| Selasa, 15 Maret 2005 | MURIA |
MoU Akibatkan Defisit Rp 73,15 M
KUDUS - Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken Pemkab dengan sejumlah investor pada Tahun Angaran 2004 dinilai tidak sepenuhnya memenuhi aspirasi dan keinginan rakyat. Hal itu didasarkan atas nilai guna dan manfaatnya yang dianggap tidak tepat guna atau tidak menyentuh kehidupan rakyat banyak. Anggota DPRD dari Fraksi PAN Agus Dharmawan mengemukakan hal itu dalam rapat paripurna DPRD masa persidangan I dengan acara pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD 2005. Rapat dipimpin Ketua DPRD Drs Asyrofi Masytho. Hadir Wakil Ketua Masluri SH dan Himatul Fuad, Bupati Ir HM Tamzil, dan Wabup Noor Haniah. Lebih lanjut, kata Agus, MoU dengan sejumlah sejumlah investor seperti pengembangan sarana pendidikan, prasarana transportasi, dan pengembangan pusat perdagangan itu dalam kenyataanya banyak menguras dana Pemkab. Bahkan, tandasnya, defisit anggaran 2004 mencapai Rp 73,15 miliar itu sebagian besar juga dipergunakan untuk membayar megaproyek tersebut. ''Salah satu usaha untuk menutup hal itu hanya dengan jalan utang,'' katanya. Senada dengan hal tersebut, anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, Sudadi, bahkan menyatakan diperlukan sebuah adendum (perubahan) atas kesepakatan dengan pihak investor yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ia mencontohkan, proyek pembangunan terminal Wisata Menara, sarana sport centre, terminal kargo, dan pembangunan Masjid Colo perlu ditinjau ulang. Juru bicara Fraksi Partai Gokar, Sri Mulyati, menegaskan, Pemkab harus mulai melakukan rasionalisasi atas semua proyek yang telah dan akan berjalan. Hal itu, kata dia, dimaksudkan agar nilai manfaatnya dapat dinikmati semua warga masyarakat tanpa perlu membebani APBD terlalu besar. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan melalui juru bicaranya, Sulkhan Abdul Aziz, secara tegas mengingatkan Pemkab untuk melakukan prioritas terhadap sejumlah proyek yang belum bisa dirasakan betul manfaatnya. ''Mungkin Pemkab harus menunda pembangunan trading house misalnya, karena sejumlah sarana publik seperti sarana pendidikan juga masih memerlukan perhatian serius,'' katanya. Sementara itu, pada pemaparan ancangan RAPBD oleh pihak eksekutif, Selasa (8/3) lalu, Bupati menyatakan proyek-proyek tersebut memang dimaksudkan untuk memacu perkembangan daerah. Melalui pengembangan tersebut, kata dia, Kudus akan dapat mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki karena semua prasarana yang memadai sudah didapat di kota Kretek ini sendiri. (H8-90n) |