YOGYAKARTA- Berbagai elemen masyarakat yang tak rela atas perilaku Malaysia terhadap Indonesia dalam kasus Ambalat, menyatukan diri dalam Komando Aksi Bela Negara (KABEN) DIY.

Mereka meminta pemerintah menyikapi secara nyata kasus tersebut, karena sudah menyangkut harga diri dan kedaulatan negara.

''Perkembangan situasi terakhir yang berhubungan dengan upaya aneksasi Malaysia atas sebagian wilayah NKRI, kita harus menyikapi secara nyata,'' tandas juru bicara KABEN, Burhanuddin ZR, kemarin.

Berkait dengan soal itu, dia akan berdialog dengan berbagai instansi, antara lain DPRD, Pemprov DIY, dan Korem 072 Pamungkas. Dia meminta instansi tersebut menerima sekitar 200 perwakilan KABEN. Mereka akan melakukan langkah-langkah untuk memberikan masukan sekaligus tindakan nyata terhadap Malaysia.

Burhanuddin belum menjelaskan secara rinci langkah yang akan dilakukan, karena masih akan berdialog dengan berbagai instansi.

Kendati demikian, dia menegaskan berkali-kali bahwa rakyat Indonesia tak bisa disepelekan.

Sementara itu, aksi menentang sikap Malaysia yang mengklaim wilayah Indonesia secara sepihak masih terus berlangsung. Front Peduli Bangsa (FPB) menggelar aksi unjuk rasa di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Sabtu (12/3) lalu.

Demonstran berorasi di depan masjid kampus setempat. Mereka mengibarkan bendera dan membentangkan poster yang antara lain berbunyi ''Pertahankan Ambalat dari Iblis Malaysia''.

Sejarah Kegagalan

Koordinator umum FPB, C Rokib menegaskan terlepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia merupakan sejarah kegagalan pemerintah yang tak bisa mempertahankan kedaulatan negara. Hal itu menjadi pelajaran bagi bangsa ini dan tidak seharusnya terulang kembali.

Namun setelah kasus itu, kini muncul persoalan Ambalat yang akan direbut oleh Malaysia.

Negeri jiran tersebut ngotot mempertahankan wilayah itu sebagai miliknya. Padahal sejak tahun 1979, pulau itu telah disahkan sebagai milik Indonesia.

''Ambalat mempunyai kandungan sumber alam yang luar biasa. Namun bukan semata-mata karena itu kita mempertahankannya, tetapi yang lebih fundamental adalah kembali ke cita-cita bersama yakni mempertahankan NKRI,'' tandas Rokib.

Selain meminta pemerintah bertindak tegas dengan mempertahankan Ambalat, FPB juga mendesak penurunan harga BBM. Kenaikan harga telah mengakibatkan rakyat jatuh dalam kemiskinan yang semakin parah.

Mereka mendesak pemerintah memutuskan hubungan dengan IMF dan lembaga donor asing yang selama ini telah mendikte Indonesia.(D19-76s)