupakan dunia laki-laki. Di antara 1.000 ketua RT mungkin tak lebih dari satu wanitanya. Kesetaraan gender lebih banyak dituntut pada jabatan-jabatan publik yang prestisius seperti kades, lurah, camat, bupati, gubernur, menteri, anggota legislatif, dan jabatan lain sejenisnya, tetapi tidak untuk ketua RT.

GDI dan GEM

Menurut Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan, telah ditegaskan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan upaya meningkatkan kemampuan perempuan guna memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Dengan demikian, mereka mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan serta keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Menurut Zohra A Baso (2000), pemberdayaan (empowering) perempuan adalah upaya sistematis untuk memastikan pencapaian kesejahteraan perempuan yang diukur berdasarkan upaya memberdayakan kelompok-kelompok perempuan. Terutama di jenjang grass root. Pemberdayaan tersebut difokuskan pada pendayagunaan semua potensi yang dimiliki, cara memelihara habitat sosial sekitarnya, budaya dan lingkungan, serta cara memahami dan membela hak-haknya sendiri.

Masuknya wanita sebagai ketua RT, meski masih dapat dihitung dengan jari, perlu mendapat apresiasi dari semua pihak. Keterlibatan mereka dalam organisasi dan lembaga seperti itu, paling tidak akan mendongkrak angka Gender Related Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measure (GEM) bangsa ini yang masih terpuruk.

Saat ini angka GDI kita masih di bawah negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Angka GEM kita masih berkutat di angka 50. Hal itu menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambil keputusan masih sangat kecil jumlahnya.

Wanita menjadi ketua RT merupakan salah satu bentuk implementasi dari berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi di Indonesia, seperti halnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita serta Deklarasi Beijing tahun 1995 tentang jaminan bagi akses perempuan untuk berpartisipasi dalam institusi pengambilan keputusan. Satu di antaranya menjadi ketua RT, why not?(34s)

- Penulis adalah pemerhati bidang sosial, seorang ketua RT tinggal di Tegal.


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA