- Aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) masih terjadi di beberapa kota besar termasuk Jakarta. Sementara itu, reaksi serupa juga terjadi di Senayan kendati para wakil rakyat, sesuai dengan posisi politiknya, masih berbeda pendapat. Boleh dikatakan kebijakan ini memang kontroversial karena mengundang pro dan kontra yang sangat tajam. Sampai kapan aksi-aksi demo itu akan berjalan, dan apakah ada kecenderungan membesar atau akan mereda dengan sendirinya. Bagaimana kelanjutan proses politik di DPR dengan adanya usulan penggunaan hak angket dan bahkan, kabarnya mulai bergulir wacana impeachment Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rasanya kita perlu memikirkan hal ini secara serius untuk mencari solusi terbaik.

- Mungkin ada yang berpikir biarkan saja aksi-aksi demo itu karena nanti akan berhenti dengan sendirinya. Demikian juga persoalan politik di DPR karena akhirnya akan dimenangkan oleh kelompok yang propemerintah. Bukankah ada Partai Golkar dan juga partai-partai lain yang sekarang berada di belakang pemerintahan SBY-Kalla. Tetapi kita tak boleh menganggap enteng persoalan itu. Bukan tidak mungkin kekecewaan rakyat yang begitu mendalam akan berdampak buruk dan berakumulasi. Presiden sudah menyatakan siap tidak populer ketika mengambil kebijakan pahit itu. Tetapi bukan lalu menutup mata dan telinga atas munculnya berbagai aspirasi dan gejolak di masyarakat. Penting untuk mencari titik temu dalam menanggapi aspirasi-aspirasi itu.

- Kekecewaan masyarakat akan bertambah manakala mengetahui pencairan dana kompensasi BBM seperti dijanjikan, tak bisa cepat. Masih menunggu proses pembahasan di DPR. Sementara itu, mekanisme dan juga transparansi dalam penyaluran dana belum meyakinkan. Tidak sedikit di antara kita yang pesimistis realisasinya tidak akan sebagus gambaran atau konsep yang dikemukakan. Lalu apa yang bisa diberikan sebagai kompensasi lain. Kita mengetahui terlalu sulit bagi pemerintah untuk memenuhi tuntutan pendemo yakni membatalkan kenaikan harga BBM. Kalau benar demikian, bisakah kembali diyakinkan mengenai masalah tersebut atau melakukan langkah terobosan agar penyaluran dana kompensasi tak terhambat prosedur formal.

- Telah diyakinkan berulang-ulang, penyaluran subsidi selama ini salah sasaran. Subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu. Rupanya hal itu belum cukup untuk membangkitkan pemahaman masyarakat. Tidak salah juga kalau rakyat lebih mementingkan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari yakni kenaikan harga barang-barang dan jasa yang semakin memberatkan. Tak peduli subsidi salah sasaran karena yang penting harga-harga stabil. Ada tuntutan lain, mengapa pemerintah tega menaikkan harga BBM sementara langkah untuk mengatasi korupsi dan kebocoran anggaran belum berjalan efektif dan masih seperti yang dulu. Ada perasaan ketidakadilan di sana karena beban selalu ditanggung rakyat.

-- Aksi penolakan kenaikan harga BBM itu mempunyai moral yang kuat karena kondisi-kondisi semacam itu. Maka kalau akhirnya pemerintah harus bertahan dengan kebijakannya karena tak ada alternatif yang lebih baik, situasi psikologis semacam itu patutlah diperhatikan. Haruslah terus dibangun kepercayaan terhadap pemerintah dalam soal konsistensi langkah yang mengutamakan kepentingan rakyat, dan menegakkan keadilan. Bahwa pada akhirnya pencabutan subsidi ini merupakan langkah terbaik demi rakyat juga, kendati dalam jangka pendek terasa sakit dan memberatkan. Mungkin hal itulah yang akan bisa sedikit meredam. Karena kalau tidak, akumulasi kekecewaan tak bisa dihentikan. Argumen pemerintah, betapa pun itu rasional, akan mudah dipatahkan.

- Di Senayan, para wakil rakyat tak boleh terjebak pada kepentingan politik sempit dan sesaat. Terlalu besar risikonya kalau mereka bermain dengan memanfaatkan isu seperti kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM adalah keputusan politik, dan DPR selama ini tentu terlibat dalam persiapan dan perhitungannya lewat pembahasan RAPBN. Penghapusan subsidi sebagai kebijakan juga sudah lama digulirkan untuk menuju efisiensi perekonomian secara makro, selain menghindari subsidi salah sasaran. Maka efektifitas gerakan penolakan kenaikan harga BBM tak harus bermuara pada pembatalan kebijakan, namun dari sana akan banyak muncul aspirasi yang perlu diakomodasikan. Keadilan, penegakan hukum, dan clean government merupakan isu-isu yang harus memperoleh tanggapan serius.