Selama masa amnesti, wartawan Suara Merdeka Ninik Damiyati meliput pemulangan TKI ilegal dari Sabah, Malaysia, ke Indonesia. Dari Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, Kalimantan Timur, perjalanan dilanjutkan ke Pulau Sebatik. Jauh sebelum sengketa Blok Ambalat mencuat, kesimpangsiuran batas wilayah sudah terjadi di pulau itu. Uniknya, kehidupan warga Sebatik tak pernah terusik oleh persoalan ini. Mereka hidup berdampingan, bertukar barang, bahkan menggunakan sumber alam bersama-sama untuk menopang kehidupan. Berikut laporannya yang disajikan mulai hari ini.

HARI menjelang siang saat perahu motor merapat di dermaga Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Timur. Matahari menyemburkan terik yang terasa menyengat. Dermaga Pulau Sebatik hanyalah bangunan sederhana. Pancang-pancang kayu yang menopang jembatan menuju daratan pun mulai tampak lapuk.

Hampir satu jam tiga calon penumpang (termasuk saya) "terpaksa" menunggu mobil angkutan yang akan membawa kami ke Sei Nyamuk, ibu kota Kecamatan Sebatik. Mobil baru akan melaju jika paling sedikit ada lima penumpang yang ingin diangkut. Jika tidak, jangan harap para sopir itu mau menginjak pedal gas mobilnya.

''Maklum, bensin di sini mahal. Kalau kami orang tarik tarif mahal-mahal juga kasihan. Tunggu dua orang lagi deh,'' ujar sopir itu beralasan.

Benar, sopir mobil Kijang itu baru mau beranjak setelah sebuah perahu lain merapat. Satu jam kemudian, Kijang Kapsul berpenumpang 7 orang itu terguncang-guncang di atas jalan tanah. Deru mobil bercampur debu tropis beterbangan, menyeruak di antara terik udara siang. Namun kegersangan lahan bekas hutan yang gundul dan perkebunan sawit itu seketika berubah saat mobil memasuki Desa Aji Kuning.

Puluhan rumah panggung tampak berderet-deret sepanjang jalanan berbatu. Sekilas, tak ada yang istimewa dari rumah-rumah itu. Tidak ada pagar kawat berduri atau tembok tinggi seperti laiknya perbatasan dua negara. Kecuali beberapa patok yang tersembul setinggi 10 cm, tak setitik pun tengara bahwa rumah-rumah itu berdiri di atas wilayah Indonesia dan Malaysia.

Pulau Sebatik senyatanya merupakan pulau terluar Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah, Malaysia. Secara administratif, pulau kecil berpenduduk 26.400 jiwa di seberang Kalimantan ini "terbelah" menjadi dua. Sebagian masuk wilayah Indonesia dan sebagian lainnya masuk wilayah Malaysia. Dan Desa Aji Kuning adalah bagian dari tanah air yang "terbagi" itu.

Ketidakjelasan batas Indonesia-Malaysia sesungguhnya tak hanya terjadi di lautan seperti yang kini terjadi di Blok Ambalat, Kalimantan Timur. Di daratan seperti Desa Aji Kuning, kesimpangsiuran batas negara bukanlah hal yang luar biasa. Sebut saja RT 14 Desa Aji Kuning, secara de jure sesungguhnya masuk wilayah Malaysia. Meski demikian, penduduk yang sudah bermukim di pulau itu sejak tahun 1975 tak pernah merisaukan sejengkal pun tanah batas wilayah.

''Boleh dibilang setiap hari kami pergi ke luar negeri. Bagaimana tidak, ruang tamu ada di Indonesia, dapur ada di Malaysia,'' kelakar H Bedu Rahang.

Pria asal Bone ini lantas bercerita, dulu tanah itu murni milik Malaysia. Bedu Rahang mudah mendirikan rumah dan menanami pepohonan di sekitar tempat tinggalnya. Baru setelah pengukuran batas pada tahun 1982, sebanyak 24.661 hektare lahan Pulau Sebatik- termasuk tanah Bedu Rahang-menjadi hak milik Indonesia. Sebagian yang lain tetap masuk wilayah Malaysia. ''Tetapi saya tetap warga negara Indonesia,'' sambung Bedu sambil menunjukkan KTP berlambang Kabupaten Nunukan. Istri Bedu juga menyodorkan sobekan kuitansi iuran RT. ''Kami tetap ikut perkumpulan RT dan pengajian ibu-ibu,'' timpalnya.

Dari delapan desa di Kecamatan Sebatik, tiga di antaranya berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah. Selain Aji Kuning, ada Desa Pancang dan Desa Liang Bunyu yang berbatasan dengan negeri jiran itu. Sebuah pos penjagaan didirikan di Desa Aji Kuning. Setiap minggu, lima petugas TNI berjaga-jaga di pos Aji Kuning.

Bukan Harga Mati

Namun persoalan batas negara bukanlah harga mati di Sebatik. Sebab petugas dan fasilitas penjagaan terbilang minim. Sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia-sekitar 1.950 kilometer-misalnya, hanya tersedia 30 pos perbatasan. Artinya, setiap pos harus menjaga wilayah sepanjang 65 kilometer. Seorang petugas TNI, Harianja (30), menuturkan, pemeriksaan di daerah tak berpenjaga jauh lebih longgar. Sebab warga sering lalu-lalang ke daerah perbatasan. ''Kalau setiap saat harus menunjukkan paspor, tentu repot. Lha wong saban sore kami musti jalan kaki mengambil air ke sumur Malaysia,'' ujar pria asal Sidoarjo Jawa Timur itu.

Apa yang dikatakan Harianja bukanlah mengada-ada. Saat musim kemarau tiba, warga Aji Kuning harus mencari air hingga ke Malaysia. Mereka berjalan kaki menembus perkebunan kelapa sawit untuk mendapatkan sumber kehidupan.

''Kami cukup menunjukkan KTP kepada petugas yang berjaga-jaga di perbatasan Malaysia. Atau, kalau sudah hapal ya lewat saja. Toh penduduk sini tak banyak, mereka hapal siapa-siapa yang butuh air,'' tutur Harianja.

Nyaris tak ada pertikaian antara pribumi Melayu dan pendatang Bone di bumi Tunon Taka itu. Seorang penduduk Sei Limau, Jaya (30), menuturkan, masa kecilnya dihabiskan dengan gembira bersama kawan-kawan dari seberang. Di Dusun Sei Limau, kata Jaya, kerap digelar pertandingan olahraga "antarnegara". Laiknya anak-anak, Jaya dan kawan-kawannya saat itu gemar bermain sepakbola. Lawan tanding mereka tak lain anak-anak berkebangsaan Malaysia yang tinggal tak jauh dari perkampungan itu.

''Setiap habis bermain bola, kami mandi di Sungai Limau. Separo sungai itu mengalir ke Sabah, separo lagi mengalir ke Indonesia. Main bolanya di Indonesia, tetapi mandinya di Malaysia,'' kata Jaya sambil terkekeh. (78t)