JEPARA- Walau tidak diwajibkan, sebagian besar madrasah siap mengikuti akreditasi. Hanya disayangkan, ratusan madrasah yang ada di Kabupaten Jepara itu harus menanggung sendiri biaya penyelenggaraan akreditasi.

''Jelas kami kaget. Mengapa sekolah di bawah Dinas P dan K mendapat subsidi biaya akreditasi, sedangkan madrasah yang bernaung di bawah Depag justru harus menanggung sendiri biaya akreditasi? Ini kan tidak adilnya namanya. Padahal sama-sama berjuang mencerdaskan masyarakat,'' tukas Zamroni SE, pengurus Yayasan Perguruan Islam Al Falah, Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, kemarin.

Menurut Zamroni, dirinya pernah minta informasi dari Kantor Depag Jepara, mengapa akreditasi harus ada biayanya -jika memang itu menjadi program nasional- baik sekolah maupun madrasah.

''Madrasah dipungut biaya, karena Depag tidak ada anggaran. Jika menang ini benar, seharusnya Pemkab Jepara juga harus memberikan subsidi,'' tukas Zamroni, yang juga anggota Komisi C DPRD Jepara.

Secara terpisah, Kepala Kantor Depag Drs H Surandim Achmad SH menegaskan, akreditasi madrasah di Jepara dikenakan biaya karena tidak ada anggaran dari Pusat dan Pemkab Jepara.

''Akreditasi sesuai dengan aturan ditangani oleh tim independen yang dipimpin tokoh berkompeten, sedangkan Depag menjadi salah satu unsur dalam tim.

Soal biaya dibicarakan sendiri oleh madrasah dan tim, jadi kami tidak ikut mengurusi pembiayaan,'' ujar Surandim, menjelang diskusi interaktif yang membicarakan pelayanan publik Kantor Depag Jepara di Gedung PWRI, Senin sore kemarin.

Akreditasi oleh tim yang diketuai H Dimyati, kata Surandim, tidak wajib tetapi memiliki civil effect, menyangkut penilaian kualitas madrasah. (kar-90s)