PATI- Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin (Gakin) di Kabupaten Pati yang berjumlah ribuan orang, harus didukung sepenuhnya oleh APBD tingkat II. Jika hal itu bisa diwujudkan, APBD tahun 2005 bisa dikategorikan bernilai plus, karena mempunyai keberpihakan pada masyarakat bawah.

Salah seorang anggota Komunitas Sarmin Pati, Purwanto Hadi menegaskan hal tersebut, menjawab pertanyaan, Minggu (13/3) kemarin. Karena itu, katanya, dia mendukung sepenuhnya keinginan seorang anggota Dewan dari Komisi D, H Muhith Zuhri SH.

Sebab, yang bersangkutan minta kepada pucuk pimpinan DPRD setempat agar memberikan rekomendasi kepada eksekutif untuk menolak program pelayanan kesehatan gakin yang ditangani PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Askes). Apalagi, alokasi pendanaan pelayanan kesehatan tersebut berasal dari pengurangan subsidi BBM, tetapi oleh Depkes RI ditetapkan berdasarkan kuota.

Padahal, kuota tidak sesuai dengan realitas jumlah gakin yang ada. Hal itu sama saja, Pemerintah Pusat masih memberlakukan pola diskriminatif dalam memberikan palayanan kesehatan kepada masyarakat, yang dari sisi kemampuan ekonomi benar-benar tidak mampu.

Dengan demikian, sebagian besar kekurangan dari jumlah warga miskin yang tidak terlayani program tersebut diserahkan kepada kabupaten/kota. Jika posisi kemampuan pemberian subsidi pelayanan kesehatan memang seperti itu, mengapa program tersebut justru diserahkan kepada PT Askes?

Masalahnya, menyangkut pelayanan kesehatan setiap kabupaten/kota itu mempunyai unit kerja dinas/kantor kesehatan yang membawahi puskesmas-puskesmas. ''Dengan demikian, pengelolaan dana subsidi pelayanan kesehatan untuk gakin akan tersentral, sehingga lebih mudah penagawasannya,'' ujarnya.

Bukti

Di samping itu, kata Purwanto Hadi, dari sisi pelayanan medis, masyarakat sudah terbiasa memanfaatkan fasilitas kesehatan yang dibangun oleh pemerintah yang ada di lingkungannya. Tidak hanya itu, jika membutuhkan tindakan medis yang lebih besar, puskesmas tinggal memberikan rujukan ke rumah sakit kabupaten/kota.

Tetapi, pola pikir Depkes RI justru kebalikannya, karena ada kecenderungan menunjuk pihak ketiga yaitu PT Askes. Padahal dengan kemampuan yang dimiliki seluruh jajaran Depkes, tentunya tidak ada yang sulit dalam menangani dan melaksanakan program layanan kesehatan terhadap gakin.

Mencermati apa yang diuraikan Kepala Cabang Askes untuk eks Karesidenan Pati, H Syaranie SE MM, gakin yang diikutsertakan dalam program kesehatan melalu PT Askes akan banyak mendapat keuntungan lebih dari program tersebut. Bahkan sejak 1 Januari 2005, penduduk miskin sudah diikutsertakan dalam program itu (Suara Merdeka, 12/3).

Hanya yang menjadi pertanyaan, sampai sekarang belum ada bukti bahwa penduduk miskin di wilayah kerja perusahaan itu diikutsertakan dalam program tersebut. (ad-15s)