WONOGIRI-Pemerintah dinilai tidak memihak atau melindungi rakyat terutama yang miskin. Terkait dengan kompensasi kenaikan harga BBM pun belum ada jaminan kepastian sampai pada sasarannya.

Demikian dikemukakan oleh Martanto SH, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Wonogiri saat penyampaian sikap akhir fraksinya pada rapat paripurna membahas penetapan persetujuan kenaikan tarif angkutan pedesaan antarkecamatan, baru-baru ini.

Menurut dia, kenaikan harga BBM rata-rata 29% makin menyulitkan masyarakat kelas menengah ke bawah. Ketika derita mereka belum mendapatkan solusi, kini diperberat lagi oleh harga-harga kebutuhan yang dipastikan akan membubung.(P27-53)

Keinginan ADPR Kandas

MALANG-Keinginan beberapa daerah yang tergabung dalam Asosiasi Daerah Penghasil Rokok (ADPR) memperoleh bagian dari cukai kandas. Dirjen Bea Cukai Eddy Abdurachman menegaskan pembagian cukai rokok tetap dilakukan lewat alokasi berdasarkan pembahasan DPR dan pemerintah pusat.

Penegasan yang diungkapkan di Pabrik Rokok Gudang Garam Kediri baru-baru ini membuat ADPR yang berkantor di Kudus dengan anggota Kudus, Kota dan Kabupaten Malang, Kota dan Kabupaten Kediri, Kabupaten Pasuruan, dan Surabaya menelan pil pahit.

Menurut dia, cukai yang diharapkan oleh anggota ADPR tersebut sebenarnya merupakan pajak negara yang dipungut pemerintah pusat, termasuk Pajak Pendapatan dan Pajak Penghasilan. Pungutan itu dimasukkan Kas Negara sehingga pengelolaan dan pengalokasiannya melalui mekanisme APBN.

"Alokasi ke daerah-daerah disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU),'' ujar Eddy.(jo-82)