Saya pengunjung setia Perpus Daerah di Jl Sriwijaya Semarang milik Pemprov terbesar di Jateng. Namun pelayanan yang diberikan kepada pengunjung sering kurang mengenakkan. Pengamatan saya, penambahan 1 unit TV di ruang Nonfiksi 95% hanya untuk memenuhi kebutuhan petugas.

Pengunjung malah sering terganggu dengan volume TV yang kadang terlalu keras. Belum lagi obrolan oknum petugas yang tidak kalah kerasnya. Saya pernah menitipkan helm di lantai satu karena saya pikir, helm kesetaraan dengan jaket atau topi.

Namun petugas penitipan meminta saya untuk tidak menitipkan helm di situ. Padahal saya lihat ada sebuah helm ''nangkring'' di loker dalam ruang penitipan. Mungkin helm milik petugas sendiri. Yang paling memprihatinkan tanggal 23 Februari pukul 19.00 WIB saya sedang membaca di ruang komik.

Saat itu pengunjung hanya tiga orang termasuk saya. Tiba-tiba petugas datang dan menanyakan kapan saya mau pulang. Saya jawab, nanti saja sebab tutupnya pukul 20.00 WIB. Petugas menjawab: ''Tidak bisa, nanti saya tidak bisa pulang. Sudah pulang saja yang lain juga sudah pulang''.

Ini bentuk korupsi waktu yang paling nyata. Pengumuman perpustakaan: Senin-Kamis tutup pukul 20.00 WIB. Tetapi saya diminta pulang ketika waktu baru menunjukkan pukul 19.00 WIB. Ini pelecehan hak guna masyarakat atas fasilitas publik.

Mohon pihak yang berwenang membenahi pelayanan publik di Perpustakaan Daerah. Mari kita turut mencerdaskan bangsa, dengan menciptakan lingkungan perpustakaan yang nyaman dan terbebas dari ulah oknum petugas yang merugikan.

Yuni Hidayati

Jl Cokrokembang 226 C, Semarang

***

SMAN 7 Semarang

Ketika anak saya diterima di SMAN 7 Semarang, saya panik atas pembayaran uang gedung, apalagi suami baru terkena PHK. Akhirnya dia menghadap Bpk kepala sekolah mohon keringanan. Ternyata Bpk kasek dengan bijaksana menanggapi keluhan suami saya dan memberi kelonggaran membayar sesuai kemampuan dengan melampirkan surat keterangan dari kelurahan.

Saya terharu dan berterima kasih karena di zaman yang serba uang ini masih ada sosok kepala sekolah yang mau menghargai keterbatasan orang tua siswa, tanpa harus merendahkan. Semoga di bawah bimbingan Bpk, SMAN 7 Semarang menghasilkan siswa yang berprestasi dan berhati nurani.

Ny Mulyati Noorsyaid

Jl Borobudur VIII Rt 8/Rw 12 Semarang

***

Menggantung Mimpi di Negeri Jiran

Malaysia yang pernah berguru pada kita puluhan tahun silam kini menjelma menjadi negara majikan bagi Indonesia. Murid itu mengungguli gurunya. Tersayat perasaan ketika saudara kita harus hidup buron di tengah hutan, hidup di barak, bersembunyi dari kejaran Rela-nya.

Trenyuh melihat TKI harus berlutut dan meringkuk di penjara, makan nasi dengan ikan asin yang kelebihan garam sehingga gigi mereka rompol. Pemerintah berada pada posisi dilematis. Jika melarang TKI ke luar negeri berarti menambah pengangguran, meningkatkan kriminalitas.

Mereka terdesak kebutuhan ekonomi serta tidak tersedianya lapangan kerja. Mengirimkan TKI tanpa pendidikan memadai berisiko diusir, dilecehkan dan diperlakukan seperti binatang.

Upaya yang dilakukan Disnaker, yayasan pendidikan swasta maupun PJTKI merintis pengiriman tenaga terampil seperti perawat, pelaut maupun praktisi perhotelan patut didukung. TKI level ini lebih sadar akan hak dan kewajiban serta aturan hukum yang berlaku.

Masa mendatang pemerintah diharapkan lebih peduli meningkatkan mutu pendidikan dan SDM agar jika harus mengirim TKI ke luar negeri, mereka menguasai bidangnya serta diajeni oleh pemakai jasanya.

Aryo Wiwiyanto AMd

Jl Sri Agung 234 Cepiring, Kendal

***

Kenaikan Harga BBM Bukan Obat Mujarab

Gencarnya sosialisasi bakal naiknya BBM melalui media merupakan upaya pemerintah mengeksploitasi pola pikir masyarakat dalam menggalang opini. Bahwa kebijakan tersebut langkah tepat yang teruji. Munculnya iklan satu halaman penuh yang substansinya sebagai dukungan para pakar/cendekiawan makin menguatkan asumsi ini.

Padahal selama ini pengurangan subsidi BBM merupakan kebiasaan pemerintah dan menjadi problem solving untuk menambah pendapatan negara. Apa pun alasannya kebijakan klasik tersebut menjadi sangat tidak populer di mata masyarakat, terlebih bagi wong cilik.

Beberapa permasalahan yang selalu ditimbulkan akibat pengurangan subsidi BBM adalah naiknya harga sembilan bahan pokok dan biaya transportasi yang merupakan sarana kebutuhan dan interaksi masyarakat. Persoalan tersebut merupakan pengeluaran rutin sehari-hari yang tidak dapat dihindari. Secara teori alasan akan dialihkannya subsidi BBM yang kompensasinya disalurkan lewat subsidi kesehatan, pendidikan dan program kemiskinan lainnya menjadi logis. Tetapi empiris praktik lapangan tidak seperti yang dibayangkan. Program yang terkait dengan kemiskinan tidak pernah tepat sasaran. Kemiskinan sekadar menjadi judul yang simpatik, tetapi pendistribusiannya jauh panggang dari api. Di samping birokrasinya rumit karena yang mudah dipersulit, ada karakter laten yang selalu melekat pada para penyelenggara.

Akhirnya masyarakat miskin yang menikmati prosentasenya jauh di bawah yang diprediksi. Contoh paling sederhana bisa dilihat dari pembagian raskin. Sesuai aturan tiap KK miskin mendapat 20 kilogram, tetapi realitanya dibagi rata di tiap RT.

Sebagai negara penghasil minyak akan menjadi aneh dan tidak adil bila minyak yang dipakai oleh rakyat harganya disesuaikan minyak dunia. Kalau alasannya agar tidak diselundupkan, jelas menjadi bias. Pelaku penyelundupan bukan rakyat kecil.

Penyelundupan terjadi karena ada konspirasi dari oknum baik Pertamina, pengusaha tangker dan aparat penegak hukum. Tentunya yang dibenahi adalah sumber permasalahannya. Mengapa rakyat kecil yang tidak berdaya dan tidak bersalah menjadi korban?

Kebijakan menaikkan harga BBM ibarat sebuah kekeliruan diagnose sehingga obat yang diberikan tidak menyembuhkan. Bahkan menimbulkan efek gangguan pada fungsi organ lain si pasien. Untuk menambah pendapatan negara sebetulnya banyak alternatif yang dapat dilakukan.

Resepnya pertama, tutup kebocoran pada sektor pajak. Sudah jadi rahasia umum terjadi KKN antara wajib pajak dan aparat pemungut. Kedua, hapuskan subsidi yang diberikan pada pengusaha nakal. Ketiga, segera tangkap dan sita hartanya para koruptor kakap yang menguras kekayaan negara.

Resep tersebut obatnya hanya tersedia di apotik ''Istana Merdeka''. Kenaikan harga BBM hanyalah analgesik, bukan obat yang mujarab.

The Hok Hiong

Jl Brigjen Slamet Riyadi 32, Ambarawa

***

Dikecewakan Happy Puppy

Saya pelanggan Happy Puppy Gajah Mada Semarang, merasa kecewa atas pelayannya. Tanggal 15 Maret 2005 saya booking per telepon untuk pemakaian 2 jam, mulai pukul 20.00. Tetapi saat datang 20.30 WIB. oleh operator/petugas diberitahu saya terlambat 30 menit.

Kemudian pukul 21.50 diberitahu lagi bahwa waktu sudah habis. Saya pikir booking untuk 2 jam hingga seharusnya selesai pukul 22.30. Hal ini saya konfirmasikan ke operator dan dia menjelaskan bahwa saya dikenai charge karena datang terlambat.

Padahal hal ini tidak diberitahu terlebih dulu saat saya datang. Selama setahun menjadi member dengan frekuensi 2-3 kali seminggu, saya tidak pernah mengalami hal seperti ini. Saya menyayangkan tindakan petugas/operator yang tidak memberitahu lebih dulu, ada peraturan kena ''charge'' bila datang terlambat. Saya dan teman-teman kecewa dan berharap pihak Happy Puppy memperhatikan stafnya. Seharusnya mereka memperbanyak pelanggan, bukan malah mengecewakan.

Anastasia Kusumawardani

Jl Raung 26 Candi Baru Semarang